Ada Perseteruan Jokowi-Mega

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Perseteruan PDIP dengan Presiden Joko Widodo menjelang tahun politik Pilpres 2022 lalu, kini dibeber oleh kader PDIP.

Politikus PDIP, Adian Napitupulu mengungkap akar persoalan perseteruan itu melalui keterangannya, Rabu (25/10)

Adian Napitupulu menegaskan, Jokowi dan keluarganya sudah mengkhianati PDI Perjuangan.

Adian menyebut masalah bermula dari sikap Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Dihembuskan Pendukung Jokowi

Isu itu diembuskan pendukung Presiden Joko Widodo dalam Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia di Youth Center, Sport Center Arcamanik, Bandung, Jawa Barat, Minggu (28/8/2022).

Jokowi pun memberikan tanggapan atas permintaan itu.

Ia menegaskan tetap bertahan pada konstitusi yang mengatur masa jabatan presiden maksimal adalah dua periode.

Namun, atas nama demokrasi, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku tak dapat meredam narasi tersebut.

“Itu kan tataran wacana. Kan boleh saja orang menyampaikan pendapat, orang kalau ada yang ngomong ‘ganti presiden’ kan juga boleh, ya enggak? ‘Jokowi mundur’ kan juga boleh,” paparnya.

PDI Tolak Perpanjangan Jokowi

Namun demikian, wacana itu ditanggapi oleh PDI Perjuangan (PDIP) yang tegas menolak perpanjangan jabatan Jokowi melalui penundaan Pemilu 2024. Selain PKB dan PDIP, berikut ini sikap 7 partai koalisi Jokowi soal perpanjangan jabatan presiden.

PDI Perjuangan menyatakan sikapnya terkait usulan gelaran Pemilu 2024 ditunda. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan penundaan pelaksanaan pemilu tak memiliki landasan hukum yang kuat.

"PDI Perjuangan menegaskan sikap politiknya bahwa wacana penundaan pemilu tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan melupakan aspek yang paling fundamental dalam politik yang memerlukan syarat kedisiplinan dan ketaatan terhadap konstitusi," kata Hasto Kristiyanto kepada wartawan, Kamis (24/2).

Hasto Kristiyanto menyebutkan konstitusi telah mengatur bahwa pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

Sikap Megawati

Dengan demikian, menurut dia, tak ada sama sekali ruang penundaan Pemilu.

"Atas dasar ketentuan konstitusi pula konstitusi mengamanatkan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Dengan demikian tidak ada sama sekali, ruang penundaan pemilu," ujarnya.

“Sikap dari Megawati itu tetap sama bahwa berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan negara, PDIP itu kokoh di dalam jalan konstitusi,” kata Hasto dalam konferensi pers virtual rilis survei LSI, Kamis, (3/3/2022).

PDIP Tegaskan Sikap Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Menurutnya, konstitusi adalah falsafah bangsa, dasar legalitas kekuasaan, dasar legitimasi kekuasaan, acuan praktik penyelenggaraan negara yang baik, dan rujukan keberlangsungan pemerintahan yang tak didasarkan oleh kehendak orang per orang.

“Sangat jelas, tidak perlu diragukan, PDIP akan terus kokoh karena memang tidak ada ruang bagi penundaan pemilu,” kata Hasto.

Keinginan Presiden Jokowi

Hasto menambahkan, keinginan PDIP ini senada dengan apa yang diinginkan Presiden Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu beberapa kali berujar bahwa ia menolak usulan menjabat tiga periode. Ia pun pernah menyebut bahwa siapa pun yang mengusulkan dirinya menjabat satu periode lagi, itu berarti pihak tersebut sedang menjerumuskannya.

Hasto menilai bahwa pemimpin dinilai dari konsistensi sikap. Sikap Jokowi itulah yang ia nilai positif. PDIP pun, ia bilang, ingin menunjukkan sikap konsisten yang serupa, terutama setelah melihat hasil survei nasional Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dirilis, Kamis, (3/3/2022).

Salah satu temuan survei tersebut menunjukkan bahwa sekitar 70% masyarakat Indonesia menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden. .

Kaget Isu perpanjangan Bergulir

Saat itu yang menolak juga Partai Demokrat dan Partai Nasdem.

Politisi senior sekaligus Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengaku kaget dengan kembalinya isu perpanjangan masa jabatan presiden.

Ia mengira wacana tersebut telah mati usai Jokowi meminta para menterinya berhenti membicarakan usulan tersebut.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya berpandangan wacana itu sah saja disampaikan.

Namun demikian, ia meminta semua pihak untuk kembali mengingat perjuangan aktivis '98 untuk membatasi masa jabatan presiden.

tak Hargai Semangat Reformasi

Andi mengatakan, wacana untuk menambah masa jabatan presiden merupakan bentuk tak menghargai semangat reformasi.

Ia menilai, semangat reformasi adalah membatasi kekuasaan seseorang di puncak pemerintahan.

“Ini adalah upaya untuk mempertahankan kekuasaan dari elite yang berkuasa yang menyalahi konstitusi dan mengkhianati amanah reformasi,” ujar Andi, Senin (29/8/2022).

Ia pun menganggap sikap Jokowi inkonsisten dalam menanggapi munculnya wacana tersebut.

PDIP tak Kabulkan Jokowi

Andian tegaskan meregangnya hubungan Jokowi dengan PDIP disebabkan oleh hal sederhana yakni, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tidak mengabulkan permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden menjadi tiga periode.

"Nah ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui," kata Adian dalam keterangannya, Rabu (25/10).

Respon PDIP Tuai Kemarahan

Adian mengungkap respons partainya itu menuai reaksi kemarahan dari salah satu pihak. Padahal, menurut Adian, sikap itu tegas karena perpanjangan masa jabatan presiden bertentangan dengan konstitusi.

"Kemudian ada pihak yang marah ya terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi. Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini. Menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita," ujarnya.

Wakil Ketua Tim Koordinator Relawan Pemenangan Ganjar itu mengaku tidak antipati dengan Jokowi. Adian mengaku hanya menyesalkan perubahan Jokowi yang begitu cepat terhadap PDIP.

Tak Pusingkan Gibran

Padahal, PDIP, kata Adian, sudah memberi segalanya untuk Jokowi dan keluarga. Mulai dari menjadi wali kota Solo dua periode, gubernur DKI Jakarta, dan presiden dua kali.

"Dulu ada yang datang minta jadi wali kota dapat rekomendasi, minta rekomendasi, dikasih. Minta lagi dapat rekomendasi, dikasih lagi. Lalu minta jadi gubernur, minta rekomendasi dikasih lagi. Lalu minta jadi calon presiden, minta rekomendasi dikasih lagi. Kedua kali dikasih lagi," ucap Adian.

"Lalu ada lagi minta untuk anaknya dikasih lagi. Lalu ada diminta untuk menantu lalu dikasih lagi. Banyak benar," imbuhnya.

Kini, Adian mengaku tak ambil pusing setelah Gibran resmi maju bersama Prabowo Subianto. Dia menyebut partainya kini hanya akan fokus memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

"Status Gibran anak Jokowi. Soal status mereka diserahkan ke DPP dan Ketua Umum PDI Perjuangan. Tugas saya menggalang suara, menggalang kekuatan untuk memenangkan Ganjar," pungkasnya. n jk, erc, rmc

Editor : Moch Ilham