.jpeg)
Lempar Isu Panas Seorang Menko Ingin Ubah Konstitusi Indonesia
Menko yang Baru Temui Surya Paloh, "Bos" Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 adalah Jenderal (Purn) Luhut B Pandjaitan
SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Bakal calon presiden NasDem, Demokrat dan PKS Anies Baswedan, goyang kabinet Jokowi. Anies melempar isu panas yaitu kini ada menteri koordinator (menko) yang ingin mengubah konstitusi Indonesia.
Lontaran Anies inivdisampaikan dalam acara 'Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Tokoh KAHMI' yang digelar KAHMI Jaya di Ancol, Jakarta, Kamis (16/3) malam. "Kok, ada orang yang berada dalam posisi kunci, Menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang berapa banyak yang mau mendukung," kata Anies.
Meski demikian, sampai Jumat (17/3/2023) Anies tak menyebut Menko apa yang ingin mengubah konstitusi tersebut. Siapa Menko yang diungkit mantan Gubernur DKI Jakarta.
Keterangan dari Sekkab, saat ini ada empat Menko yaitu Menko Polhukam: Mahfud MD (sipil). Menko Perekonomian: Airlangga Hartarto (sipil): Menko PMK: Muhadjir Effendy (sipil) dan Menko Kemaritiman dan Investasi: Luhut B Pandjaitan. (militer).
Kabinet pemerintahan Jokowi terdiri atas 4 menteri koordinator dan 30 menteri bidang yang diumumkan pada 23 Oktober 2019.
Luhut Orang Dekat Jokowi
Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia. Selama Jokowi menjabat sebagai presiden, Luhut merupakan salah satu orang yang beberapa kali diangkat menjadi pejabat di lingkungan Istana. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Luhut adalah orang dekat Jokowi.
Karir Luhut, moncer. Luhut sempat diangkat menjadi Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) pada RI pada tahun 2014-2015. Setelahnya, ia kemudian diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan RI pada 2015-2016.
Sebelum era Jokowi, Luhut juga sempat menjadi Menteri Perdagangan dan Industri Republik Indonesia di masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Beragam Spekulasi Politik
Menurut sejumlah politisi di Senayan, Jumat siang (17/3) kini muncul beragam spekulasi politik setelah Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan datang menemui Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
Salah satu spekulasi paling kuat soal pembahasan pertemuan mereka adalah mengenai posisi Anies Baswedan yang terancam.
Pengamat politik Jamiludin Ritonga menilai pertemuan tersebut bukan kode Luhut mau mendukung Anies. Namun dapat diartikan sebaliknya.
"Ini pertemuan banyak makna, ada yang menganggap dukungan kepada Anies dan lainnya. Tapi saya melihat ini tidak ada kaitannya dengan itu," kata Jamiludin.
Luhut Diduga Diutus Presiden
Pertemuan Luhut dan Paloh diduga membahas nasib menteri NasDem di posisi kabinet kerja Jokowi.
Ini juga tidak terlepas dari sikap NasDem yang telah mendeklarasikan mendukung Anies Baswedan menjadi capres di Pilpres 2024. "Saya melihatnya Luhut tampaknya diutus Presiden Joko Widodo untuk membicarakan posisi Nasdem di pemerintahan," ujarnya.
Jamiludin menduga, Paloh diberikan dua opsi yakni mempertahankan tiga menteri di kabinet kerja atau meninggalkan Anies.
"Mungkin Surya Paloh diberikan dua pilihan antara bertahan di pemerintahan atau meninggalkan Anies," kata Jamiludin.
Ia menebak Paloh akan tetap bersikeras mendukung Anies di kontestasi Pilpres 2024 meskipun tiga kadernya terancam didepak dari kabinet.
Pasti di Ruang Tertutup
Anies mengaku tak bisa membayangkan petinggi negeri ini mengatakan ingin mengubah konstitusi secara terang-terangan. Ia menilai bila ada pendapat kontroversial seperti demikian, pasti diutarakan di ruang tertutup.
Anies menilai kondisi seperti demikian bukan menunjukkan kualitas demokrasi Indonesia yang alami penurunan. Baginya, kondisi ini terjadi ketika orang yang tidak punya komitmen terhadap demokrasi makin berani mengutarakan pikirannya secara terbuka.
"Ini bukan menurun kualitas demokrasi, tapi orang yang tidak komit pada demokrasi makin berani ungkapkan pikirannya terbuka," kata Anies.
Tak Mau Sebut Menko
"Jadi tak tabu. Ini yang harus dilawan. Kenapa? Ini bukan melawan orang, tapi menyelamatkan semangat reformasi yang kita lakukan tahun 1998. Jadi kita jaga itu. Karena kalau tidak maka akan rusak," tambahnya.
Melihat kondisi itu, Anies menilai seharusnya aturan main yang dibuat harus dihormati dan dijaga. Bila kondisi ini dijaga, ia optimistis kondisi bisa lebih baik ke depannya.
"Yang kita butuhkan fair play, penyetaraan kesempatan, kenetralan dari pemegang kewenangan. Kalau itu terjadi, Insyallah apa yang kita ikhtiarkan bisa laksanakan," kata Anies.
Ditemui usai acara, Anies enggan menyebut Menko siapa yang disinggungnya tersebut.
"Ya sudah yang saya katakan tadi itu," kata Anies.
Jawa Timur itu Kunci
Anies Baswedan, di Surabaya diisi dengan pidato Simponi Kebangsaan, yang menyuarakan visi Anies sebagai Bakal Calon Presiden (bacapres) tahun depan. Setelah itu, Anies berdiskusi dengan 50 pimpinan media Jawa Timur, termasuk Surabaya Pagi, di Shangri-La Hotel Surabaya, Jumat (17/3/2023).
Dalam diskusi dengan pimpinan media, Anies mengakui bahwa untuk menghadapi pemilu tahun 2024, kunci utama untuk memenangkan yakni menjaring pemilih di Jawa Timur.
“Dari sinilah (Jawa Timur), mudah-mudahan kunci mulai terbuka,” jawab Anies.
Namun saat disinggung menggandeng Khofifah Indar Parawansa menjadi Calon Wakil nya, yang sudah dipastikan bisa memenangkan. Anies hanya merespon dengan senyum. “Gitu yaahh….,” kata Anies, tersenyum.
Tentukan Titik Awal
Selain itu, Anies menilai, ada satu hal penting yang jadi landasan pemikiran Anies dalam pemilu tahun 2024, yakni menentukan titik awal dan arah yang akan dituju.
Bagi Anies, momen pemilu ini harusnya Indonesia memasuki fase menentukan arah berikutnya, bukan dibandingkan Pemerintahan sebelumnya.
"Kalau melihat pemilu, pemilu bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan pemerintahan sebelumnya, pemilu adalah kesempatan kita melihat kembali titik awal, perjalanan sebagai negara," ucap Anies, Jumat malam.
Mantan Gubernur Jakarta itu menyebut mengingat masa pemerintahan lima tahunan, memang selayaknya harus menengok ke belakang untuk melihat proyeksi ke depan. Bagaimana negara ini didirikan, melindungi setiap tumpah darah, memajukan kesejahteraan, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, terlibat ketertiban dunia.
"Pemilu itu bukan soal meneruskan, tapi pemilu itu menengok kembali, negara ini didirikan untuk apa. Apakah kita masih ke arah sana. Kemerdekaan adalah untuk kesejahteraan dan keadilan sosial," imbuhnya. (jk/erc/rmc)
Editor : Moch Ilham
