Kacabdin Sumenep Dinilai tak Berprinsip

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Misnadin, S. Kanoma, Ketua DPC. LSM LAKI Kab. Sumenep. SP/Ainur Rahman
Misnadin, S. Kanoma, Ketua DPC. LSM LAKI Kab. Sumenep. SP/Ainur Rahman

i

SURABAYAPAGI.COM, Sumenep - Kacabdin Sumenep Syamsul Ariefin dianggap plin-plan. Tak sadar dengan kebijakannya sendiri. Hal tersebut diungkapkan Ketua DPC LSM Laki Kab. Sumenep, Misnadin, S. Kanoma.

Menurutnya kacabdin memiliki banyak peran, selain sebagai kacabdin ia juga berperan sebagai komite atau wali siswa. Oleh karenanya apa yang diungkapkannya sesuai dengan skenarionya sendiri. Tanpa harus ada instruksi dari sutradara yang mana dalam hal ini adalah Gubernur.

"Hal terbaru yang dilakukan Kacabdin itu, mengeluarkan surat edaran kepada Kepala Sekolah SMA/ SMK/ di Kab. Sumenep, bernomor, 900/1257/101.6.31/2022 yang diterbitkan tanggal 27 Desember 2022 tentang Penghentian Penarikan SPP," katanya kemarin.

Dengan keluarnya edaran tersebut, publik seakan dibuat bingung. Sebelumnya ia mengatakan kebijakan SPP Gratis hanya janji politik saja, bahkan ia juga mencontohkan pungutan SPP itu tidak hanya di Kab. Sumenep, melainkan di kota lain juga.

Sementara kini kacabdin mengeluarkan SK yang sejalan dengan kebijakan gubernur yakni penghentian penarikan SPP/SPP gratis.

Hal tersebut cukup membuktikan jika kacabdin tak memiliki prinsip dalam menerapkan kebijakannya. Pernyataannya selalu berubah-ubah dan membingungkan.

"Strategi yang dilakukan kacabdin Sumenep itu layak diterima sebagai pemeran yang hebat mempermainkan peran media untuk melakukan perannya sebagai manusia serba bisa," jelasnya.

Misnadin mengatakan, Kacabdin Sumenep, Syamsul Ariefin itu terus mengatur strategi pembenaran dengan mengorbankan orang lain yang tak bersalah, sementara dirinya hanya bermaksud mengadu domba wartawan dalam sebuah pemberitaan.

Terkait SE SPP Gratis yang baru dikeluarkan, Misnadin mengaku kebijakan kacabdin seperti guyonan. Bagaimana tidak, program yang telah berjalan sejak 2019 namun baru kini SE tersebut diterbitkan. Bahkan ia sempat mengumbar bahwa kebijakan tersebut merupakan janji politik belaka.

"Kebijakan Kacabdin Sumenep, dibuat pada saat situasi bergejolak, padahal SPP Gratis itu adalah Kebijakan Gubernur Jawa Timur, sejak tahun 2019 lalu," terangnya.

Misnadin meminta kacabdin Sumenep, jangan pernah muncul di media dengan membuat pernyataan yang membingungkan publik.

"Untuk saat ini, Ayo perbaiki sistem pendidikan di Kab. Sumenep, jika saudara merasa tidak mampu mengemban amanah pendidikan, sebaiknya minta mundur secara terhormat saja,” pungkasnya

Kacabdin Sumenep, Syamsul Arifien, kepada Surabaya Pagi, mengaku tidak ada persoalan, bahkan dalam beberapa pertanyaan yang dikirim melalui WhatsApp pribadinya, hanya dibalas, "Semua pertanyaannya sudah diklarifikasi dan tidak ada masalah." AR

Berita Terbaru

Bos MNC Group Hary Tanoe, Dihukum Bayar Rp 531,5 miliar

Bos MNC Group Hary Tanoe, Dihukum Bayar Rp 531,5 miliar

Kamis, 23 Apr 2026 20:01 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 20:01 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menghukum bos MNC Group Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo atau Hary Tanoe dan PT MNC…

Resepsi El Rumi dan Syifa Hadju, di Hotel Mewah

Resepsi El Rumi dan Syifa Hadju, di Hotel Mewah

Kamis, 23 Apr 2026 19:58 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:58 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Berkas pendaftaran nikah El Rumi dan Syifa Hadju rampung. Pernikahan juga sudah didaftarkan oleh KUA Setiabudi.Yusuf Mimbar dari KUA…

Anies , Tolak Capres - Cawapres Dari Kader Partai

Anies , Tolak Capres - Cawapres Dari Kader Partai

Kamis, 23 Apr 2026 19:57 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:57 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Juru Bicara (Jubir) Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian, menilai demokrasi harus tetap membuka ruang luas bagi semua kalangan.           …

Terbongkar Sindikat Perjokian UTBK-SNBT Hingga Surabaya

Terbongkar Sindikat Perjokian UTBK-SNBT Hingga Surabaya

Kamis, 23 Apr 2026 19:51 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:51 WIB

SURABAYAPAGI : Hingga Kamis (23/4), kasus dugaan perjokian dan kecurangan UTBK meski mencuat masih dalam tahap pendalaman oleh panitia pusat. Penyelidikan…

Legislator Nilai Kasus Perjokian Bukan Masalah Sederhana

Legislator Nilai Kasus Perjokian Bukan Masalah Sederhana

Kamis, 23 Apr 2026 19:50 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:50 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan, kasus perjokian di UTBK-SNBT 2026 bukanlah masalah sederhana. Kasus ini secara…

KPK, Usulkan Ketua Umum Parpol Dua Periode Saja

KPK, Usulkan Ketua Umum Parpol Dua Periode Saja

Kamis, 23 Apr 2026 19:49 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:49 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Salah satu poin masukan KPK yaitu adanya pembatasan ketua umum partai politik menjadi dua periode. Usulan dalam kajian itu muncul karena…