SURABAYAPAGI.COM, Madiun - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengungkapkan bahwa banyak investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.
Namun, para calon investor mengaku kesulitan mencari lokasi karena sejumlah daerah belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Baca Juga: Revisi UU KPI Larang Jurnalistik Investigasi, AJI Protes
Hal tersebut disampaikan Hadi saat menyerahkan sertifikat tanah kepada pemerintah daerah dan lembaga lainnya di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Selasa (28/3/2023).
"Banyak investor yang datang ke Indonesia ingin menanamkan investasinya. Kemudian ingin mencari izin lokasi, namun kesulitan. Karena apa? Karena daerah itu belum memiliki RDTR," kata Hadi.
Meskipun Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bisa dikeluarkan untuk pengurusan izin, lanjut Hadi, tetapi tidak bisa secepat apabila RDTR ada.
Hadi menyampaikan apabila RDTR itu sudah ada akan langsung terhubung Online Single Submission (OSS). Ketika hal itu sudah ada, saat investor datang bisa langsung menanamkan investasi di daerah.
Menurut Hadi, jika RDTR itu sudah ada, maka akan langsung terhubung dengan Online Single Submission (OSS). Dengan demikian, saat investor datang sudah bisa melakukan investasi.
Baca Juga: Sandiaga Ajak REI Investasi di Labuan Bajo
“Saat investor datang tinggal pencet, maka dalam satu hari sudah datang dan sudah bisa melakukan investasi di wilayah Madiun,” ujarnya.
Ia pun menilai, banyaknya investasi yang masuk akan menyerap banyak tenaga kerja di daerah itu. Maka dari itu, pihaknya mendorong agar pemerintah daerah segera menyelesaikan RDTR.
Lebih lanjut, Hadi juga mengharapkan investasi industri diperbanyak tak jauh dari pintu tol di Madiun.
"Perbanyak perusahaan di dekat pintu Tol," tuturnya.
Baca Juga: Harga Bapok di Madiun Naik, Bawang Merah Paling Tinggi
Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Madiun ini, Hadi menyerahkan sertifikat aset Pemkab Madiun sebanyak 1.407 bidang, 4 bidang aset Pemprov Jatim, 35 bidang barang milik negara, 15 jalan tol, 1 aset Kemenhan, 2 aset Kemenag, 7 jalan tol, 10 BBWS, dan 15 HGB PLN. Penyerahan kedua dilakukan Hadi di Desa Banjarsari Wetan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun sebanyak 22 sertifikat tanah wakaf.
Adapun sertifikat itu diterima langsung oleh Bupati Madiun H Ahmad Dawami, Forkopimda, dan para pemegang sah sertifikat. Usai pembagian sertifikat di Kabupaten Madiun, Menteri Hadi juga membagikan sertifikat di Kota Madiun. Turut hadir dalam pembagian sertifikat di Kota Madiun antara lain Gubernur Khofifah dan Wali kota Madiun Maidi.
“Tujuan penyerahan sertifikat wakaf seperti yang disampaikan Bapak Presiden, kita menjamin kebebasan umat untuk beragama dengan aman. Presiden juga menyatakan bahwa beribadah itu dilindungi konstitusi,” tutupnya. mdn
Editor : Redaksi
