SURABAYAPAGI.COM, Sumenep - Tak hanya aktivis dan LSM di Sumenep, kini tenaga pendidikan juga turut mengomentari terkait statement kontroversi Kacabdin Sumenep di media yang menyebut kebijakan Gubernur soal SPP gratis.
Adalah ustadzah Fitri Nurmaiya Said, salah satu guru di lembaga pendidikan swasta di Kab. Sumenep, turut memberikan pendapatnya terkait statement kontroversi kacabdin Sumenep.
Kepada Surabaya pagi, Fitri sapaan akrabnya, mengatakan, Kacabdin Sumenep jangan bungkam dari cercaan media, jika memang tidak mengeluarkan statemen seperti yang dituduhkan wartawan kepadanya, kenapa memilih bungkam.
"Seharusnya Kacabdin klarifikasi saja, jangan cuci tangan dan membiarkan cercaan itu semakin meluas, sampai kepada titik terang, bahwa pernyataan itu adalah benar," ujarnya.
Menurutnya diamnya Kacabdin Sumenep seakan memberikan ruang pembenaran terhadap pernyataannya sendiri di sebuah media online.
“Akhirnya publik pun menilai dan menyimpulkan sendiri, bahwa Kacabdin menginstruksikan pernyataan melawan kebijakan Gubernur, setelah itu mengorbankan Komite dan Kepsek sebagai korban dari kebijakannya. Kok bisa?” tanya guru Bahasa Inggris di salah satu lembaga di Kab. Sumenep.
Ia juga mengatakan, dari awal pemberitaan Kacabdin di media online itu, pihaknya membaca dan mengikuti arah media dalam mentransformasi berita. Sementara kacabdin terkesan egois dan alergi terhadap media.
"Padahal media adalah penghubung kebijakan antara dirinya sebagai Kacabdin Sumenep dan Pemerintah Provinsi yang menjadi atasan kebijakannya," terangnya.
Selain itu juga, ini harus dikembalikan kepada Kadisdik Provinsi Jawa Timur, Dr. Ir. Wahid Wahyudi, Mt, untuk kebijakannya terhadap Kacabdin Sumenep, yang diduga telah menjadi penumpang gelap pada kebijakan Gubernur Jawa Timur.
"Awas hati-hati pendidikan di Kab. Sumenep, jangan sampai menjadi penumpang gelap, pada kebijakan yang salah," jelasnya.
Ia pun memberikan saran untuk Kadisdik Provinsi, "Kalau memang SMA/SMK itu menjadi tanggung jawab provinsi, maka hal yang perlu dilakukan oleh Kadisdik Provinsi adalah pengawasan di masing -masing wilayah dari provinsi."
Menurutnya kebijakan yang tidak selaras dengan pimpinan perlu dihindari, kalau pengawasnya juga dari daerah, kemungkinan untuk cuap-cuap itu mudah.
"Seperti yang saat ini viral di media, kita dapat melihat, ketidaksesuaian visi misi kebijakan Kacabdin daerah dan kebijakan Gubernur Jawa Timur, lalu siapa yang disalahkan?” tanyanya. AR
Editor : Moch Ilham
