SURABAYAPAGI.COM, Malang - Realisasi belanja APBN di wilayah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang hingga Mei 2023 tercatat sebesar Rp 5,05 triliun. Nilai tersebut setara dengan 36,13 persen dari total pagu sebesar Rp 13,96 triliun.
Pencapaian ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 3,74 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana realisasi Mei 2022 sebesar Rp 2,52 triliun atau 32,39 persen dari total pagu sebesar Rp 7,77 triliun.
Kepala KPPN Malang Rintok Juhirman menjelaskan, dari total realisasi belanja sebesar Rp 5,05 Triliun tersebut, untuk Belanja Pemerintah Pusat yang meliputi instansi vertikal Kementerian/Lembaga sebesar mencapai Rp 2,05 triliun atau 34,54 persen dari total pagu sebesar Rp 5,93 triliun.
"Melalui realisasi APBN di KPPN Malang ini diharapkan dapat menjadi stimulus ekonomi dan menciptakan multiplier effect (efek berganda) guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Malang Raya dan Pasuruan," kata Rintok, Rabu (21/6/2023).
Secara rinci, realisasi Belanja Pemerintah Pusat di KPPN Malang sampai Mei 2023 terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 1,41 triliun atau 38,94 persen dari pagu sebesar Rp 3,62 triliun. Belanja Barang terealisasi sebesar Rp 605,00 miliar atau 29,48 persen dari pagu sebesar Rp 2,05 triliun
Berikutnya, Belanja Modal terealisasi sebesar Rp 22,58 miliar atau 4,27 persen dari pagu sebesar Rp 233,04 miliar. Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp 7,64 miliar atau 47,46 persen dari pagu sebesar Rp 16,09 miliar dan merupakan yang terbesar persentase realisasinya.
Sementara untuk TKD di KPPN Malang sampai dengan Mei 2023 telah terealisasi sebesar Rp 3,01 triliun atau 37,30 persen dari total pagu sebesar Rp 8,07 triliun.
Secara rinci, angka tersebut terdiri dari DAU sebesar Rp 1,87 triliun, DBH sebesar Rp 208,49 miliar, DAK Non Fisik sebesar Rp 578,43 miliar, Dana Desa sebesar Rp 318,70 miliar dan Dana Insentif Fiskal sebesar Rp 26,16 miliar.
Namun, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di KPPN Malang per Mei 2023 belum terdapat realisasi, sesuai dengan pagu sebesar Rp 261,60 miliar.
Di sisi lain, Pendapatan Negara lingkup KPPN Malang sampai Mei 2023, secara agregat terealisasi sebesar Rp 48,09 triliun dan tumbuh sebesar 2,41 persen (YoY).
Rincian pendapatan tersebut terdiri dari Perpajakan sebesar Rp 10,25 triliun, Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp 37,39 triliun yang merupakan penyumbang terbesar, dan PNBP sebesar Rp 439,94 miliar.
Rintok terus mendorong kepada para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pemerintah Daerah agar berupaya secara maksimal dalam mengakselerasi penyerapan dana yang bersumber dari APBN secara akuntabel.
“Ya, tujuannya guna mendorong pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dengan realisasi APBN dan pendapatan negara yang meningkat, ia berharap pertumbuhan ekonomi di wilayah Malang Raya dan Pasuruan Raya semakin terdongkrak. mlg
Editor : Redaksi
