Stop Pamer Kemewahan, KPK Pasang Radar

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kian gencar melakukan penelusuran terkait asal usul kekayaan penyelenggara negara.

LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) yang masuk ke KPK dipelototi sebagai radar.

Sampai LHKPN Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Lampung, Reihana, dicermati.

Asal usul harta Kadinkes di sebuah propinsi pun didalami. Ini usai Kadinkes Provinsi Lampung, viral pamer kemewahan. Reihana dijadwalkan untuk diklarifikasi pada pekan ini.

"Minggu ini," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan saat dikonfirmasi, Rabu (3/5/2023).

Melansir situs Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Reihana melaporkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) 2022 pada 16 Februari 2023.

 

Ditelusuri dari Data Perbankan

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menjawab pertanyaan kapan Reihana akan diklarifikasi.

Klarifikasi kepada Reihana akan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Tim KPK sebelumnya telah melakukan penelusuran kekayaan Reihana melalui data perbankan.

Pahala belum memerinci hari apa Reihana akan menjalani klarifikasi. Dia menyebut Tim Direktorat LHKPN KPK saat ini tengah berkoordinasi dengan Reihana untuk menyesuaikan jadwal undangan klarifikasi di pekan ini. "Tim lagi nyocokin jadwal dengan beliau," katanya.

 

Harta Reihana Dinilai Janggal

KPK serius menelusuri asal usul kekayaan Reihana. Ini masuk analisis awal ada kejanggalan yang ditemukan KPK. "Analisis awal sih kecil bener ya (kekayaan Reihana)," tambah Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan .

Reihana diketahui telah 14 tahun menjabat sebagai Kadinkes Lampung. KPK menilai kekayaan yang dilaporkan Reihana di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya tidak sesuai profil.

Pahala mengatakan Tim Direktorat LHKPN KPK menelusuri asal kekayaan Reihana lewat data perbankan. Hasil analisis itu nantinya menjadi acuan KPK untuk melakukan klarifikasi kepada Reihana.

"KPK lagi tunggu data perbankan dan lain-lain. Jadi masih di-review dulu data-datanya sebelum diputuskan akan diklarifikasi," tutur Pahala.

Pasalnya Reihana,sempat viral karena dinilai netizen memamerkan barang-barang mewah. Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, juga soroti.

Meski begitu, Kepala Dinkes Lampung itu masih enggan memberikan tanggapan terkait viralnya gaya hidupnya yang dinilai telah memamerkan harta itu. Reihana sendiri telah menjabat sebagai Kadinkes Provinsi Lampung selama 14 tahun. n erc/rmc

Berita Terbaru

Asosiasi Pengusaha Keluhkan Pruduk Impor Ilegal

Asosiasi Pengusaha Keluhkan Pruduk Impor Ilegal

Rabu, 26 Agu 2026 07:38 WIB

Rabu, 26 Agu 2026 07:38 WIB

SURABAYAPAGI.com – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani mengakui bahwa pasar domestik Indonesia saat ini masih banyak d…

Prabowo, Bermimpi Punya PLTS 100 GWp

Prabowo, Bermimpi Punya PLTS 100 GWp

Rabu, 26 Agu 2026 07:35 WIB

Rabu, 26 Agu 2026 07:35 WIB

SURABAYAPAGI.com – Presiden Prabowo Subianto akan memulai groundbreaking program pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt p…

Menhub Perkuat Pengawasan Keselamatan Transportasi di Kepri

Menhub Perkuat Pengawasan Keselamatan Transportasi di Kepri

Rabu, 26 Agu 2026 07:33 WIB

Rabu, 26 Agu 2026 07:33 WIB

SURABAYAPAGI.com – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menginstruksikan peningkatan pengawasan keselamatan transportasi darat, laut, dan udara di K…

Pengembangan Industri Tetap Utamakan Perlindungan Konsumen

Pengembangan Industri Tetap Utamakan Perlindungan Konsumen

Rabu, 26 Agu 2026 07:30 WIB

Rabu, 26 Agu 2026 07:30 WIB

SURABAYAPAGI.com – Perlindungan konsumen juga perlu diimbangi dengan kemampuan pelaku industri dalam menghadirkan produk da n layanan yang relevan lantaran m…

Pemerintah Klarifi kasi 1.800 Ton Emas Disimpan di Bawah Bantal

Pemerintah Klarifi kasi 1.800 Ton Emas Disimpan di Bawah Bantal

Rabu, 26 Agu 2026 07:28 WIB

Rabu, 26 Agu 2026 07:28 WIB

SURABAYAPAGI.com – Pemerintah memberikan penjelasan terkait pernyataan 1.800 ton emas masyarakat disimpan di bawah bantal. Pemerintah menyatakan, istilah t…

DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH, MULAI DIEVALUASI MPR

DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH, MULAI DIEVALUASI MPR

Rabu, 26 Agu 2026 07:25 WIB

Rabu, 26 Agu 2026 07:25 WIB

SURABAYAPAGI.com - Badan Pengkajian MPR RI mendalami berbagai persoalan penyelenggaraan desentralisasi, otonomi daerah, pemerintahan daerah, dan pemerintahan…