SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Harapan warga Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, untuk memiliki SMA maupun SMK Negeri akhirnya mendapat perhatian dari DPRD Jawa Timur. Selama lebih dari satu dekade, wilayah yang berstatus sebagai ibu kota Kabupaten Blitar itu belum memiliki satu pun sekolah menengah negeri, sehingga masyarakat menilai akses pendidikan masih belum merata.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Jairi Irawan, mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera melakukan kajian menyeluruh terkait kebutuhan pendirian SMA atau SMK Negeri di Kanigoro. Menurutnya, status Kanigoro sebagai ibu kota kabupaten sudah semestinya menjadi pertimbangan utama dalam pemerataan layanan pendidikan.
"Kami meminta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melakukan asesmen ulang bersama Pemerintah Kabupaten Blitar mengenai kebutuhan pendirian SMA maupun SMK Negeri, khususnya di Kanigoro. Pilihannya bisa mendirikan sekolah baru atau mengalihstatuskan sekolah swasta menjadi negeri," ujar Jairi, Senin (6/7/2026).
Politikus Partai Golkar itu menegaskan, pemerintah harus memperhatikan sejumlah aspek sebelum mengambil keputusan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran.
Pertama, pendirian sekolah negeri baru tidak boleh mengganggu keberlangsungan sekolah swasta yang selama ini telah berperan menyediakan layanan pendidikan bagi masyarakat.
Kedua, kesiapan lahan harus dipastikan sejak awal. Menurut Jairi, persoalan tersebut akan lebih mudah diselesaikan apabila Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Blitar dapat bersinergi dalam penyediaan aset.
Ketiga, pemerintah perlu menghitung kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur agar pembangunan sekolah baru tidak membebani keuangan daerah.
"Kalau tiga aspek tersebut hasilnya positif, maka Pemerintah Provinsi sudah seharusnya mempertimbangkan pendirian SMA atau SMK Negeri di kecamatan yang hingga kini belum memilikinya, terutama di ibu kota kabupaten seperti Kanigoro," tegas Ketua DPD Partai Golkar Tulungagung tersebut.
Jairi mengungkapkan, persoalan minimnya sekolah negeri tidak hanya terjadi di Kabupaten Blitar. Di Kabupaten Tulungagung, masih terdapat sejumlah kecamatan yang juga belum memiliki SMA maupun SMK Negeri.
Untuk Kabupaten Blitar, kecamatan yang dinilai masih membutuhkan sekolah negeri antara lain Kanigoro dan Wlingi. Sementara di Kabupaten Tulungagung meliputi Kecamatan Ngantru, Sumbergempol, Sendang, dan Pucanglaban.
Menurutnya, pemerataan akses pendidikan menengah harus menjadi perhatian serius pemerintah agar seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama memperoleh pendidikan berkualitas tanpa terkendala jarak maupun sistem zonasi.
Sebelumnya, warga Kanigoro menyampaikan kekecewaan karena hingga kini wilayah mereka belum memiliki SMA maupun SMK Negeri. Kondisi tersebut dinilai semakin memberatkan sejak diberlakukannya sistem zonasi, yang membuat banyak siswa harus bersaing mendapatkan kursi di sekolah negeri di luar wilayahnya atau memilih bersekolah di sekolah swasta dengan biaya yang lebih tinggi.
Merasa aspirasi mereka belum mendapat respons yang memadai, perwakilan warga berencana menyampaikan tuntutan langsung kepada DPRD Jawa Timur dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
Sebagai bentuk protes, warga juga memasang sejumlah banner berisi surat terbuka yang ditujukan kepada Bupati Blitar dan Ketua DPRD Kabupaten Blitar. Mereka berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata agar Kanigoro sebagai ibu kota Kabupaten Blitar tidak lagi menjadi satu-satunya pusat pemerintahan yang belum memiliki SMA maupun SMK Negeri. rko
Editor : Redaksi
