SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Mendukung World Water Forum ke-10 di Bali menghasilkan masa depan kelestarian air, Pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian kerjasama sebagai bentuk dukungan terlaksananya World Water Forum ke-10 yang akan digelar pada Mei 2024 mendatang.
"Untuk itu 2nd Stakeholder Consultation Meeting (SCM) di Bali memainkan peranan penting sebagai fondasi/dasar dari World Water Forum ke-10 pada Mei 2024. Pertemuan ini diharapkan menghasilkan keterkaitan dari tiga proses yakni proses tematik, politik, dan regional sebagai rancangan yang dibawa ke World Water Forum ke-10 nanti," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (13/10/2023).
Ketua Sekretariat Panitia Penyelenggara Nasional World Water Forum ke-10 sekaligus Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah dengan Sekretaris Jenderal World Water Council (WWC) Valerie Bistagne dan masing-masing perwakilan dari tiap regional, melakukan penandatanganan LOI tersebut.
Dari wilayah Mediterania, penandatanganan diwakili oleh Presiden Mediterranean Water Institute Alain Meyssonnier. Sedangkan untuk wilayah Amerika diwakili oleh Co-Coordinator of Americas Regional Process 10th World Water Forum Benedito Braga.
Sedangkan untuk wilayah Asia Pasifik penandatanganan diwakili oleh Acting Chair Asia-Pacific Water Forum Changhua Wu dan Secretary General Asia Water Council Cho Yong Deok. Terakhir dari wilayah Afrika diwakili oleh Chair of Technical Advisory Committee African Minister’s Council on Water Tahani Sileet dan Executive Secretary Committee African Minister’s Council on Water Rashied Mbaziira.
Menurut Basuki, dalam proses tematik telah ditentukan enam sub-tema yakni Water Security and Prosperity, Water for Humans and Nature, Disaster Risk Reduction and Management, Governance, Cooperation, and Hydro-diplomacy, Sustainable Water Finance, Knowledge and Innovation.
"Sedangkan dalam proses regional telah diputuskan dibagi menjadi 4 wilayah yakni Mediterania, Asia Pasifik, Afrika, dan Amerika. Diperlukan pembahasan di level regional, karena setiap regional memiliki keunikan dan tantangan berbeda tentang air," katanya.
Selanjutnya, ujar Basuki, pertemuan untuk proses politik dibagi menjadi pertemuan tingkat kepala negara, menteri, parlemen, pemerintah daerah dan otoritas wilayah sungai. ac
Editor : Redaksi
