.jpg)
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud dan atribut PDIP di Gianyar, Bali, jadi ramai. Provinsi ini yang memulai dugaan tak netralnya aparat. Apalagi dilakukan saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo, Bali.
Politikus PDIP Charles Honoris menilai pencopotan baliho Ganjar-Mahfud di Bali, menjadi bukti bahwa aparat pemerintah sulit menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilu," ujar Charles dalam keterangannya, Rabu (1/11/2023).
Baliho Ganjar-Mahfud, Bendera PDIP
Baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud Md yang terpajang di sekitar Balai Budaya Batubulan, Kabupaten Gianyar, dicopot jelang kedatangan Jokowi ke Balai Budaya Batubulan, Kabupaten Gianyar, Selasa (31/10) siang.
baliho Ganjar-Mahfud dicopot Satpol PP sekitar pukul 10.30 Wita. Bukan hanya baliho Ganjar-Mahfud, bendera PDIP yang berkibar di sana juga diturunkan.
Perintah (Pj) Gubernur Bali
Kepala Satpol PP Bali Dewa Nyoman Rai Dharmadi kemudian buka suara perihal pencopotan yang dilakukan pihaknya itu. Dharmadi mengungkapkan pencopotan tersebut atas perintah Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.
Respon Jokowi
Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah untuk berhati-hati menata atribut partai. Jokowi mengatakan semestinya pemerintah daerah meminta izin kepada pengurus partai terkait pemindahan atribut.
Hal ini diungkap Jokowi merespons pencopotan baliho Ganjar-Mahfud Md dan atribut PDIP saat dirinya kunjungan kerja ke Gianyar, Bali. Jokowi menekankan perlunya komunikasi agar jangan sampai ada kesalahpahaman.
"Dan ini, saya tadi memperoleh informasi dari gubernur provinsi Bali mengenai kemarin ada pemindahan atribut partai dari lokasi di mana saya datang. Ini perlu saya sampaikan, bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemkot, pemerintah pusat, semua harus netral," kata Jokowi kepada wartawan, Rabu (1/11/2023).
"ASN semua harus netral, TNI semua harus netral. Polri semua harus netral. Oleh sebab itu, pemindahan beberapa atribut partai partai itu mestinya pemerintah kabupaten, kota serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah. Berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Jangan sampai nanti, apa, terjadi miskomunikasi dan menjadikan semua tidak baik," lanjut Jokowi.
Pertanyakan Dasar Pencopotan
Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mempertanyakan dasar aturan pencopotan baliho tersebut.
"Kami menyayangkan kejadian tersebut. Dan mempertanyakan apa dasar aturannya bahwa baliho, bendera dan alat peraga sosialisasi tersebut harus diturunkan," kata Jubir TPN Ganjar-Mahfud, Chicco Hakim, saat dihubungi, Selasa (31/10/2023).
Akan Ada Keberpihakan Aparat
Chicco khawatir hal tersebut memunculkan dugaan negatif. Selain itu, menurutnya, tindakan itu juga memunculkan persepsi adanya keberpihakan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.
"Hal-hal seperti ini justru akan mengkonfirmasi dugaan masyarakat bahwa akan ada keberpihakan aparat pada salah satu pasang calon presiden dan calon wakil presiden dalam kontestasi Pilpres 2024 nanti," ujarnya
Konsekuensi Gibran Maju
Charles menilai adanya tindakan tersebut juga jadi konsekuensi dari Gibran Rakabuming Raka yang maju dalam kontestasi pilpres. Selain itu, pencopotan baliho juga bisa dilakukan oleh pendukung presiden yang ingin mencari perhatian.
"Pencopotan baliho ini bisa saja dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan presiden. Namun ada kecenderungan para pembantu presiden dan para pejabat di bawahnya ingin 'cari muka' kepada atasannya," tuturnya.
"Saya tidak heran kalau dalam bulan-bulan ke depan menjelang pemungutan suara pileg dan pilpres kita akan mendengar laporan-laporan tentang adanya aparat pemerintah yang berpihak kepada pasangan calon tertentu," tambahnya.
Charles menilai Gibran yang maju dalam pilpres merupakan pengalaman pertama bagi Indonesia. Untuk itu, kata dia, perlu komitmen pemerintah untuk menjaga netralitas dalam pemilu.
Karenanya, komitmen pemerintah untuk menjaga netralitas dalam pemilu kali ini harus paling tinggi dalam sejarah. Jika tidak, kemunduran demokrasi kita telanjang di depan mata, dan nama baik Jokowi yang akan dipertaruhkan," ungkapnya. n jk/erc/ba/rmc
Editor : Moch Ilham
