Sering Bermasalah dengan Hukum, Kadinkes Lampung Reihana Gemar Flexing

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Lampung Reihana. SP/ LMP
Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Lampung Reihana. SP/ LMP

i

SURABAYAPAGI.com, Bandar Lampung - Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Lampung Reihana disorot oleh media sosial setelah viralnya kritikan Tiktoker Bima (@awbimaxreborn) membahas kondisi infrastruktur di Lampung.

Penampilan Kadinkes Lampung yang menjabat selama 14 tahun ini selalu nyentrik dengan gaya hidup flexing (memamerkan sesuatu). Penampilan berbeda tersebut menjadi sorotan publik warganet. Di antaranya penggunaan tas mewah yang berganti-ganti di tangan, dan perhiasan yang melekat di jari, tangan, dan leher.

Sementara itu, belum jelas, alasan mengapa sosok Reihana tidak tidak bergeser setiap ada rolling atau mutasi pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Lampung selama 14 tahun pada era tiga gubernur.

Sementara, di video yang beredar viral di medsos, warganet menyoroti tas mewah yang selalu ditampilkan setiap acara dengan kisaran harga Rp 200 juta, warganet juga menyoroti cincin yang dikenakannya diduga menyamai perhiasan milik Pengacara Hotman Paris Hutapea.

Dalam cicitan tersebut, Reihana juga pernah terseret dengan tindak pidana beberapa kasus korupsi di lingkungan Dinas Kesehatan Lampung. Meski pernah dipanggil jaksa beberapa kali, sebagai saksi, Reihana kelahiran Aceh, 25 Agustus 1963 tersebut terbebas dari penetapan sebagai tersangka alias lolos dari jerat hukum. Namun, beberapa anak buahnya menjadi tersangka.

Reihana tercatat beberapa kali tersangkut masalah hukum, tapi lolos dari jeratan hukum, hanya sebagai saksi. Di antaranya, pada 2013, tersangkut kasus kebijakan pengadaan bus rumah sakit keliling dan ambulans. Ia sebagai saksi tetapi anak buahnya di Dinkes Lampung, Wayan Aryani dan Lorensius Heri Purnomo dipenjara satu tahun empat bulan kurungan penjara.

Pada 2016, Reihana terseret kasus tindak pidana korupsi pengadaan peralatan kesehatan (Alkes) puskesmas perawatan program pembinaan di Dinas Provinsi Lampung senilai Rp 13,5 miliar. Ia hanya sebagai saksi, dan seorang anak buahnya dipenjara satu tahun.

Pada 2017, Direktur Sentral Investigasi Korupsi Akuntabilitas dan HAM (SIKK-HAM) melaporkan Reihana ke Kejati Lampung, terkait dugaan pengadaan MP-ASI untuk balita dan gizi buruk dengan anggaran Dinkes Rp 35.993.930.400. Sedangkan untuk distribusi, menghabiskan dana sebesar Rp 1.309.896.00. Namun, kasus ini menguap tak jelas ujungnya.

Sementara itu, sebelumnya Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Lampung Reihana ditanya terkait gaya hidupnya tersebut namun dirinya langsung kabur saat menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Krakatau 2023 di Mapolda Lampung, Senin (17/4/2023) sore.

Reihana tak menanggapi pertanyaan tersebut, dia langsung pergi menuju mobilnya. "Gak ya, gak ya, sudah," katanya sambil menuju mobilnya, dikutip Selasa (19/04/2023). dsy/dc/rpb/trb

Berita Terbaru

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, BIMA – Dalam upaya memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari bahaya pangan yang tidak memenuhi syarat, Balai Pengawas O…

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) turut mendukung penyelenggaraan Surabaya Electric Forum 2…

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya – Sebanyak 447 anak di Jawa Timur kini memiliki kepastian hukum yang menjadi pintu masuk untuk memperoleh berbagai hak dasar sebagai …

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP  ‎

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP ‎

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp210 miliar menjadi perhatian DPRD Kota Madiun. Ketua DPRD Kota Madiun Arm…

Disnakkan Gencarkan Pemeriksaan-Suntik Vitamin Kucing Liar Gratis di Pasar Blitar

Disnakkan Gencarkan Pemeriksaan-Suntik Vitamin Kucing Liar Gratis di Pasar Blitar

Jumat, 17 Jul 2026 13:44 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 13:44 WIB

SURABAYAPAGI.com, Blitar - Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Kabupaten Blitar mulai menggencarkan pemeriksaan kesehatan hingga disuntik vitamin secara…

Target 100 Gigawatt dan Bottleneck Energi Surya Indonesia

Target 100 Gigawatt dan Bottleneck Energi Surya Indonesia

Jumat, 17 Jul 2026 13:06 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 13:06 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - Tidak banyak negara yang memiliki kemewahan seperti Indonesia. Kita berada di kawasan tropis dengan penyinaran matahari yang relatif…