SURABAYAPAGI, Surabaya - Kontestasi politik harus menjadi ajang adu program untuk pembangunan bangsa. Bahwa, kontestasi politik adalah pilihan program pembangunan yang terbaik dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, bukan pilihan identitas yang mengancam keutuhan bangsa,.
Menurut saya, pesan-pesan yang bermuatan politik identitas harus dicegah karena bisa berdampak buruk bagi keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.
Sebelumnya, seruan anti-politik identitas juga disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) XVII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Kota Surakarta, Senin (21/11) lalu.
Dalam kesempatan itu, Jokowi mengimbau kepada seluruh pihak untuk tidak menggunakan politik identitas dan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam berkampanye.
Dia juga mengajak para anggota HIPMIuntukmengedepan kan ide dan gagasan karena Indonesia sudah merasakan cukup lama terkena dampak politik identitas.
Saya tak heran jika Presiden Jokowi menekankan agar tidak ada politik identitas karena itu sudah menjadi isu global. Ini sudah menjadi isu politik dunia, terlebih dalam waktu 10 tahun terakhir. Bukan hanya di Indonesia, bukan hal yang tidak mungkin akan digunakan dalam kontestasi Pemilu 2024.
Saya pun sepakat politik identitas berbahaya dan bisa mengancam kemajemukan dan keberagaman yangmerupakan kekuatan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ayo semua kalangan untuk menghentikan praktik-praktik politik identitas.
Perlu upaya penguatan narasi Empat Pilar Kebangsaan sebagai satu kesatuan dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
(Lewat keterangannya di Jakarta yang dikutip dari laman republika.com ditulis pada Kamis (25 November 2022).
Editor : Mariana Setiawati
