56.000 Ton Kedelai Impor dari AS Telah Tiba di RI

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Foto ilustrasi.
Foto ilustrasi.

i

SURABAYAPAGI.COM, Banten - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa 56.000 ton kedelai impor asal Amerika Serikat (AS) telah tiba di Indonesia pada Minggu (15/01/2023). Kedelai impor tersebut masuk ke Indonesia melalui pelabuhan Cigading, Cilegon, Banteng.

Pembongkaran kedelai impor ditinjau langsung Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. dan Gubernur NTB Zulkieflimansyah.

Pemerintah melalui Bapanas membeli kedelai tersebut dari perusahaan swasta dengan harga Rp 12.000 per kilogram. Pemerintah akan menyalurkan ke perajin tahu dan tempe dengan harga Rp 11.000 per kilogramnya. Selisih harganya, Rp 1.000 per kilogram, akan disubsidi oleh pemerintah.

Arief menerangkan, kedelai dibeli dari perusahaan swasta lantaran Perum Bulog hingga kini belum berhasil mengimpor sendiri.

"Sambil menunggu Bulog siap mengimpor kita minta sama swasta untuk masukin barang cepet deh," kata Arief.

Untuk diketahui, harga kedelai saat ini masih tinggi lantaran stok menipis. Terlebih untuk komoditas ini, Indonesia masih bergantung pada impor.

Pemerintah memang berencana mengimpor 350.000 ton kedelai. Rencana tersebut disampaikan Zulhas pada November 2022 lalu.

Langkah impor itu untuk memenuhi kebutuhan para perajin tahu dan tempe di dalam negeri dan menekan harga kedelai di pasaran.

"Oleh karena itu kemarin kami sudah menugaskan Bulog untuk impor 350.000 ton kedelai, kira-kira 40 hari hingga 50 hari akan sampai. Jadi setelah 50 hari mudah-mudahan nanti harga kedelai sudah Rp11.000 per kilogram," ujar Zulhas.

Adapun, awalnya kedelai impor dijadwalkan masuk ke Indonesia pada Desember 2022. Namun, mundur menjadi Januari 2023.

Zulhas pun sempat melontarkan permintaan maaf atas keterlambatan tersebut.

“Kedelai itu saya sudah ngomong di mana-mana dan saya minta maaf karena kedelai itu harusnya datang Desember tapi ternyata di undur lagi ke Januari [2023],” tutur Zulhas, akhir Desember lalu. bnt

Berita Terbaru

Pemkab Probolinggo Percepat Izin Operasional PAUD, Dukung Wajib Belajar Pra Sekolah

Pemkab Probolinggo Percepat Izin Operasional PAUD, Dukung Wajib Belajar Pra Sekolah

Senin, 08 Jun 2026 15:18 WIB

Senin, 08 Jun 2026 15:18 WIB

SURABAYAPAGI.com, Probolinggo - Sebagai bagian dari dukungan terhadap program wajib belajar satu tahun pra sekolah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo…

Dibangun Terpadu, Sekolah Rakyat Jatim 1 Surabaya Gabungkan SD-SMA Dalam Satu Kawasan

Dibangun Terpadu, Sekolah Rakyat Jatim 1 Surabaya Gabungkan SD-SMA Dalam Satu Kawasan

Senin, 08 Jun 2026 15:09 WIB

Senin, 08 Jun 2026 15:09 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan, saat ini Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkapkan Sekolah Rakyat Jawa Timur…

Jadi Magnet Studi Tiru, Produksi Cengkeh di Jombang Tembus 363 Ton per Tahun

Jadi Magnet Studi Tiru, Produksi Cengkeh di Jombang Tembus 363 Ton per Tahun

Senin, 08 Jun 2026 15:03 WIB

Senin, 08 Jun 2026 15:03 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jombang - Menyikapi keberhasilan komoditas perkebunan yang bernilai ekonomi tinggi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang semakin mengukuhkan…

Anggarkan Rp3,7 Miliar, Disperkim Fokuskan Pembenahan Ribuan Ruas Jalan Kelurahan di Magetan

Anggarkan Rp3,7 Miliar, Disperkim Fokuskan Pembenahan Ribuan Ruas Jalan Kelurahan di Magetan

Senin, 08 Jun 2026 14:54 WIB

Senin, 08 Jun 2026 14:54 WIB

SURABAYAPAGI.com, Magetan - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) setempat mulai menyoroti…

Dari 87 Dapur MBG di Kota Malang, Disnaker-PMPTSP Catat Baru 21 yang Sudah Kantongi SLF

Dari 87 Dapur MBG di Kota Malang, Disnaker-PMPTSP Catat Baru 21 yang Sudah Kantongi SLF

Senin, 08 Jun 2026 14:43 WIB

Senin, 08 Jun 2026 14:43 WIB

SURABAYAPAGI.com, Malang - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP)…

Hindari Kebocoran PAD, DPRD Sumenep, Minta Pemkab Perkuat Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah

Hindari Kebocoran PAD, DPRD Sumenep, Minta Pemkab Perkuat Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah

Senin, 08 Jun 2026 14:39 WIB

Senin, 08 Jun 2026 14:39 WIB

SURABAYA PAGI, Sumenep-Demi menghindari kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep meminta pemerintah…