SURABAYAPAGI.COM, Badung – Pemerintah akan mempensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan kapasitas 15 gigawatt (GW) hingga 2060. Pembangkit berbasis batu bara pertama yang akan dipensiunkan pertama kali adalah PLTU Cirebon di Jawa Barat dengan kapasitas 660 megawatt (MW).
Rencana ini merupakan ambisi Indonesia dalam menurunkan emisi karbon dalam kerangka kerja Mekanisme Transisi Energi (Energy Transition Mechanism/ETM) yang diluncurkan pada Senin (14/11/2022), di Movenpick, Bali.
Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani Sempat Terpapar ISPA, Efek Polusi Udara Tinggi di Jabodetabek
Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PT PLN (Persero) dengan Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB).
"Kita telah mengidentifikasi 15 Giga Watt PLTU untuk dipensiunkan lebih awal. Ini ukuran yang besar. Langkah pertama untuk menentukan aksi jangka pendek dan berarti untuk mempercepat transisi dari energi fosil ke energi bersih," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Grand Launching Indonesia's Energy Transition Mechanism di Bali, Senin (14/11/2022).
"Penutupan pembangkit listrik tenaga batu bara, akan mengurangi emisi karbon hingga 50 juta ton pada 2030 or 160 juta ton pada 2040," imbuhnya.
Sri Mulyani mengakui bahwa transisi untuk beralih ke energi bersih tidak mudah. Pasalnya, beberapa pembangkit listrik di Indonesia masih berumur muda, bahkan ada yang kurang dari 12 tahun.
Baca Juga: Sri Mulyani Ingin Sistem Pembayaran Pajak Semudah Beli Pulsa
Maka dari itu, ia mengajak sektor swasta dan publik untuk bahu-membahu melaksanakan hal ini. Sri Mulyani juga yakin bahwa platform ETM ini memerlukan dukungan global dan investor.
"Jujur ini adalah area yang harus kami diskusikan dalam G20 ataupun organisasi internasional, terutama terkait pembiayaan secara global," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan, pada tahap awal pemerintah Indonesia akan menggunakan skema ETM untuk mempensiunkan 2 GW PLTU. Indonesia pun telah mengantongi 500 juta dollar AS untuk komitmen pembiayaan melalui skema ETM tersebut.
Baca Juga: Kemenkeu: Utang RI Tembus Rp 7.805 Triliun Tahun Ini
Sri Mulyani optimistis Indonesia dapat memajukan ambisi pengurangan iklim secara tepat waktu dan mempercepat transisi ke energi baru terbarukan (EBT).
"Proses peralihan itu tidak mudah. Kami tidak bisa hanya berkomitmen dalam retorika, maka dari itu kami bekerja sangat keras dalam rencana yang sangat detail dan ini akan membutuhkan investasi yang signifikan," pungkasnya. bdg
Editor : Redaksi
