SURABAYAPAGI.COM, Madiun - Badan Pusat Statistik (BPS) kota Madiun mengungkapkan bahwa inflasi kota Madiun pada Mei 2023 secara bulanan (MtM) tercatat sebesar 0,07 persen. Angka itu lebih rendah jika dibandingkan sebulan sebelumnya yang mencapai 0,22 persen.
Kepala BPS Kota Madiun, Dwi Yuhenny mengatakan bahwa tingginya harga telur ayam ras memicu inflasi pada Mei 2023 di Kota Madiun. Berdasarkan pencatatan petugas BPS di lapangan, harga telur ayam ras pada Mei ini mengalami inflasi 8,97 persen dengan andil 0,09 persen.
"Kenaikan harga telur terjadi karena beberapa faktor. Di antaranya permintaan konsumen yang tinggi, sedangkan ketersediaan di pasaran terbatas," kata Henny di Kota Madiun, Selasa (6/6/2023).
Selain permintaan tinggi, kenaikan harga telur ayam ras juga terjadi karena faktor cuaca. Kemudian juga karena ada program bantuan pangan dari pemerintah yang membutuhkan komoditas telur.
"Sehingga dari produsen, telur ayam ini diborong. Kemudian juga dipengaruhi harga pakan ternak yang naik, yang akhirnya memicu kenaikan harga telur di pasaran," ucapnya.
Selain telur ayam ras, terdapat sejumlah komoditas lain yang juga memengaruhi inflasi kota Madiun pada Mei 2023 di antaranya harga bawang merah dan putih, rokok kretek filter, daging ayam ras serta naiknya harga ayam hidup.
Sedangkan sejumlah komoditas penekan inflasi di antaranya penurunan tarif angkutan antar kota dan tarif kereta api. Demikian pula turunnya harga cabai rawit, minyak goreng, beras, dan nangka muda.
Menurutnya, angka inflasi pada bulan Mei 2023 tersebut tergolong rendah. Pasalnya, inflasi masih cukup terkendali meskipun saat ada hari besar keagamaan, yakni lebaran Hari Raya Idul Fitri 1444 H pada bulan April.
"Pascalebaran April 2023, Inflasi Kota Madiun pada Mei 2023 cukup rendah. Dimana, pada April 2023, inflasi Kota Madiun mencapai 0,22 persen," ujarnya.
Dari delapan kota penghitung inflasi nasional di Jatim seluruhnya mengalami inflasi. Adapun angka inflasi Kota Madiun pada Mei 2023 merupakan yang terendah di Jawa Timur. Sedangkan, tujuh kota/kabupaten penghitung inflasi lainnya juga mengalami perubahan harga yang lebih tinggi.
Inflasi tertinggi terjadi di Sumenep 0,66 persen, lalu Kediri 0,32 persen. Kemudian, Probolinggo 0,26 persen, Malang 0,25 persen, Jember 0,24 persen. Berikutnya, Banyuwangi 0,22 persen, dan Surabaya 0,14 persen. Sementara itu, inflasi Jawa Timur berada pada angka 0,18 persen dan nasional 0,09 persen.
Disampaikan terpisah, Wali Kota Madiun Maidi menyampaikan bahwa capaian inflasi terendah se-Jawa Timur tersebut merupakan hasil dari penerapan strategi pengendalian kenaikan harga bahan pangan pokok (bapok) yang memicu inflasi.
“Inflasi terus kami tekan. Strategi berjalan baik,” kata Maidi usai mengikuti High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Madiun, Selasa (6/6/2023).
Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun sebelumnya telah menyiapkan strategi pengendalian harga pangan. Mulai dari program warung tekan inflasi, hingga operasi pasar murah di sejumlah titik. Tak hanya itu, pemangkasan cost distribusi pasokan barang saat momen ramadan dan lebaran juga berdampak besar pada penekanan laju inflasi.
“Waktu Ramadan dan Lebaran lalu harga barang naik semua. Sehingga, cost yang menjadi beban pasokan barang harus ditekan. Free semua,” ujar Maidi.
Selain itu, upaya Pemkot Madiun dalam membebaskan retribusi bagi pedagang ojokan dan parkir pasar tradisional juga dinilai mempengaruhi inflasi. Dengan demikian, harga di pasaran dapat ditekan.
Strategi tersebut diberlakukan mengacu pada potensi gejolak kenaikan harga bapok pada momen ramadan dan lebaran. Hanya saja, Pemkot mengorbankan pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi tersebut.
“Kami coba bebaskan semua retribusi dan ternyata hasilnya luar biasa. Hasil dirasakan semua masyarakat. Satu-satunya daerah yang berani menggratiskan retribusi saat itu hanya Kota Madiun. Semua kami perhitungkan yang terpenting harga barang tidak bergejolak,” terangnya.
Orang nomor satu di Kota Madiun itu pun memastikan, langkah strategis yang sejauh ini telah berjalan bakal dipertahankan dan ditingkatkan. Sehingga, ketika terjadi gejolak kenaikan harga yang memicu inflasi, Pemkot sudah memiliki pola dalam penyelesaiannya.
“Strategi selanjutnya, bagaimana pemkot memiliki barang melimpah dan murah. Kerja sama antardaerah terkait pasokan barang harus dijaga,” tutupnya. mdn
Editor : Redaksi
