SURABAYA PAGI.COM, Mojokerto - DPRD Kota Mojokerto dukung penuh Pemerintah Kota Mojokerto terkait relokasi pedagang tumpah di Pasar Tanjung Anyar Kota Mojokerto.
Dukungan itu disampaikan usai Rapat Dengar Pendapat ( RDP ) Komisi II bersama DiskopUKMperindag, Satpol PP, Dishub, dan UPT Pasar di Ruang Rapat Gedung DPRD Kota Mojokerto, jalan Gajah Mada 145 beberapa waktu lalu.
Ketua Komisi II DPRD Kota Mojokerto, Agus Wahjudi Utomo mengatakan bahwa pihaknya mendukung rencana pemerintah melakukan penertiban pasar terutama adalah penertiban yang selama ini tumpah di tiga jalan seputar Pasar Tanjung Anyar.
”Penertiban itu sangat setuju, namun kami berharap pemerintah harus menyiapkan segala kemungkinan yang ada, termasuk nanti jika ada protes protes dari pedagang yang terkena penertiban,” tegas Agus.
Tak hanya itu, Politisi Partai Golkar ini juga sepakat apa yang disampaikan oleh Ketua Dewan dalam RDP, jangan sampai ada kepentingan politik yang masuk dalam penataan ini agar nantinya berjalan secara lancar.
” Dalam agenda penertiban dan sasaran relokasi harus benar benar pedagang yang biasanya berjualan, jangan sampai nanti bukan pedagang karena bawaan pejabat atau bahkan dewan malah dapat lapak di area relokasi,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (DiskopUKMPerindag) Kota Mojokerto, Ani Wijaya menyampaikan, kasus Pasar Prapanca menjadi pelajaran bagi semuanya untuk menata semua pedagang pasar.
“Mereka bukan PKL yang liar tapi memang pedagang kami yang tumpah. Salah satu penyebab mereka tumpah karena kondisi fisik di area dagang yang kurang memadai, bahkan tidak memenuhi syarat untuk jualan. Makanya ini perlu ditata,” kata Ani.
Sebenarnya, rencana penataan mulai dimatangkan pihaknya sejak tahun 2020. Di tahun 2021 dilakukan pergeseran anggaran untuk pemeliharaan Pasar Tanjung Anyar, juga Pasar Prajurit Kulon dan Pasar Kranggan.
“Sekarang kondisi ketiga pasar itu siap menampung puluhan pedagang yang tumpah di tiga jalan yang melingkari Pasar Tanjung Anyar, yakni jalan Residen Pamuji, jalan HOS Cokroaminoto dan jalan KH Nawawi,” ungkapnya.
Payung hukum untuk merelokasi dan menata pedagang tumpah itupun sudah ada. Data pihaknya menyebutkan, ada 196 pedagang yang berjualan di tiga jalan itu. Namun dipastikan tidak semuanya direlokasi. Ada sekitar 53 pedagang yang boleh beraktivitas seperti yang mereka lakukan selama ini. Karena mereka berdagang mulai jam 21.00 WIB sampai dengan jam 05.00 pagi. Sehingga ada 143 pedagang yang terelokasi. Dari pendataan, tercatat 64 pedagang diantaranya merupakan warga Kota Mojokerto, selebihnya warga luar daerah.
“64 pedagang warga kota dimasukkan kembali ke area pasar, kecuali pedagang buah, meski ber-KTP Kota (Mojokerto),” sergahnya Karena, lanjutnya, untuk pedagang buah yang selama ini berjualan di jalan KH Nawawi, baik yang warga kota maupun luar kota, semuanya akan di relokasi ke Pasar Kranggan yang kini diplot jadi pasar buah.
“Sudah kami siapkan 40 bedak,” imbuhnya. Sedangkan pedagang asal luar kota yang berdagang sembako akan direlokasi ke Pasar Prapanca. Sementara pedagang mamin direlokasi di Pasar Kliwon.
Ia menambahkan, setidaknya sudah dua kali sosialisasi soal relokasi sudah diberikan ke para pedagang itu. Bahkan imbauan agar mereka memilih titik dagang yang sudah disediakan dan mendaftar ke pihaknya. Dan ujung bulan ini jadi kalender imbauan terakhir. “Kalau mereka bandel, tetap bertahan di tempat lama, ya terpaksa akan dilakukan relokasi paksa,” pungkasnya. Dwi
Editor : Redaksi
