SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan salah satu kendala dalam rencana program bagi-bagi penanak nasi listrik (PNL) atau rice cooker adalah belum disetujuinya anggaran program tersebut oleh Kementerian Keuangan.
Adapun usulan anggaran sebesar Rp 300 miliar untuk tahun depan menjalani program tersebut.
"Rp300 miliar pengadaannya, tapi sampai sekarang belum ada itu anggarannya masih usulan dibahas di Komisi VII DPR RI," kata Dadan kepada wartawan di Hotel Mulia Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2022).
Wacana bagi-bagi rice cooker pertama kali terungkap dalam Forum Diskusi Publik yang digelar Jumat (25/11) lalu. Ternyata kebijakan ini masih sebatas pembahasan di Komisi VII DPR RI dan belum disetujui anggarannya.
"Program ini sebagai bentuk elektrifikasi, bukan program saingan dari kompor induksi. Tapi kalau ditanya persiapan ke depan sampai sekarang pendanaan belum jelas, belum ada update selain pembahasan di komisi VII," beber Dadan.
Lebih lanjut, Dadan menegaskan, pembagian rice cooker gratis ini pun berbeda dari program pemberian kompor induksi kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM.
"Ini bukan program saingan dari kompor induksi. Pasar dan penerimanya berbeda," lanjutnya.
Dadan menyebut penerima bantuan rice cooker adalah masyarakat miskin yang membutuhkan. Penerimanya akan mengacu data dari Kementerian Sosial (Kemensos).
"(Termasuk pelanggan listrik 450 VA) kan kalau rice cooker tidak terlalu tinggi listriknya. Jadi yang pasti masyarakat yang cocok untuk menerima tersebut, bukan orang kaya," ujarnya.
Mengenai target penerima, Dadan menyebut hal itu akan menyesuaikan anggaran yang disetujui dengan dibagi sesuai paket harga rice cooker.
"(Target penerima) tergantung harga rice cooker-nya. Target penerimanya yang pasti masyarakat, untuk rakyat. Kita nanti memastikan saja harga rice cooker-nya berapa tinggal dibagi dari anggaran tersebut," pungkasnya. jk
Editor : Redaksi
