SURABAYAPAGI.COM, Jakarta – Pemerintah Indonesia menggolontorkan anggaran program perlindungan sosial (perlinsos) 2023 sebesar Rp 476 triliun. Anggaran ini ditujukan untuk melindungi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa anggaran ini adalah keberpihakan pemerintah bagi masyarakat. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mempertahankan daya beli masyarakat miskin dan rentan.
“Perlinsos 2023 dialokasikan Rp 476 triliun ini tujuannya adalah untuk melindungi 10 juta keluarga penerima manfaat, termasuk dalam program PKH dengan anggaran Rp 28,7 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers THR dan Gaji 13, Rabu (29/3/2023).
Sri Mulyani merinci, alokasi anggaran tersebut terdiri dari penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar Rp 28,7 triliun, dan pemberian bantuan sosial melalui kartu sembako bagi 18,8 juta KPM senilai Rp 45,1 triliun.
Program perlinsos itu juga mencakup subsidi energi dan nonenergi kepada rumah tangga miskin dan rentan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), petani serta transportasi publik Rp 290,6 triliun, serta penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk 96,8 juta peserta sebesar Rp 46,5 triliun.
"Pemerintah juga membantu keluarga tidak mampu 96,8 juta untuk dapat memperoleh akses kesehatan melalui bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional," ujarnya.
Bagi keluarga yang tidak mampu, maka putra putrinya mendapatkan bantuan untuk pendidikan dalam bentuk program Indonesia Pintar.
"20,1 juta siswa dari keluarga tidak mampu mendapatkan bantuan Program Indonesia Pintar yang anggarannya disediakan Rp9,7 triliun," tuturnya.
Selain itu, bagi mahasiswa yang tidak mampu, mereka diberikan bantuan Bidikmisi atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang saat ini lebih dari 994,3 ribu mahasiswa yang mendapatkan yang anggaran dalam APBN Rp12,8 triliun
"Inilah berbagai langkah yang dilakukan pemerintah melalui instrumen APBN yang langsung dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat terutama kelompok yang kurang mampu, keberpihakan pemerintah juga ditunjukkan dari policy yang lain," ucapnya.
Guna mengendalikan inflasi dan membantu masyarakat bawah terhadap pemenuhan kebutuhan gizi, pemerintah menambah program perlindungan sosial berupa bantuan pangan yakni bantuan beras kepada 21,3 juta KPM dan bantuan paket protein ayam dan telur kepada 1,4 juta KPM dengan balita stunting dengan total anggaran Rp 8,2 triliun.
"Kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat diberikan bantuan beras 10 kilogram (per masing-masing KPM)," pungkasnya.
Melalui penyaluran berbagai program dan penebalan bantuan sosial tersebut, diharapkan konsumsi rumah tangga khususnya di kelompok masyarakat miskin dan rentan tetap terjaga. jk
Editor : Redaksi
