Prabowo Bentuk 2 Ditjen Baru di Kemenkeu
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah menjaga keuangan dan perekonomian negara di tengah ketidakpastian ini.
Menurutnya pemerintah harus mampu mengatasi potensi risiko yang mengancam ketahanan keuangan negara dan fiskal.
Menurut Puan, koordinasi antara pemerintah dan otoritas keuangan perlu diperkuat.
"Koordinasi otoritas moneter fiskal dan sektor keuangan perlu diperkuat dan diarahkan untuk menciptakan perekonomian nasional yang kondusif. Belanja pemerintah harus semakin efektif, dan efisien," kata Puan dalam Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025, di Gedung DPR RI, Selasa (21/1/2025).
Puan juga mengatakan pemerintah perlu gencar menggaet investasi. Dia pun meminta agar kebijakan terkait investasi ramah akan investor.
"Upaya dan kebijakan untuk menarik investasi membutuhkan iklim usaha yang ramah pada investor, kepastian hukum, kemudahan urusan birokrasi serta stabilitas politik nasional yang baik," tuturnya.
Pihaknya mengatakan akan terus mencermati dan menindaklanjuti bersama Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra kerja DPR RI agar kondisi keuangan negara dan ekonomi Indonesia kondusif.
Soroti Konflik Pertanahan
"DPR RI dan pemerintah harus dapat merespon secara cepat berbagai permasalahan yang dihadapi rakyat. Pemerintah sebagai pelaksana urusan-urusan rakyat telah dibekali regulasi, aparatur sipil negara (ASN), anggaran dan program kementerian/lembaga," ucapnya.
Oleh karena itu menjadi fungsi DPR RI memastikan kinerja regulasi, ASN, kelembagaan, program serta pengelolaan anggaran harus dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan tepat manfaat.
DPR akan menindaklanjuti permasalahan konflik pertanahan dan tata ruang serta penyediaan lahan untuk berbagai program pemerintah.
Perubahan Peta Probis
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan diperkuat oleh dua Direktorat Jenderal baru dan satu Badan, untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi Presiden Prabowo 2025-2029.
"Penguatan peran dilakukan dengan penajaman visi dan misi Kemenkeu tahun 2025-2029, salah satunya melalui penguatan kelembagaan dengan adanya struktur organisasi baru setingkat eselon I,” tulis Sri Mulyani di laman Instagram pribadinya @smindrawati dikutip Senin (20/1).
Rinciannya adalah dibentuk Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal, Ditjen Stabilitas, Pengembangan Sektor Keuangan, serta Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan. Seluruhnya akan dipimpin oleh eselon I.
Dua Ditjen dan satu Badan tersebut dibentuk usai evaluasi kinerja Kemenkeu di tahun 2024 dari sisi penerimaan, belanja, kinerja makro ekonomi, hingga tata kelola organisasi pada 16 - 17 Januari 2025.
Pembentukan ini juga didasari oleh posisi Kemenkeu yang menjadi kementerian langsung di bawah Presiden Prabowo Subianto bersama Bappenas, Kementerian PANRB, dan Kementerian Sekretariat Negara.
Dengan posisi yang semakin strategis, Kemenkeu harus bekerja beyond ‘business as usual’,” tulisnya.
“Selain itu, yang perlu dilakukan juga adalah perubahan peta probis dari semula berfokus pada process-based menjadi outcome-based,” kata Sri Mulyani. n jk/erc/rmc
Editor : Moch Ilham
