KPK: Menpora akan Ganti Hadiah Jadi Hibah tanpa Akta

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Usai diklarifikasi oleh KPK, terkait hadiah dari orang tua yang mencapai Rp 162 Miliar. Menpra Dito Ariotedjo akhirnya merubah LHKPN-nya dari kategori hadiah degan hibah tanpa akta.

"Menpora ini tadi pagi kita klarifikasi. Saya yang nelpon Menpora. Nanyain ini apa dalamnya, suratnya apa," ujar Pahala

Salah satu materi yang diklarifikasi Pahala terkait aset kategori hadiah yang dicantumkan Dito dalam LHKPN-nya. Pahala menyebut Dito akan mengganti kategori hadiah dengan hibah tanpa akta.

"Beliau setuju bahwa beliau akan merevisi LHKPN-nya. Jadi, dari kategori hadiah diganti jadi hibah tanpa akta karena gua terangin bahwa hadiah itu konotasinya gratifikasi pak. Kalau hadiah dari keluarga sebenarnya enggak," ujarnya.

Menurut Pahala, tidak benar kalau hibah itu harus pakai akta. "Nah, dari beberapa yang disampaikan, ada beberapa sudah memang nama istrinya," kata Pahala menambahkan.

Awalnya, Dito Ariotedjo menyetor LHKPN itu ke KPK dan mencantumkan sumber kekayaannya senilai Rp 282 miliar yang setengahnya berasal dari hadiah.

Menurut Pahala, dalam database LHKPN KPK selama ini laporan kekayaan dengan kategori hadiah tidak pernah sebesar laporan harta Dito Ariotedjo. “Seumur-umur dalam database KPK dalam kolom hadiah inilah yang paling besar,” ujar Pahala. Meski sudah ada kesepakatan ada revisi, Pahala memastikan timnya akan tetap melakukan pemeriksaan jika dalam proses klarifikasi harta tersebut ditemukan kejanggalan.

Laporan kekayaan Dito Ariotedjo menjadi sorotan setelah diketahui memiliki harta kekayaan sebanyak Rp 282 miliar dan setengah kekayaannya selama ini bersumber dari hadiah. Dalam LHKPN Dito Ariotedjo ada lima objek yang dikategorikan sebagai hadiah: empat rumah dan satu mobil. Jika dijumlahkan, kelima objek tersebut bernilai Rp 162 miliar.

Dito Ariotedjo menerangkan bahwa harta-harta tersebut merupakan harta yang diberikan oleh orang tua istrinya dengan maksud sebagai hadiah untuk sang istri. Dalam peraturan KPK, harta milik pasangan seorang penyelenggara negara harus turut dilaporkan dalam LHKPN.

Orang tua istri Dito Ariotedjo merupakan seorang pengusaha Fuad Hasan Masyhur yang juga dikenal sebagai politikus Partai Golkar. Berikut kekayaan hadiah yang menjadi sorotan tersebut yakni 1. Tanah dan Bangunan seluas 3.623 m2/ 2.828 m2 di Jakarta Timur seharga Rp.114.193.000.000. 2. Tanah dan Bangunan seluas 488m2/236m2, seharga 10.000.000.000. Tidak diketahui kawasannya. 3. Tanah dan Bangunan seluas 346,65m2/346.65m2 di Jakarta Pusat seharga 17.350.000.000. 4. Tanah dan Bangunan seluas 382,13m2/382.13 mw di Jakarta Selatan seharga Rp. 20.052.355.600 dan 5. Mobil Toyota Alphard 2,5 G tahun 2019 seharga Rp. 900.000.000.

 

Dito Usul Bikin Program Pencegahan

Selain menyoroti LHKPN, Pahala Nainggolan juga menerangkan sejauh ini belum ada kejanggalan ataupun keraguan dalam LHKPN Dito. Bahkan, Pahala berujar Dito ingin mengundang KPK untuk membuat program pencegahan korupsi di lingkungan Kemenpora.

"Beliau mengundang KPK bikin lah program pencegahan di sana. Besok mungkin jam 8 pagi saya ke sana membicarakan apa sih yang mau dikerjain buat kementeriannya," ucap Pahala.

"Kementerian ini agak unik kan, cabor gitu ya. Kita sudah usul bikin sistem saja pak, jadi proposal dari PSSI berapa, dari ini berapa, yang disetujui berapa, sudah lah pakai sistem saja," pungkasnya. jk/erk/rmc

Berita Terbaru

Maidi Bantah Perintah Fee Proyek, Thariq Bertahan Pada  Kesaksiannya 

Maidi Bantah Perintah Fee Proyek, Thariq Bertahan Pada  Kesaksiannya 

Minggu, 06 Sep 2026 07:07 WIB

Minggu, 06 Sep 2026 07:07 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun – Dua keterangan yang saling berlawanan mewarnai sidang perkara dugaan korupsi dana CSR dan fee proyek Kota Madiun. Walikota Madiun N…

Thariq Ungkap Perintah Maidi Berikan Proyek PL kepada Rochim

Thariq Ungkap Perintah Maidi Berikan Proyek PL kepada Rochim

Sabtu, 05 Sep 2026 17:16 WIB

Sabtu, 05 Sep 2026 17:16 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun – Kepala Dinas PUPR Kota Madiun, Thariq Megah, mengungkap adanya perintah dari Wali Kota Madiun nonaktif, Maidi, untuk memberikan p…

Komisi A DPRD Jatim Minta PMT Balita Rp4,5 Miliar Tak Sekadar Bagi-bagi Makanan

Komisi A DPRD Jatim Minta PMT Balita Rp4,5 Miliar Tak Sekadar Bagi-bagi Makanan

Sabtu, 05 Sep 2026 15:20 WIB

Sabtu, 05 Sep 2026 15:20 WIB

SURABAYAPAGI.COM, SURABAYA — Komisi A DPRD Jawa Timur meminta program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bergizi bagi balita dengan anggaran Rp4,5 miliar tidak c…

Tanamkan Kebiasaan Sehat Sejak Dini, Anak PAUD Surabaya Belajar Sambil Bermain

Tanamkan Kebiasaan Sehat Sejak Dini, Anak PAUD Surabaya Belajar Sambil Bermain

Sabtu, 05 Sep 2026 11:52 WIB

Sabtu, 05 Sep 2026 11:52 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Anak-anak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Surabaya diajak membangun kebiasaan hidup sehat melalui aktivitas bermain, bergerak, dan …

Rapat Kerja Forum APEKSI, Ning Ita Sharing Fleksibilitas TKD dan Harmonisasi Hubungan Pusat Daerah

Rapat Kerja Forum APEKSI, Ning Ita Sharing Fleksibilitas TKD dan Harmonisasi Hubungan Pusat Daerah

Sabtu, 05 Sep 2026 05:57 WIB

Sabtu, 05 Sep 2026 05:57 WIB

SURABAYA PAGI.COM, Mojokerto- Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari atau Ning Ita mendorong kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) yang lebih fleksibel agar dapat…

Tim Tipikor Enam Jam di Kantor PDAM Kota Madiun, Klarifikasi Laporan Meter Air

Tim Tipikor Enam Jam di Kantor PDAM Kota Madiun, Klarifikasi Laporan Meter Air

Jumat, 04 Sep 2026 22:30 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 22:30 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Tim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Madiun Kota mendatangi kantor PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun, Jumat (…