Jamiluddin Ritonga Sebut Lembaga Survei Tak Objektif Harus Ditindak

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Citra Network Nasional (CNN) merilis temuannya yang menempatkan pasangan Airlangga Hartarto-Moeldoko (30,2%)  unggul atas Prabowo Subianto-Muhaimin Iskandar (22,2%), Puan Maharani-Ganjar Pranowo (21,2%), dan Anies Baswedan-Agus Hatimurti Yudhoyono (12,6%), dan tidak memilih (13,8%).Karena itu, hasil survei tersebut layak diragukan.

Demikian disampaikan M. Jamiluddin Ritonga Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul. 

Ujarnya, temuan itu tentu sangat mengejutkan, karena sangat berbeda dengan temuan dari lembaga survei lainnya. Hasil lembaga survei yang kredibel umumnya menempatkan elektabilitas Airlangga dan Moeldoko pada peringkat terendah.

"Elektabilitas Airlangga dan Moeldoko bahkan masih jauh dibawah AHY. Level elektabilitas Airlangga dan Moeldoko masih setara Puan Maharani " terangnya, Rabu (18/1/2023) di Jakarta.

Menurut  Dosen Metode Penelitian Komunikasi (MPK) ini, hasil survei tersebut layak diragukan. Hal itu bisa disebabkan dua hal, pertama, kesalahan metodologi, khususnya dalam menetapkan sampel dan alat ukur (instrument) yang digunakan. Kesalahan dua hal ini akan menyebabkan hasil penelitian menjadi invalid.

"Kedua, kesalahan dari peneliti. Kesalahan ini bisa disengaja dan tidak disengaja. Kalau kesalahan tidak disengaja tentu dapat dimaafkan. Sebab, bisa saja keterbatasan pengetahuan si peneliti tentang metode survei," tegas Jamiluddin.

Namun bila disengaja, menurut Jamiluddin, maka jelas ada upaya manipulasi data untuk mengerek elektabilitas seseorang. Lembaga survei seperti ini jelas memanfaatkan hasil riset untuk membentuk dan menggiring pendapat umum.

"Karena datanya invalid, maka pendapat umum yang dibentuk tentulah menyesatkan. Pendapat umum seperti ini disebut pendapat umum palsu," ungkap mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini.

Tambah Jamiluddin lahi, lembaga  seperti itu sudah abai terhadap etika ilmiah yang mengedepankan objektifitas. Mereka ini tak layak menjadi peneliti, karena dapat memanipulasi data sesuai kehendak pemesan.

"Jadi, sudah saatnya dilakukan penertiban terhadap lembaga survei. Jangan sampai mereka berlindung di lembaga survei, tapi sebenarnya mereka melaksanakan peran tim sukses pemenangan kandidat atau partai tertentu," urai Jamiluddin seraya mengatakan orang-orang berkedok seperti itu harus sudah diakhiri. Mereka sudah merusak tatanan demokrasi dengan berkedok hasil survei.dd

Tag :

Berita Terbaru

Takmir Masjid di Bayubang Lamongan Ajukan Pemindahan Gardu Trafo, PLN Patok Rp 80 Juta Menjadi Viral

Takmir Masjid di Bayubang Lamongan Ajukan Pemindahan Gardu Trafo, PLN Patok Rp 80 Juta Menjadi Viral

Kamis, 02 Apr 2026 20:15 WIB

Kamis, 02 Apr 2026 20:15 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Takmir Masjid At-Taqwa di Desa Bayubang Kecamatan Solokuro Lamongan Jawa Timur, dibuat murka oleh pelayanan PLN, lantaran…

Dampak Efesiensi, Pemkab Lamongan Pangkas Perjalanan Dinas Sampai 50 Persen

Dampak Efesiensi, Pemkab Lamongan Pangkas Perjalanan Dinas Sampai 50 Persen

Kamis, 02 Apr 2026 20:08 WIB

Kamis, 02 Apr 2026 20:08 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Sebagai langkah kongkrit dalam komitmen menjalankan instruksi Pemerintah Pusat untuk efesiensi energi, Pemkab Lamongan telah…

Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas Pembangunan Infrastruktur, KSPI PT PLN Kunjungi GITET Surabaya Selatan

Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas Pembangunan Infrastruktur, KSPI PT PLN Kunjungi GITET Surabaya Selatan

Kamis, 02 Apr 2026 18:47 WIB

Kamis, 02 Apr 2026 18:47 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) terus memperkuat komitmennya dalam menjalankan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang bersih dan t…

Permudah Pengajuan Klaim, BPjS Ketenagakerjaan Hadirkan Fitur Layanan 'Lapak Asik'

Permudah Pengajuan Klaim, BPjS Ketenagakerjaan Hadirkan Fitur Layanan 'Lapak Asik'

Kamis, 02 Apr 2026 17:15 WIB

Kamis, 02 Apr 2026 17:15 WIB

SURABAYA PAGI, Malang - BPJS Ketenagakerjaan menghadirkan fitur antrean online pada Layanan Tanpa Kontak Fisik atau Lapak Asik mulai 1 April 2026 guna …

Reklamasi Diduga Tanpa Kepastian Izin di Pesisir Gresik, Nelayan Kehilangan Ruang Hidup

Reklamasi Diduga Tanpa Kepastian Izin di Pesisir Gresik, Nelayan Kehilangan Ruang Hidup

Kamis, 02 Apr 2026 15:37 WIB

Kamis, 02 Apr 2026 15:37 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik — Dugaan pencaplokan wilayah laut kembali mencuat di pesisir Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Kawasan yang b…

Sidang Perdana Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Ponpes Al Ibrohimi Gresik Digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya

Sidang Perdana Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Ponpes Al Ibrohimi Gresik Digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya

Kamis, 02 Apr 2026 15:34 WIB

Kamis, 02 Apr 2026 15:34 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik — Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya mulai menyidangkan perkara dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa T…