SURABAYAPAGI.COM, Sumenep - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, selaku pemberi kebijakan tertinggi di pemerintahan Jawa Timur.
"Para stakeholder, dalam pemerintahan memiliki peranan penting dalam membantu kinerja gubernur Jatim, jadi gubernur mempunyai peran penting melakukan perombakan jajaran stakeholder yang dinilai tidak mendukung program kerjanya," ujar Ade Suhaimi Sufyan, SH, MH, selaku Ketua Pengamat Pendidikan, Sosial, dan budaya (PPSB) Korwil Madura.
Selain itu juga, Kadisdik Provinsi Jawa Timur, Dr. Ir Wahid Wahyudi, MT. Selaku perpanjangan kebijakan Gubernur, memiliki tanggung jawab penuh dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sejumlah stakeholder di internal pendidikan di Jawa Timur.
"Di daerah, perpanjangan tangan kebijakan gubernur adalah kepala cabang dinas pendidikan (Kacabdin) memiliki peran dalam melakukan sejumlah pengawasan dan control terhadap kepsek yang ada di sejumlah pendidikan SMA/SMK di tingkat Kabupaten," terangnya.
Tiga elemen penting ini adalah wajah pendidikan di Jawa Timur, jika ketiga elemen ini memiliki kebijakan sendiri, maka tunggulah kehancurannya.
Sementara persoalan di Kab. Sumenep, terkait pernyataan Kacabdin, benar-benar menjadi atensi publik, karena beraninya seorang kacabdin menantang kebijakan pimpinan diatasnya.
"Hal itu menjadi viral, karena wajah pendidikan yang menjadi kebijakan gubernur Jatim, dicederai oleh seorang Kacabdin Kab. Sumenep, lewat pernyataannya di salah satu media online," jelasnya.
Ia juga menilai, seorang Kacabdin Sumenep yang hebat, karena hanya sekali melontarkan pernyataannya kemudian mengalihka pernyataan komite lalu melakukan penyegaran dan memutasi sejumlah kepsek di lembaga pendidikan SMA di Kab. Sumenep.
“Secepat itukah, isu miring mengisyaratkan bahwa penyegaran mutasi kepsek itu agar tak tercium pungutan SPP, sebagaimana yang diinstruksikan kepada kepsek tersebut,” tanyanya.
Semua hanya asumsi "dugaan" namun apabila kenyataannya itu benar, bisa jadi ada upeti masuk dari kepsek untuk Kacabdin. Ini menjadi tugas para aktivis daerah untuk menemukan fakta kebenarannya.
Bisa jadi, kata dia, desakan para aktivis Sumenep, terhadap Gubernur Jatim agar Kacabdin Sumenep segera dimutasi karena mengantongi bukti dan data valid terkait kinerjanya di Kab. Sumenep. Ar
Editor : Moch Ilham
