SURABAYAPAGI.COM, SURABAYA – Komisi D DPRD Jawa Timur memastikan akan turun tangan menyikapi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Solar yang terjadi di sejumlah daerah di Jawa Timur. Langkah tersebut dilakukan agar aktivitas sektor produktif, khususnya petani dan nelayan, tidak terganggu akibat sulitnya memperoleh Solar.
Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, dr Agung Mulyono, mengatakan persoalan kelangkaan Solar tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berdampak langsung terhadap roda perekonomian masyarakat, terutama kelompok yang sangat bergantung pada BBM subsidi.
“Komisi D akan turun tangan mengawal persoalan ini. Yang paling utama adalah memastikan kebutuhan Solar bagi petani dan nelayan tetap terpenuhi sehingga aktivitas mereka tidak terganggu,” ujar Agung, Sabtu 27/6/2026.
Menurutnya, petani membutuhkan Solar untuk mengoperasikan berbagai alat mesin pertanian, sementara nelayan bergantung pada Solar untuk melaut. Jika pasokan terganggu, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh mereka, tetapi juga dapat memengaruhi produksi pangan. Begitu juga di tingkatan nelayan seperti yang terjadi di wilayah Situbondo dan Banyuwangi, jangan sampai nelayan tidak bisa melaut gara gara BBM langka.
Karena itu, Komisi D akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pertamina, serta instansi terkait guna mencari solusi atas distribusi BBM subsidi tersebut.
“Kami ingin mengetahui secara utuh penyebab kelangkaannya, apakah murni karena keterlambatan distribusi, persoalan kuota, atau faktor lainnya. Yang jelas, masyarakat jangan sampai menjadi korban,” tegas politisi Demokrat dari Dapil Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso ini.
Seperti diketahui, kelangkaan BBM subsidi jenis Solar dan Pertalite dalam beberapa hari terakhir melanda sejumlah wilayah di Jawa Timur, mulai Surabaya Raya, Sidoarjo, Mojokerto hingga Ponorogo. Kondisi tersebut menyebabkan antrean panjang kendaraan di berbagai SPBU akibat keterlambatan pengiriman yang dipicu aturan kuota serta meningkatnya konsumsi BBM bersubsidi.
Agung meminta Pertamina segera melakukan percepatan distribusi ke wilayah-wilayah yang mengalami kekosongan stok agar antrean panjang di SPBU dapat segera terurai.
“Kami berharap distribusi segera dinormalisasi. Jangan sampai petani gagal mengolah lahan atau nelayan batal melaut hanya karena kesulitan mendapatkan Solar subsidi. Mereka harus menjadi prioritas,” katanya.
Selain itu, Komisi D juga akan melakukan pengawasan terhadap penyaluran Solar bersubsidi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.
“Kami ingin memastikan BBM subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang memang berhak, terutama petani dan nelayan. Pengawasan harus diperketat agar distribusinya adil dan kebutuhan sektor produktif tetap terjamin,” pungkas Ketua Fraksi Partai Demokrat ini. rko
Editor : Redaksi
