SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur (Jatim), Adhy Karyono berupaya untuk terus mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri (PDN) di sektor pemerintahan.
Maka dari itu, Adhy mengimbau agar pengadaan barang dan jasa pemerintahan melaui Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo) terus dimaksimalkan.
"Kami di tingkat provinsi tentu berusaha bagaimana semua produk dalam negeri bisa terwadahi dalam katalog lokal atau daring Jatim Bejo. Karenanya, perlu dilakukan pemantauan katalog elektronik lokal lebih intens untuk pencapaian target minimal 30 persen nilai belanja pengadaan," ukata Adhy dalam Rapat Pemantauan Pencapaian Katalog Elektronik Lokal di Sekretariat Daerah Jawa Timur, Surabaya, Kamis (6/7/2023).
Selain itu, lanjutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim pun mendorong para kepala daerah dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk selslu melakukan percepatan penayangan produk UMK dan Koperasi dalam katalog Jatim Bejo.
Pihaknya menuturkan bahwa imbauan ini sesuai Instruksi Presiden (INPRES) no. 2 tahun 2022 tentang percepatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan produk UMK dan koperasi, dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.
"Sebagai tindak lanjut inpres tersebut, Ibu Gubernur telah mengeluarkan instruksi agar menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25 persen," ujarnya.
Adhy menuturkan bahwa pihaknya mengajak semua kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim untuk menggunakan platform Jatim Bejo sebagai sarana berbelanja.
"Untuk memenuhi amanah itu tentunya kita melihat juga bagaimana implementasi ini sudah berdampak atau belum," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan mengenai perkembangan hasil monitoring dan evaluasi katalog elektronik lokal per 5 Juli 2023. Katalog elektronik lokal Jatim Bejo tercatat memiliki 84 etalase dan 1.435 produk.
Selain itu, berdasarkan data LKPP per 30 juni 2023, nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Provinsi Jatim berada di angka 69,54 dengan kategori cukup. Sementara untuk nilai indikator kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ ada di angka 9,15, dan nilai indikator tingkat kematangan UKPBJ 40.00.
Adhy pun berpesan kepada para kepala daerah agar melakukan terobosan. Seperti tools yang bisa digunakan untuk pemantauan dan peningkatan nilai indeks tata kelola pengadaan sesuai dengan arahan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
"Saya harap kabupaten dan kota di Jatim bisa memaksimalkan apa yang diinstruksikan. Bupati dan wali kota pun bisa melakukan terobosan dalam beberapa hal. Seperti diperlukannya tools untuk melakukan pemantauan yang disediakan LKPP dan untuk meningkatkan nilai indeks tata kelola pengadaan," terangnya.
Tak hanya itu, ia juga berharap agar para OPD di Jatim dapat berusaha maksimal untuk beradaptasi, berinovasi dan memperhatikan arahan LKPP.
"Kami berharap seluruh OPD di Jawa Timur bisa semakin cepat beradaptasi, mampu menginternalisasi dalam perubahan budaya kerja organisasinya, serta tetap memperhatikan arahan dan pembinaan dari LKPP," tutupnya. sb
Editor : Redaksi
