Kacabdin Sumenep Dinilai tak Berprinsip

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Misnadin, S. Kanoma, Ketua DPC. LSM LAKI Kab. Sumenep. SP/Ainur Rahman
Misnadin, S. Kanoma, Ketua DPC. LSM LAKI Kab. Sumenep. SP/Ainur Rahman

i

SURABAYAPAGI.COM, Sumenep - Kacabdin Sumenep Syamsul Ariefin dianggap plin-plan. Tak sadar dengan kebijakannya sendiri. Hal tersebut diungkapkan Ketua DPC LSM Laki Kab. Sumenep, Misnadin, S. Kanoma.

Menurutnya kacabdin memiliki banyak peran, selain sebagai kacabdin ia juga berperan sebagai komite atau wali siswa. Oleh karenanya apa yang diungkapkannya sesuai dengan skenarionya sendiri. Tanpa harus ada instruksi dari sutradara yang mana dalam hal ini adalah Gubernur.

"Hal terbaru yang dilakukan Kacabdin itu, mengeluarkan surat edaran kepada Kepala Sekolah SMA/ SMK/ di Kab. Sumenep, bernomor, 900/1257/101.6.31/2022 yang diterbitkan tanggal 27 Desember 2022 tentang Penghentian Penarikan SPP," katanya kemarin.

Dengan keluarnya edaran tersebut, publik seakan dibuat bingung. Sebelumnya ia mengatakan kebijakan SPP Gratis hanya janji politik saja, bahkan ia juga mencontohkan pungutan SPP itu tidak hanya di Kab. Sumenep, melainkan di kota lain juga.

Sementara kini kacabdin mengeluarkan SK yang sejalan dengan kebijakan gubernur yakni penghentian penarikan SPP/SPP gratis.

Hal tersebut cukup membuktikan jika kacabdin tak memiliki prinsip dalam menerapkan kebijakannya. Pernyataannya selalu berubah-ubah dan membingungkan.

"Strategi yang dilakukan kacabdin Sumenep itu layak diterima sebagai pemeran yang hebat mempermainkan peran media untuk melakukan perannya sebagai manusia serba bisa," jelasnya.

Misnadin mengatakan, Kacabdin Sumenep, Syamsul Ariefin itu terus mengatur strategi pembenaran dengan mengorbankan orang lain yang tak bersalah, sementara dirinya hanya bermaksud mengadu domba wartawan dalam sebuah pemberitaan.

Terkait SE SPP Gratis yang baru dikeluarkan, Misnadin mengaku kebijakan kacabdin seperti guyonan. Bagaimana tidak, program yang telah berjalan sejak 2019 namun baru kini SE tersebut diterbitkan. Bahkan ia sempat mengumbar bahwa kebijakan tersebut merupakan janji politik belaka.

"Kebijakan Kacabdin Sumenep, dibuat pada saat situasi bergejolak, padahal SPP Gratis itu adalah Kebijakan Gubernur Jawa Timur, sejak tahun 2019 lalu," terangnya.

Misnadin meminta kacabdin Sumenep, jangan pernah muncul di media dengan membuat pernyataan yang membingungkan publik.

"Untuk saat ini, Ayo perbaiki sistem pendidikan di Kab. Sumenep, jika saudara merasa tidak mampu mengemban amanah pendidikan, sebaiknya minta mundur secara terhormat saja,” pungkasnya

Kacabdin Sumenep, Syamsul Arifien, kepada Surabaya Pagi, mengaku tidak ada persoalan, bahkan dalam beberapa pertanyaan yang dikirim melalui WhatsApp pribadinya, hanya dibalas, "Semua pertanyaannya sudah diklarifikasi dan tidak ada masalah." AR

Berita Terbaru

Ormas Gerakan Lingkungan Dukung Kortastipidkor Polri Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu

Ormas Gerakan Lingkungan Dukung Kortastipidkor Polri Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu

Jumat, 10 Jul 2026 21:13 WIB

Jumat, 10 Jul 2026 21:13 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerakan untuk Lingkungan, Rusdi Legowo, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan…

Di Tengah Efisiensi Anggaran, Fraksi DPRD Pertanyakan SILPA Rp154,7 Miliar

Di Tengah Efisiensi Anggaran, Fraksi DPRD Pertanyakan SILPA Rp154,7 Miliar

Jumat, 10 Jul 2026 19:50 WIB

Jumat, 10 Jul 2026 19:50 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp154,79 miliar di tengah kebijakan efisiensi anggaran …

Sidang Kasus Maidi: Sekda Soeko Akui Minta Rp.50 Juta ke Thariq Megah 

Sidang Kasus Maidi: Sekda Soeko Akui Minta Rp.50 Juta ke Thariq Megah 

Jumat, 10 Jul 2026 19:11 WIB

Jumat, 10 Jul 2026 19:11 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Madiun Soeko Dwi Handiarto mengakui pernah meminta uang sebesar Rp50 juta kepada mantan Kepala Dinas …

APROKI Ungkap Tantangan Sektor Konstruksi Jatim Serap hingga 210 Ribu Pekerja

APROKI Ungkap Tantangan Sektor Konstruksi Jatim Serap hingga 210 Ribu Pekerja

Jumat, 10 Jul 2026 18:47 WIB

Jumat, 10 Jul 2026 18:47 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - Industri konstruksi di Jawa Timur tak hanya menjadi penggerak pembangunan infrastruktur, tetapi juga berperan besar dalam menciptakan…

APCI Tolak Kemasan Rokok Seragam, Sebut Ancam Nasib 1,5 Juta Petani Cengkeh

APCI Tolak Kemasan Rokok Seragam, Sebut Ancam Nasib 1,5 Juta Petani Cengkeh

Jumat, 10 Jul 2026 18:44 WIB

Jumat, 10 Jul 2026 18:44 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - Rencana pemerintah menerapkan kebijakan penyeragaman kemasan rokok kembali menuai penolakan. Kali ini, keberatan datang dari Asosiasi…

Reputasi Digital Tak Boleh Jadi Alasan Menghapus Karya Jurnalistik

Reputasi Digital Tak Boleh Jadi Alasan Menghapus Karya Jurnalistik

Jumat, 10 Jul 2026 18:42 WIB

Jumat, 10 Jul 2026 18:42 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Upaya menjaga reputasi digital semakin marak dilakukan di tengah mudahnya informasi ditemukan melalui mesin pencari. Namun, permintaan …