SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Forum Munas-Konbes NU 2023 menolak kebijakan sekolah lima hari (full day school).
Akal sehat saya bilang penolakan ini dalam sistem manajemen masuk akal. Ini dengan pendekatan tool manajemen PDCA. Artinya, semua kehidupan nyata ada Plan, Do, Ceck dan Action.
Ternyata kebijakan full day school sudah dilaksanakan sejak tahun 2016. System ini sudah berjalan tujuh tahun. Waktu yang cukup untuk mengevaluasi plus minusnya Kebijakan full day school. Bila banyak mudarotnya untuk siswa, masuk akal
Rekomendasi Forum Munas-Konbes NU 2023.
Dalam rekomendasi itu diungkapkan kebijakan sekolah 5 hari atau full day school menjadikan jam sekolah bertambah hingga sore hari. Ini dianggap terjemahan dari aturan lima hari kerja.
"Rekomendasi kami kepada munas adalah tidak melaksanakan full day school yang diterjemahkan dari lima hari kerja," kata Koordinator Komisi Bahtsul Masail Qonuniyyah KH Abdul Ghaffar Razin dalam konferensi pers Munas dan Konbes, dikutip dari situs NU Online, Rabu (20/9/2023).
Jejak rekam digital saya mencatat kebijakan ini berasal dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah . Pada Pasal 2 ayat (1) berbunyi “Hari Sekolah dilaksanakan 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari, atau 40 (empat puluh) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu”.
Ini gagasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Gagasan sekolah sepanjang hari (full day school) untuk pendidikan dasar (SD dan SMP), baik negeri maupun swasta.
Ide dasar Muhadjir Effendy, gagasan full day school untuk menjauhkan anak dari efek negatif rumah maupun lingkungan di sekitar tempat tinggalnya. Maksudnya, dengan lebih banyak menghabiskan waktu di sekolah, anak diharapkan lebih fokus pada pendidikannya sehingga berkembang menjadi pribadi yang baik pula.
Saya menghubungi beberapa orang tua siswa SD tentang dampak full day school?
Penerapan full day school telah membawa dampak bagi siswa. Terutama dalam hal bersosialisasi dengan lingkungannya. Maklum, waktu mereka banyak digunakan untuk belajar di sekolah, sehingga waktu yang digunakan untuk berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat di lingkungannya menjadi berkurang.
Bagi Lordna, yang anaknya sekolah di SD Al Falah Surabaya, tidak hanya memberatkan siswa, tapi juga melanggar hak-hak anak bersosialisasi dengan teman di rumah. Full Day School ini buat Lordna bisa juga berpotensi melanggar standar beban belajar siswa. Termasuk waktu orang tua untuk memberikan pendidikan karakter anaknya di rumah, dan sebagainya.
***
Pria yang akrab disapa Gus Rozin, mengatakan kebijakan penerapan lima hari sekolah yang telah berlaku di beberapa wilayah bersandar pada Peraturan Presiden yang menyangkut tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara. Ini diatur dalam Perpres Nomor 21 tahun 2023.
Hari Kerja diatur dalam Pasal 3 ayat dua (2). Disebutkan hanya terjadi pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Peraturan Presiden ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Akan tetapi, NU menilai Perpres ini mulai ditafsiri liar, yakni sekolah juga harus dilaksanakan dalam waktu lima hari namun dengan durasi lebih panjang atau disebut juga dengan full day school.
"Di beberapa tempat sudah dilakukan lima hari sekolah yang ditafsirkan dari lima hari kerja. Sebuah peraturan presiden tahun 2023 yang menjelaskan bahwa kita itu mempunya lima hari kerja. Mulai dari Senin sampai Jumat, tapi di beberapa tempat diterjemahkan pula lima hari sekolah dan sepanjang hari," ujarnya.
Selain itu, Gus Rozin mengatakan, Komisi Bahtsul Masail Qonuniyyah membeberkan alasan penolakan kebijakan lima hari sekolah dari aspek sosiologis dan yuridis.
***
Saat ini ada pembelajaran melalui kurikulum merdeka. Program ini lebih mengutamakan kegiatan proyek yang dapat memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual. Misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya. Ini untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi Profil Pelajar Pancasila.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim yang meluncurkan kebijakan Merdeka. Saat ini masih untuk lingkup perguruan tinggi dengan tajuk “Kampus Merdeka.
Juga untuk SD-SMP. Implementasi kebijakan merdeka belajar ini mendorong peran guru, baik dalam pengembangan kurikulum maupun dalam proses pembelajaran. Selain sebagai salah satu sumber belajar, dalam merdeka belajar, guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang didukung oleh kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial.
Bahkan kebijakan Merdeka Belajar merupakan langkah untuk mentransformasi pendidikan demi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM).
Bahkan dimaknai merdeka dalam belajar artinya siswa memiliki kebebasan untuk berpikir dan berekspresi.
Apalagi Fokus Kurikulum Merdeka pada pengembangan karakter dan moral siswa.
Diknas menyebut pembelajaran melalui kurikulum merdeka akan lebih mengutamakan kegiatan proyek yang dapat memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik. Mereka diajak secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya. Ini untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi Profil Pelajar Pancasila.
Dari hasil Forum Munas-Konbes NU 2023, tak ada rugikan Nadiem Makarim, yang dulu Pendiri gojek melakukan evaluasi program pembelajaran full day school. Tentu sebagai proses yang sistematis dan berkelanjutan implementas program pembelajaran untuk anak Indonesia di jamannya. ([email protected])
Editor : Moch Ilham
