SURABAYAPAGI.com, Sumatera - Baru-baru ini viral seorang mantan Kepala Desa (Kades) di Ngestikarya, Jayaloka, Musi Rawas, Sumatera Selatan (Sumsel) tersangkut kasus korupsi dana desa pada rentan waktu 2019-2020 mencapai Rp 898 juta. Mantan Kepala Desa tersebut bernama Herman Sawiran, yang menilap dana desa untuk foya-foya dan menyewa wanita open BO.
Kasi Pidsus Kejari Lubuklinggau, Hamdan menjelaskan, kini mantan kepala desa tersebut telah menjalani serangkaian persidangan awal di PN Tipikor Palembang pada Rabu, 10 Mei 2023.
Baca Juga: Pemuda LIRA Minta Gus Muhdlor Penuhi Panggilan KPK
"Pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam tahun 2019-2020, bertempat di Desa Ngestikarya Kecamatan Jayaloka, Musi Rawas, terdakwa diduga secara melawan hukum dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Ngestikarya Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas," ungkapnya, Jumat (12/05/2023).
Menurutnya, dalam pelaksanaan dana desa tersebut, Herman disebut telah melakukan pelanggaran hukum, yaitu tindak pidana korupsi, karena tidak melaksanakan kegiatan yang menggunakan dana desa sebagaimana mestinya.
"Yang dalam pelaksanaannya, beberapa kegiatan tidak dilaksanakan sesuai dengan APBDes yang telah ditetapkan dan tidak didukung oleh bukti pertanggungjawaban," katanya.
Baca Juga: Suami Sandra Dewi, Disidik 2 Kasus Korupsi Timah dan TPPU
Kerugian akibat korupsi yang dilakukan Herman Sawiran itu sangat merugikan negara berdasarkan perhitungan laporan audit dari pihak Inspektorat Kabupaten Musi Rawas.
Herman sendiri dituntut 7 tahun penjualan oleh JPU Kejari Lubuklinggau atas perbuatannya korupsi dana desa. Dalam persidangan terungkap, dana desa yang dikorupsinya itu digunakan untuk foya-foya dan menyewa wanita open BO.
Selain itu, JPU juga menuntut Herman membayar denda Rp 250 juta dan uang pengganti Rp 898 juta. Apabila Herman tak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita dilelang untuk menutupi uang tersebut.
Baca Juga: Terbukti Terima Suap Rp 927 Juta, Eks Kajari Bondowoso Divonis 7 Tahun, Eks Kasipidsus 5 Tahun
Apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan.
Diketahui, JPU menilai Herman telah melanggar Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang momor 20 Tahun 2001 tentang perubahan uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana korupsi juntco pasal 18 uu nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juntco pasal 64 ayat 1 KUHPidana. dsy/dc/sl/rp
Editor : Desy Ayu
