Jokowi Sindir Bank Masih Enggan Biayai Pembangunan Smelter

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Presiden Jokowi. Foto: BPMI Setpres.
Presiden Jokowi. Foto: BPMI Setpres.

i

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta -  Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa hilirisasi adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, pihaknya meminta sektor jasa keuangan (SJK) untuk mempermudah peminjaman kepada sektor-sektor yang berkaitan dengan hilirisasi.

Pasalnya, selama ini Jokowi mengaku masih mendengar para investor kesulitan mendapatkan permodalan untuk membangun smelter. Padahal hilirisasi menjadi strategi agar Indonesia bisa menjadi negara maju.

"Tadi disampaikan juga hilirisasi akan diberikan dukungan, saya minta betul betul yang konkrit. Karena saya masih dengar, yang mau bikin smelter saja masih kesulitan cari pendanaan,” kata Jokowi saat Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2023 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin (6/2/2023).

Namun di saat yang bersamaan, Jokowi meminta dukungan pendanaan untuk smelter diberikan dengan kalkulasi dan kehati-hatian yang tinggi. Menurutnya, hilirisasi dapat mendorong Indonesia menjadi negara maju alias negara dengan berpenghasilan tinggi.

"Dukungan itu betul-betul diberikan tetapi juga dengan kalkulasi dan kehati-hatian yang tinggi karena hilirisasi ini akan jadi kunci bagi negara kita untuk melompat jadi negara maju," ujarnya.

Faktanya, Jokowi mengungkapkan, selama masa kepemimpinannya, Indonesia mengalami naik turun posisi sebagai negara berpendapatan rendah dan negara berpenghasilan menengah middle income country. Ia berharap, posisi tersebut bisa meningkat atau setidaknya stabil di upper middle income.

"Prosesnya, sampai 2018 itu kita masih lower middle income, masuk 2018 kita naik ke upper middle income, pandemi kita turun lagi lower middle income. Tapi 2022 naik lagi jadi upper middle income," terangnya.

Ia menyebut, hilirisasi komoditas tambang ini perlu didorong untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Bruto (PDB) RI.

Jokowi memberi contoh ekspor nikel yang melompat dari US$ 1,1 miliar menjadi US$ 30 miliar setelah ekspor dilarang pada 1 Januari 2022 dan hilirisasi dilakukan. Ia pun mengumumkan ekspor bauksit akan dilarang mulai Juni 2023. Kemudian, hilirisasi direncanakan lanjut ke timah, tembaga, emas, maupun gas alam dan minyak.

Ia pun meminta kepada para jajarannya untuk tidak takut jika digugat negara lain di WTO. Menurutnya, meski kalah, Indonesia harus terus melanjutkan hilirisasi karena sudah terbentuk ekosistemnya.

Tak hanya di mineral dan batu bara, Jokowi meminta hilirisasi juga dilakukan pada sumber daya laut. Ia memberi contoh pada komoditas rumput laut. Indonesia merupakan eksportir rumput laut nomor satu di dunia, namun hanya berupa bahan mentah. Sementara Cina merupakan importir rumput laut nomor satu di dunia.

“Akan tetapi, Indonesia hanya menjadi eksportir agar-agar, yang terbuat dari rumput laut, nomor tiga di dunia. Sedangkan, Cina jadi eksportir nomor satu. Ini yang harus ditiru," tegasnya.

Kepala Negara pun menekankan bahwa hilirisasi harus dilakukan di berbagai sektor, mulai dari produk sawit, tambang, hingga produk kelautan Indonesia.

"Nah ini lah (hilirisasi) yang harus konsiten didorong, agar naik terus PDB kita jika kita harapkan betul-betul melompat maju ke depan. Hilirisasi ini jadi kunci bagi negara ini kalau kita mau jadi negara maju. Itu harus di semua komoditas, baik CPO, minerba, maupun yang brasal dari sumber daya alam laut kita," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung potensi sumber daya laut yang belum dioptimalkan. Padahal dua per tiga Indonesia adalah perairan dengan luas laut mencapai 3,25 juta kilometer.

“Coba dilihat yang namanya tuna, cakalang, tongkol. Kita ini eksportir nomor satu tuna, cakalang, tongkol segar. Eksportir nomor satu, tapi juga sekaligus importir nomor satu tepung ikan,” ucapnya.

Ia pun tak habis pikir dengan hal ini karena seharusnya Indonesia bisa memproduksi tepung ikan sendiri.

"Sekali lagi, saya minta dukungan dari OJK mengenai ini. Bagaimana memberikan sosialisasi pentingnya hilirisasi karena proyeksi dampak hilirisasi dari minerba, migas, dan kelautan itu bisa mencapai angka US$ 715 miliar dan lapangan kerja yang terbangun bisa 9,6 juta. Besar sekali," pungkasnya. jk

Berita Terbaru

Lewat Program BSPS 2026, DPR Apresiasi Transparansi dan Perluasan Penerima Hingga 400 Ribu Unit Nasional

Lewat Program BSPS 2026, DPR Apresiasi Transparansi dan Perluasan Penerima Hingga 400 Ribu Unit Nasional

Senin, 27 Jul 2026 18:55 WIB

Senin, 27 Jul 2026 18:55 WIB

SurabayaPagi, Surabaya — Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di kawasan Wonosari, Surabaya, menunjukkan progres signifikan. Sebanyak tiga rumah w…

Kendaraan Listrik Masuk Sektor Transportasi Premium, Jawab Kebutuhan Mobilitas Kota Besar

Kendaraan Listrik Masuk Sektor Transportasi Premium, Jawab Kebutuhan Mobilitas Kota Besar

Senin, 27 Jul 2026 18:46 WIB

Senin, 27 Jul 2026 18:46 WIB

SurabayaPagi, Surabaya — Tingginya aktivitas bisnis dan perdagangan di Surabaya mendorong kebutuhan layanan transportasi yang tidak hanya andal, tetapi juga m…

Resmi, Pemkab Ponorogo Buka Lelang 6 Jabatan Eselon II

Resmi, Pemkab Ponorogo Buka Lelang 6 Jabatan Eselon II

Senin, 27 Jul 2026 16:52 WIB

Senin, 27 Jul 2026 16:52 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Pagi-Usai diterpa krisis jabatan setingkat kepala dinas pasca OTT Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Pemerintah Kabupaten Ponorogo…

Dewan Gelar RDP Terkait Serapan Anggaran Semester Satu

Dewan Gelar RDP Terkait Serapan Anggaran Semester Satu

Senin, 27 Jul 2026 16:50 WIB

Senin, 27 Jul 2026 16:50 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto – Komisi III DPRD Kota Mojokerto menggelar rapat evaluasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semester I Tahun A…

Nama Mantan Bupati Ponorogo Dan Eks DPR-RI Tersebut Dalam Sidang Korupsi BSPS Sumenep

Nama Mantan Bupati Ponorogo Dan Eks DPR-RI Tersebut Dalam Sidang Korupsi BSPS Sumenep

Senin, 27 Jul 2026 15:50 WIB

Senin, 27 Jul 2026 15:50 WIB

SURABAYA, Surabaya Pagi-Nama politikus yang juga mantan Bupati Ponorogo periode 2015-2019 Ipong Muchlison, terseret dalam persidangan kasus dugaan korupsi…

Produksi Hingga 8.000 Lumpia per Hari, Kampung Lumpia Surabaya Diminta Bebas Pajak Berat

Produksi Hingga 8.000 Lumpia per Hari, Kampung Lumpia Surabaya Diminta Bebas Pajak Berat

Senin, 27 Jul 2026 15:49 WIB

Senin, 27 Jul 2026 15:49 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Anggota DPR RI Komisi VII, Bambang Haryo Soekartono (BHS), mengunjungi Kampung Lumpia Ngaglik, Surabaya, yang belakangan viral di m…