SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan bahwa Malaysia dan Singapura juga terdeteksi sebagai sumber polusi udara. Yang mana dalam hal ini BNPB menegaskan bahwa kabut asap di dua negara tersebut belum tentu berasal dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.
"Kita lihat Singapura juga ada sumber partikulat, bukan dari wilayah Indonesia. Di Malaysia, Kuala Lumpur ada nggak sumber partikulat? Ada. Dari Indonesia nggak? Nggak," kata Muhari dalam siaran melalui kanal Youtube BNPB Indonesia pada Selasa (10/10/2023).
Ia juga mengatakan bahwa partikulat Singapura justru masuk ke pulau-pulau kecil di Indonesia, berdasarkan hasil monitoring secara real time.
Abdul tidak merinci lebih lanjut sumber-sumber partikulat yang berasal dari wilayah Singapura dan Malaysia.
Muhari mengakui ada sumber partikulat di sejumlah wilayah di Indonesia. Beberapa di antaranya ditemukan di Kalimantan, Jakarta, dan Semarang.
"Contohnya ketika Jakarta tertutup kabut, apakah saya bisa komplain ini pasti akibat karhutla? Nggak bisa," katanya.
Ia juga menyebut keberadaan kabut asap itu tidak bisa dilepaskan dari kondisi kemarau seperti saat ini. Ketika ditemukan sumber partikulat di satu daerah, maka asap akan terus berada di wilayah tersebut.
Menurutnya, intensitas hujan yang sangat jarang menyebabkan partikulat yang ada tidak terbilas dan menetap di wilayah tersebut.
"Ketika polusi kendaraan, asap pabrik, apapun itu tidak terbilas oleh hujan maka dia akan berputar di situ. Ini juga kan yang terjadi di Jakarta, kenapa kita harus TMC di Jakarta," ujarnya.
Malaysia juga sebelumnya telah mengirim surat ke pemerintah Indonesia sebagai salah satu upaya mengatasi kabut asap lintas batas akibat kebakaran hutan (karhutla) yang belakangan 'membekap' sejumlah wilayah negara itu.
Menteri Sumber Daya Alam, Lingkungan, dan Perubahan Iklim (NRECC) Malaysia Nik Nazmi Nik Ahmad mengatakan telah mengirim surat itu ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia (LHK) Siti Nurbaya Bakar, dikutip dari New Straits Times.
"Kami telah mengirimkan surat kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia mengenai masalah (kabut lintas batas) menyusul pernyataan Perdana Menteri kemarin," katan Nazmi pada Rabu (4/10/2023). ac
Editor : Redaksi
