SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala BKPM menghimbau akar perbankan nasional dan investor dalam negeri mau mendukung investasi pembangunan industri pertambangan.
Baca Juga: Pemkot Semarang Memperlancar Keran Investasi Dengan Mempermudah Perizinan
Saat ini berdasarkan keterangan Bahlil, izin usaha pertambangan (IUP) memang dipegang oleh orang Indonesia. Namun, industri ini dipegang oleh orang asing karena bank asing lah yang mau mendukung proyek tersebut.
"Saya memberikan contoh nikel, IUP 80% milik orang Indonesia bukan milik asing, IUPnya. Yang dimiliki asing, industrinya, smelternya, kenapa? Karena memang perbankan asing yang mau membiayai untuk pembangunan itu," ucapnya BNI Investor Daily Summit 2023, di Pelataran Hutan Kota GBK, Jakarta Selatan, Rabu (25/10/2023).
Baca Juga: Gubernur Khofifah Manfaatkan Anjungan di TMII untuk Gaet Investor
Bahlil juga bertanya mengapa bank nasional belum melihat keuntungan dari dukungan pembiayaan untuk smelter. Padahal break even point/BEP dari investasi smelter disebut cepat hanya 5 sampai 6 tahun.
"Di saat bersamaan IRR untuk membangun smelter untuk nikel itu 5-6 tahun break even point/BEP untuk NPA. Pertanyaan saya, kenapa perbankan nggak melihat ini? Perbankan hanya melihat kredit stan by long, padahal ini sangat bagus sekali. Mana ada 5-6 tahun break event poin?" lanjutnya.
Baca Juga: Wagub Emil Bahas Kerja Sama Holtikultura dengan Perwakilan Taiwan
Adapun Bahlil berpendapat kritik yang diberikan oleh para ekonom terkait dengan hilirisasi hanya dikuasai oleh asing ada benarnya dan tidak benarnya. Bahlil pun mengimbau perbankan nasional dan investor dalam negeri mendukung pembangunan industri smelter.
"Yang benarnya itu, dia harus mengembalikan utang dan bunga karena kredit adalah kredit luar negeri. Tetapi untuk keuntungan itu semua masuk di Indonesia," pungkasnya. ac
Editor : Redaksi
