.jpg)
SURABAYAPAGI.COM, Blitar - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar digelar di gedung Graha Paripurna pada Senin (3/4) malam pukul 20.00 dengan agenda pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Blitar guna menanggapi LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Bupati Blitar tahun 2022, yang dipimpin Ketua DPRD Kab Blitar Suwito didampingi tiga wakilnya yakni Muhamad Rifai, Mujib dan Sudi Narulita yang dihadiri langsung Bupati Blitar Hj. Rini Syaŕifah, juga Forkopimda Kabupaten Sekda Kabupaten Blitar Izul Marom, termasuk sejumlah kepala OPD selain sejumlah anggota DPRD.
"Rapat paripurna kali ini merupakan rangkaian lanjutan dari rapat paripurna sebelumnya yaitu penyampaian penjelasan Bupati tentang LKPJ Bupati Blitar tahun 2022 yang diselenggarakan pada Rabu (29/03/2023) lalu, dan ada tanggapan dari 5 fraksi," kata Ketua DPRD Suwito awali rapat paripurna semalam.
Selanjutnya, ke 5 Fraksi yaitu Fraksi Demokrat dan Golkar yang disampaikan oleh Sri Endah Setiyaningsih, Joko Susanto dari PAN, dari PDI-P oleh Budi Susilo Jaya, Sunarto dari GPN, dan Iswandi dari Fraksi PKB.
Sebelum tanggapan oleh fraksi-fraksi, menyampaikan selamat atas beberapa penghargaan, inovasi yang dilakukan selama kurun waktu tahun 2022 juga realisasi pendapatan yang melebihi pendapatan.
Selanjutnya dalam pandangan umumnya fraksi Golkar dan Gerindra pihaknya, menyarankan pemerintah daerah Kabupaten Blitar untuk memperhatikan 3 (tiga) poin, diantaranya soal penanganan ODGJ dan masih masifnya dalam Program beasiswa Pendidikan, sehingga program tersebut tepat sasaran.
“Seleksi dilakukan secara Objektif bukan hanya Formalitas, perlunya ada kontrol dan terukur," Sri Endah memaparkan.
Juga Sri Endah menyoroti penanganan ODGJ karena masih maraknya ODGJ berkeliaran di jalan jalan umum yang cukup meresahkan.
Sedang dari Fraksi PAN menyoroti sarana pendidikan yang rusak, selain mengganggu belajar mengajar juga membahayakan siswa/siswi nya khususnya Blitar Wilayah Selatan.
Juga menyampaikan fenomena tanah bergerak, mohon segera ada penanganan, sehingga warga yang terdampak mengungsi di rumah-rumah tetangga atau sanak saudaranya.
"Rupanya BPBD kurang begitu gesit, semoga lekas ada perhatian dan segera dibangun atau penanganan hal itu," tandas Joko Susanto.
Sementara Fraksi DPRD mengulas tentang tingginya biaya pendidikan di Bumi Penataran ini, karena keluhan-keluhan itu masih terdengar di masyarakat, apalagi sekarang pemerintah mempunyai Program beasiswa pendidikan jal itu sangat penting bagi siswa siswa yang kurang mampu.
"Seperti bila ada santunan santunan berupa pakèt kegiatan bisa digabung, sehingga manfaatnya bisa nyata," ungkap Budi Susilo.
Juga Budi Susilo menyikapi pembangunan hanya difokuskan di perkotaan untuk itu, didaerah pinggiran termasuk infrastruktur yang rusak maka segera perlu perhatian dan penanganan serius.
Sedang Fraksi PKB dan GPN menyoroti tentang bencana masih bersifat Absurd atau tidak jelas. "Perlu adanya evaluasi disertai dengan klasifikasi regulasi dampak bencana alam sehingga bantuan bisa terukur," kata Iswandi.
Dari Fraksi PGN menyikapi tentang pencapaian PAD, walau PAD sudah sesuai target, lebih digalakkan atas peluang atau sumber pendapatan yang lebih optimal.
"Seperti masukan dan dioptimalkan dari PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) Pajak hiburan atau Pariwisata," harap Sunarto. Les/Humas DPRD Kab Blitar
Editor : Moch Ilham
