SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Proyek MRT bukan proyek yang melihat untung rugi, namun proyek yang berdasarkan keputusan politik. Hal ini dilakukan untuk merealisasikan transportasi umum di Jakarta.
Presiden Joko Widodo mengatakan hal tersebut pada pembukaan Investor’s Daily Summit 2023. Ia mengungkapkan bahwa proyek ini sudah direncanakan sejak 1985.
Baca Juga: Aturan Pembangunan Yang Ketat, LRT di Bali Dibangun di Bawah Tanah
"Saya kasih contoh MRT, sepanjang 26 tahun rencana itu ada waktu saya masih menjadi Gubernur. Rencana itu ada, tetapi tidak dieksekusi. Memang ada problemnya. Dikalkulasi, dihitung, selalu rugi. Kesimpulan rugi, hitung lagi, kesimpulan rugi," kata Jokowi, Selasa (24/10/2023).
Ia menjelaskan bahwa pembangunan MRT dinilai tidak menguntungkan setelah dikalkulasikan. Namun, Kepala Negara menilai bahwa kesimpulan merugi tersebut justru akan membuat Jakarta tidak akan memiliki transportasi massal MRT.
Baca Juga: Bandara dan Tol, Era Jokowi Mulai Dijual ke Asing
"Bapak/Ibu sekalian, memutuskan seperti itu adalah keputusan politik, bukan keputusan ekonomi di perusahaan. Karena dihitung untung-ruginya boleh, tetapi kalau dihitung dan selalu rugi, apakah kita tidak akan bangun namanya MRT?" kata Presiden Jokowi.
Begitu juga dengan moda Lintas Raya terpadu (LRT) Jakarta yang dikalkulasikan menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Baca Juga: Dua Kereta LRT Tabrakan, Kerugian Capai Rp 250 M
Jokowi menilai bahwa sistem jalan berbayar elektronik atau "electronic road pricing" (ERP) dapat menjadi sumber penerimaan daerah yang dapat menutup kerugian tersebut.
"Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi," kata Jokowi. ac
Editor : Redaksi
