JK Kritik Jokowi, Partai Demokrat Campuri

Jusuf Kalla, mantan Wakil Presiden era SBY dan Jokowi, bertemu dengan Muhaimin Iskandar di kediamannya di Jakarta.

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Jusuf Kalla, mantan Wapres Jokowi dan SBY, mengkritik Joko Widodo, untuk tidak terlalu terlibat politik jelang akhir masa jabatan. Partai Demokrat campuri. Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani meminta Jokowi tak cawe-cawe soal pencapresan di Pemilu 2024.

"Kami menghormati dan memiliki pandangan yang sama dengan Pak JK (Jusuf Kalla) agar Pak Jokowi tidak cawe-cawe Pilpres 2024," kata Kamhar kepada wartawan, Minggu (7/5/2023).

Kamhar menyinggung pernyataan Jokowi yang blak-blakan tak mengundang NasDem dalam pertemuan 6 ketum parpol. Menurutnya, Jokowi telah menunjukkan sikap tidak netral terkait 2024.

Tuding Jokowi Konsolidasi Politik

"Pernyataan Pak Jokowi tak mengundang NasDem karena telah memiliki koalisi dan capres yang berbeda, semakin menegaskan bahwa Pak Jokowi tidak netral dan berpihak. Malah berperan aktif atas terbentuknya koalisi tertentu serta mendukung calon tertentu," ujarnya.

Kamhar menyebut Jokowi telah menjadikan Istana sebagai tempat konsolidasi politik. Dia menilai Jokowi tak mengundang NasDem karena ada kaitan dengan langkah NasDem yang mencapreskan Anies Baswedan.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla menilai Presiden harusnya seperti Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tidak terlalu terlibat politik jelang akhir masa jabatan. Dia menyinggung hal itu untuk menanggapi sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak mengundang NasDem saat rapat bersama para ketum parpol pro pemerintah di Istana Negara.

JK awalnya mengkritisi keputusan Jokowi yang tidak mengundang NasDem saat menemui para ketum parpol di Istana Negara, Selasa (2/5/2023) yang lalu. Menurutnya, Jokowi seharusnya mengundang NasDem. "Ini point pertama tidak diundang. Tapi, kalau pertemuan itu membicarakan karena di Istana ya membicarakan tentang urusan pembangunan wajar saja. Tapi kalau bicara pembangunan saja mestinya NasDem diundang kan," kata JK usai bertemu Cak Imin di kediamannya, Jakarta, Sabtu (6/5/2023)

JK pun menduga Jokowi tidak mengundang NasDem lantaran tidak hanya berbicara terkait persoalan negara. Menurutnya, Jokowi membicarakan politik dengan para ketum parpol tersebut. "Berarti ada pembicaraan politik," imbuhnya.

Atas dasar itu lah, JK lalu mengkritisi sikap Jokowi. Dia menilai Presiden seharusnya tidak terlalu terlibat politik seperti Megawati Soekarnoputri dan SBY saat menjabat dulu.

"Menurut saya, Presiden itu seharusnya seperti Bu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir. Maka tidak terlalu melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan itu. Supaya lebih demokratis lah," ujar JK.

Penegasan Jokowi Pejabat Politik

Presiden RI Jokowi menekankan bahwa dirinya adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik, sehingga wajar apabila ia berbicara berkaitan dengan situasi politik.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi ketika ditanya mengenai pertemuan dengan petinggi partai-partai politik koalisi pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, baru-baru ini, tapi tidak mengundang Partai Nasdem untuk hadir.

“Dalam politik itu wajar-wajar saja, biasa. Dan saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Jadi biasa kalau saya berbicara politik, ya boleh dong,” ujarnya saat memberi keterangan kepada awak media di Mal Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis.

Setelah ada Penetapan KPU

Jokowi menambahkan bahwa selama ini dia juga banyak berbicara berkaitan dengan pelayanan publik. Menurut Jokowi kedua hal itu menjadi tugas seorang Presiden, tetapi dia akan berhenti ikut campur ketika sudah ada penetapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

“Ya kan memang ini tugas, tugas seorang Presiden. Hanya kalau memang sudah ada ketetapan dari KPU saya…” ujar Jokowi sembari menunjukkan gestur mengangkat kedua tangannya.

Jokowi mengaku bahwa dalam pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih tiga jam pada Selasa (2/5) malam, ia membicarakan banyak hal dengan para petinggi parpol koalisi, terutama terkait politik yang bersangkutan langsung dengan negara ke depannya.

Cari Pimpinan Nasional ke Depan

“Semuanya dibicarakan, utamanya terkait politik yang menyangkut negara ke depan akan seperti apa tantangannya,” kata Jokowi.

Jokowi bahkan menyebut kriteria kepemimpinan nasional yang bisa mengatasi tantangan ke depan. “Itu semuanya butuh kepemimpinan nasional dengan leadership yang kuat, yang dipercaya oleh rakyat, internasional, dan investor,” Jokowi menegaskan. n jk/erc/rmc

Editor : Moch Ilham