SURABAYAPAGI.COM, Kediri - DPRD Kota Kediri meminta agar kebijakan Walikota Kediri terkait penerapan 5 hari sekolah kembali dievaluasi. Rekomendasi tersebut muncul setelah dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan Komisi C bersama Dinas Pendidikan Kota Kediri dan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kota Kediri, Senin (23/10/2023).
“Kesimpulannya dari kita, karena ini baru berjalan satu bulan, kita merekomendasi kebijakan lima hari sekolah ini dievaluasi ulang, karena mengingat kota kediri ini kondisinya banyak pondok pesantren. Jadi jangan sampai kegiatan pondok ini terganggu,” ujar Sudjoko Adi salah satu anggota Komisi C.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C Ashari menerangkan, jika dalam Perpres nomor 87 tahun 2017 yang menjadi dasar pendidikan penguatan karakter dan diaplikasikan oleh Permendikbud nomor 20 tahun 2018, pemberlakuan 5 hari sekolah ini tidak ada yang menyatakan wajib dan tergantung pilihan.
“Dalam rangka menentukan 5 atau 6 hari sekolah itu harus ada komunikasi, sifatnya kebijakan ini tidak bisa disamakan, kebijakan ini tidak bisa dilakukan secara menyeluruh. Menurut kami sebelum muncul kebijakan ini ada komunikasi yang terlampaui dan dan tidak dilakukan sehingga terjadi penolakan. Keputusan ini memang terkesan dilakukan sepihak,” terangnya.
Terpisah, Ketua FKDT Kota Kediri, KH Melvin Zainul Asyiqin menegaskan banyak keluhan guru madrasah diniyah di Kota Kediri atas dampak munculnya kebijakan 5 hari sekolah.
“Dari hasil survei yang dilakukan FKDT Kota Kediri ada penurunan siswa madin sebesar 40 persen. Mereka alasannya karena sudah terlalu padat jadwal di sekolah formal. Dari keluhan ini kita ingin ada solusi ataupun evaluasi dalam kebijakan 5 hari sekolah,” tandas Gus Iing panggilan akrab pria yang juga pengurus Ponpes Al Mahrusiyah Lirboyo.
Ditempat yang sama Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri Anang Kurniawan mengaku akan menindak lanjuti permintaan evaluasi dari hasil RDP yang digelar oleh Komisi C DPRD kota Kediri.
“Akan kita lakukan evaluasi dan kita akan lebih intens komunikasi bersama temen-temen FKDT. Saat evaluasi tidak harus dibatalkan, dan bagaimana pelaksanaannya sesuai dengan regulasinya, pelaksanaan tidak mengganggu lembaga pendidikan yang lainya utamanya non formal, disisi lain kita juga belum maksimal komunikasi dengan teman teman dari FKDT,” katanya. Can
Editor : Moch Ilham
