SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Kepastian penganggaran Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur disampaikan Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Hikmah Bafaqih. DPRD Jawa Timur pasti mendukung kegiatan olahraga di Jawa Timur yang rencananya akan digelar pada 9-16 September 2023 ini.
Hikmah mengatakan, kalau Porprov digelar pada bulan September mendatang, seharusnya mulai dimasukkan pada perencanaan penganggaran murni. Tepatnya pertengahan tahun 2022 lalu.
Baca Juga: Komisi B Desak Dinas Pertanian Jatim Maksimalkan Kualitas dan Fungsi UPT Hortikultura di Batu
Pada saat itu, KONI hanya mengajukan anggaran sebesar Rp 55 Miliar untuk kemudian dimasukkan dalam APBD 2023. Ternyata, dalam pengajuan tersebut tidak termasuk kebutuhan Porprov VIII ini.
“Jadi skema yang diterima oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jatim ini adalah hibah, maka peruntukan Rp55 miliar yang diterima KONI ini menjadi sepenuhnya kewenangan KONI," tegas politisi PKB ini, Senin (26/6/2023).
“Jadi untuk kebutuhan Porprov, KONI bisa melakukan pergeseran nomenklatur anggaran dari Rp 55 Miliar itu, karena sudah menjadi kewenangan penuh KONI sebagai penerima dana hibah,” sebutnya.
Hikmah mengatakan, tersendatnya anggaran ini seharusnya tidak menjadi masalah lagi. Lantaran saat itu miss komunikasi tentang pelaksanaan Porprov digelar pada September mendatang sehingga menjadi tidak tersedia di APBD 2023 ini.
“Maka kita akan push agar direncanakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni bukan dimintakan pada Perubahan APBD (PAPBD). Ternyata oleh KONI belum pernah diposting pada APBD murni. Problemnya di sini," terangnya.
Pada prinsipnya, lanjut Hikmah, Pemprov Jatim tetap menganggarkan untuk Porprov. Menurutnya jika menggunakan PAPBD yang mendahului akan sangat ribet, maka diusulkan yang ajuan murni yang sudah diterima oleh KONI (Rp55 Miliar) peruntukannya diubah digunakan untuk Porprov terlebih dulu.
"Nantinya akan diganti pada Perubahan APBD 2023. Ini sangat bisa dilakukan, mungkin KONI cuma ingin dapat kepastian, apakah mendapat anggaran pada PAPBD untuk menggantikan kegiatan Porprov. Dan saya pastikan dapat anggaran pada PAPBD," terangnya.
Baca Juga: Komisi D Dukung Pembangunan MRT di Surabaya
Pihaknya menegaskan bahwa Porprov batal digelar itu tidak benar. Menurutnya, ini agenda resmi yang harus disupport.
"Jadi saya rasa ini tidak perlu dipanjang lebarkan atau dibesar-besarkan bahwa Porprov tidak jadi digelar. Tentunya itu tidak benar," tegasnya.
Menurut Hikmah, KONI boleh-boleh saja mengajukan anggaran tambahan untuk Porprov senilai Rp25 Miliar. Hanya saja nantinya tergantung kemampuan penganggaran.
"Sementara anggaran tambahan yang ada saat ini Rp10 Miliar, tapi KONI punya keleluasaan pada APBD murni. Komisi E akan mengawal agar kebutuhan tercukupi. Hanya saja untuk mengetahui berapa nominal yang diperoleh tergantung Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)," jelasnya.
Baca Juga: Bapemperda DPRD Jatim Gagas Raperda Kawasan Tanpa Rokok
Dihubungi terpisah Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Artono mengatakan pihaknya akan memanggil KONI Jatim, Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jatin, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jatim dan Sekdaprov Jatim untuk duduk bersama. Hal ini terkait pengajuan anggaran kegiatan Porprov Jatim 2023 yang tidak muncul pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD Jatim 2023.
"Jadi berdasarkan Bappeda melalui utusannya menyebut di KONI ada dana pembinaan Rp50 Miliar. Nah untuk Poprov 2023 KONI hanya butuh dana Rp 25 Miliar. Artinya KONI bisa menggunakan anggaran (Rp50 Miliar) itu dulu, kemudian mengajukan pada PAK 2023,” jelasnya.
Politisi PKS ini mengatakan pengajuan dana Rp25M untuk Porprov belum terealisasi pada APBD murni maupun PAK pendahuluan.
"KONI Jatim sudah 3 kali melakukan PAK pendahuluan, tapi dana Porprov belum juga muncul," katanya. rko
Editor : Redaksi
