Kacabdin Sumenep Dinilai tak Berprinsip

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Misnadin, S. Kanoma, Ketua DPC. LSM LAKI Kab. Sumenep. SP/Ainur Rahman
Misnadin, S. Kanoma, Ketua DPC. LSM LAKI Kab. Sumenep. SP/Ainur Rahman

i

SURABAYAPAGI.COM, Sumenep - Kacabdin Sumenep Syamsul Ariefin dianggap plin-plan. Tak sadar dengan kebijakannya sendiri. Hal tersebut diungkapkan Ketua DPC LSM Laki Kab. Sumenep, Misnadin, S. Kanoma.

Menurutnya kacabdin memiliki banyak peran, selain sebagai kacabdin ia juga berperan sebagai komite atau wali siswa. Oleh karenanya apa yang diungkapkannya sesuai dengan skenarionya sendiri. Tanpa harus ada instruksi dari sutradara yang mana dalam hal ini adalah Gubernur.

"Hal terbaru yang dilakukan Kacabdin itu, mengeluarkan surat edaran kepada Kepala Sekolah SMA/ SMK/ di Kab. Sumenep, bernomor, 900/1257/101.6.31/2022 yang diterbitkan tanggal 27 Desember 2022 tentang Penghentian Penarikan SPP," katanya kemarin.

Dengan keluarnya edaran tersebut, publik seakan dibuat bingung. Sebelumnya ia mengatakan kebijakan SPP Gratis hanya janji politik saja, bahkan ia juga mencontohkan pungutan SPP itu tidak hanya di Kab. Sumenep, melainkan di kota lain juga.

Sementara kini kacabdin mengeluarkan SK yang sejalan dengan kebijakan gubernur yakni penghentian penarikan SPP/SPP gratis.

Hal tersebut cukup membuktikan jika kacabdin tak memiliki prinsip dalam menerapkan kebijakannya. Pernyataannya selalu berubah-ubah dan membingungkan.

"Strategi yang dilakukan kacabdin Sumenep itu layak diterima sebagai pemeran yang hebat mempermainkan peran media untuk melakukan perannya sebagai manusia serba bisa," jelasnya.

Misnadin mengatakan, Kacabdin Sumenep, Syamsul Ariefin itu terus mengatur strategi pembenaran dengan mengorbankan orang lain yang tak bersalah, sementara dirinya hanya bermaksud mengadu domba wartawan dalam sebuah pemberitaan.

Terkait SE SPP Gratis yang baru dikeluarkan, Misnadin mengaku kebijakan kacabdin seperti guyonan. Bagaimana tidak, program yang telah berjalan sejak 2019 namun baru kini SE tersebut diterbitkan. Bahkan ia sempat mengumbar bahwa kebijakan tersebut merupakan janji politik belaka.

"Kebijakan Kacabdin Sumenep, dibuat pada saat situasi bergejolak, padahal SPP Gratis itu adalah Kebijakan Gubernur Jawa Timur, sejak tahun 2019 lalu," terangnya.

Misnadin meminta kacabdin Sumenep, jangan pernah muncul di media dengan membuat pernyataan yang membingungkan publik.

"Untuk saat ini, Ayo perbaiki sistem pendidikan di Kab. Sumenep, jika saudara merasa tidak mampu mengemban amanah pendidikan, sebaiknya minta mundur secara terhormat saja,” pungkasnya

Kacabdin Sumenep, Syamsul Arifien, kepada Surabaya Pagi, mengaku tidak ada persoalan, bahkan dalam beberapa pertanyaan yang dikirim melalui WhatsApp pribadinya, hanya dibalas, "Semua pertanyaannya sudah diklarifikasi dan tidak ada masalah." AR

Berita Terbaru

Bawa Aspirasi Desa ke Pemerintah, AKSI Serahkan 8 Rekomendasi Strategis

Bawa Aspirasi Desa ke Pemerintah, AKSI Serahkan 8 Rekomendasi Strategis

Kamis, 01 Okt 2026 21:33 WIB

Kamis, 01 Okt 2026 21:33 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta – Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang digelar pada 9–10 September 2026 di Jak…

Perkuat Desa Tangguh Bencana, PLN UIT JBM Dorong Peran Perempuan melalui Kader PKK di Sumbersawit Magetan

Perkuat Desa Tangguh Bencana, PLN UIT JBM Dorong Peran Perempuan melalui Kader PKK di Sumbersawit Magetan

Kamis, 01 Okt 2026 19:50 WIB

Kamis, 01 Okt 2026 19:50 WIB

SurabayaPagi, Magetan – Kehadiran PLN di tengah masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui penyediaan dan pelayanan kelistrikan, tetapi juga melalui komitmen u…

Tuding Masuk Angin Tangani TP Anggota DPRD, Ratusan Mahasiswa Lurug Kejaksaan Ponorogo

Tuding Masuk Angin Tangani TP Anggota DPRD, Ratusan Mahasiswa Lurug Kejaksaan Ponorogo

Kamis, 01 Okt 2026 18:45 WIB

Kamis, 01 Okt 2026 18:45 WIB

SURABAYAPAGI.com, Ponorogo — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Ponorogo melurug Kantor Kejaksaan Negeri …

Bahlil, Rangkap Jabatan Baru

Bahlil, Rangkap Jabatan Baru

Kamis, 01 Okt 2026 18:28 WIB

Kamis, 01 Okt 2026 18:28 WIB

SurabayaPagi.com, Jakarta : Bahlil Lahadalia resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi…

KPK Geledah Dua Kantor Pemkot Madiun, Dinas Perdagangan dan BKAD Jadi Sasaran

KPK Geledah Dua Kantor Pemkot Madiun, Dinas Perdagangan dan BKAD Jadi Sasaran

Kamis, 01 Okt 2026 17:33 WIB

Kamis, 01 Okt 2026 17:33 WIB

‎SURABAYAPAGI.com, Madiun - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan dalam pengembangan penyidikan dugaan Tindak Pidana P…

Peta Kekuasaan Jajaran Kabinet Merah Putih: Sekjen Sarmuji Jadi Menperin, Bukti Kapasitas Kader Golkar Teruji

Peta Kekuasaan Jajaran Kabinet Merah Putih: Sekjen Sarmuji Jadi Menperin, Bukti Kapasitas Kader Golkar Teruji

Kamis, 01 Okt 2026 17:29 WIB

Kamis, 01 Okt 2026 17:29 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya - Peta kekuasaan di jajaran Kabinet Merah Putih mengalami pergeseran. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai…