SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Total utang Indonesia sudah mencapai Rp 17.500 triliun. Ini suara anggota Komisi XI dari Fraksi NasDem Fauzi Amro. Fauzi menganggap, utang RI hampir Rp 7.900 triliun (versi pemerintah) sebetulnya hanya mencatat dari kebutuhan yang sifatnya berasal dari pembiayaan. Sedangkan yang tak tercatat adalah utang di BUMN sebesar Rp 6.710 triliun pada 2021 ditambah senilai Rp 1.640 triliun pada tahun 2022.
Fraksi NasDem Fauzi Amro menyebut utang Indonesia bahkan sudah mencapai Rp 20.750 triliun. Angka tersebut berasal dari utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta gaji ASN dan TNI-Polri.
Baca Juga: Kemenkeu: Pemerintah Tarik Utang Baru Rp 107,6 Triliun di Awal Tahun
"Jadi kalau saya hitung-hitung total utang di negara kita hampir Rp 20.750 triliun," katanya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat.
Ia kemudian mempertanyakan soal pencatatan utang di BUMN, apakah dilakukan di Kemenkeu atau tidak. Menanggapi ini, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (PPR) Kementerian Keuangan, Suminto menyebut posisi utang pemerintah saat ini 7.787 triliun per 31 Mei 2023.
Sebelumnnya, Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan, dalam setahun pemerintah membayar utang mencapai Rp 1.000 triliun.
Penjelasan JK ini disampaikan saat JK berpidato dalam hari ulang tahun (HUT) ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta.
Utang Pemerintah Rp7.879,07 Triliun
Sedangkan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, posisi utang pemerintah Indonesia mencapai Rp7.879,07 triliun, per 31 Maret 2023. Dengan jumlah tersebut, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) kita mencapai 39,17%.
Kini, Kemenkeu menyatakan Indonesia bisa saja berhenti berutang sehingga tidak menambah utang yang sudah ada sebesar Rp 7.849,89 triliun per April 2023. Meski begitu, konsekuensi yang harus diterima adalah berbagai subsidi dihapus.
"Kalau mau kebijakan zero debt atau utangnya nol, tapi itu siap nggak konsekuensinya? Nggak ada subsidi, nggak ada transfer ke daerah, itu yang perlu dipertimbangkan," kata Direktur Surat Utang Negara (SUN) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, Deni Ridwan dalam acara CNBC Indonesia Money Talks On Location 2023, dikutip Kamis (15/06/2023).
Baca Juga: Menkeu Gelontorkan BLT Baru Rp 11,25 Triliun, Dapat Rp 200 Ribu per Bulan
Rp 7.849,8 triliun, Bukan Angka Colongan
Sementara, Anggota Komisi XI DPR RI fraksi PDI Perjuangan Eriko Sotarduga menegaskan, posisi utang yang dimiliki pemerintah saat ini harus mengacu pada data resmi. Total utang yang tercatat secara resmi adalah senilai Rp 7.849,8 triliun per April 2023, turun sekitar 29,18 triliun dari posisi pada Maret 2023 sebesar Rp 7.879,07 triliun.
Dengan begitu besarannya bukan Rp 17.500 triliun sebagaimana isu yang diedarkan sejumlah pihak. "Itu yang resmi angkanya, enggak colongan," kata Eriko dalam acara CNBC Indonesia Money Talks On Location 2023, Jakarta, Rabu (14/6/2023).
Dengan besaran utang itu, Dengan besaran utang itu,Eriko menekankan, secara besarannya juga masih terkelola dengan baik, sebab bila dibandingkan dengan total produk domestik bruto (PDB) saat ini sudah mencapai kisaran US$ 1,2 triliun atau setara Rp 17-18 ribu triliun.
"Sekarang PDB kita US$ 1,2 triliun, itu berarti kurang lebih Rp 17-18 ribu triliun. Utangnya Rp 7.879 triliun secara angka hampir 40% itu sangat termanage," ucap Eriko.
Dari sisi bentuk utang yang digunakan pun sudah berupa surat berharga negara (SBN) yang dibeli banyak pihak, tidak seperti pada masa orde baru yang utangnya diperoleh dari skema Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI).
Baca Juga: Kemenkeu Jawa Timur Beri Gelar Kapolda Jatim 'Relawan Pajak'
"Nah kalau surat berharga apa mau beli kalau tidak kredibel, tidak kan. Apalagi lembaga internasional. tidak akan mau beli kalau tidak kredibel," tegas Eriko.
Ia menekankan, secara besarannya juga masih terkelola dengan baik, sebab bila dibandingkan dengan total produk domestik bruto (PDB) saat ini sudah mencapai kisaran US$ 1,2 triliun atau setara Rp 17-18 ribu triliun. "Utangnya Rp 7.879 triliun secara angka hampir 40% itu sangat termanage," ucap Eriko.
Rp 17.500 Triliun Menyesatkan
Di Tempat terpisah, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo menanggapi narasi soal utang pemerintah yang dikabarkan tembus Rp 17.500 triliun. Menurutnya hal itu menyesatkan dan tidak sesuai data.
Melalui akun Twitternya @prastow menuliskan utang pemerintah yang dipublikasikan secara rutin oleh Kementerian Keuangan, hingga per 31 Maret 2023 mencapai 7.879,07 triliun. n jk/erc/rmc
Editor : Desy Ayu
