Tak Netralnya Pejabat Daerah, Dimulai dari Bali

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Proses penertiban baliho Ganjar-Mahfud di Gianyar Bali, oleh Satpol PP saat Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Bali, Selasa (31/10/2023) lalu.
Proses penertiban baliho Ganjar-Mahfud di Gianyar Bali, oleh Satpol PP saat Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Bali, Selasa (31/10/2023) lalu.

i

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud dan atribut PDIP di Gianyar, Bali, jadi ramai. Provinsi ini yang memulai dugaan tak netralnya aparat. Apalagi dilakukan saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo, Bali.

Politikus PDIP Charles Honoris menilai pencopotan baliho Ganjar-Mahfud di Bali, menjadi bukti bahwa aparat pemerintah sulit menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilu," ujar Charles dalam keterangannya, Rabu (1/11/2023).

 

Baliho Ganjar-Mahfud, Bendera PDIP

Baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud Md yang terpajang di sekitar Balai Budaya Batubulan, Kabupaten Gianyar, dicopot jelang kedatangan Jokowi ke Balai Budaya Batubulan, Kabupaten Gianyar, Selasa (31/10) siang.

baliho Ganjar-Mahfud dicopot Satpol PP sekitar pukul 10.30 Wita. Bukan hanya baliho Ganjar-Mahfud, bendera PDIP yang berkibar di sana juga diturunkan.

 

Perintah (Pj) Gubernur Bali

Kepala Satpol PP Bali Dewa Nyoman Rai Dharmadi kemudian buka suara perihal pencopotan yang dilakukan pihaknya itu. Dharmadi mengungkapkan pencopotan tersebut atas perintah Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.

 

Respon Jokowi

Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah untuk berhati-hati menata atribut partai. Jokowi mengatakan semestinya pemerintah daerah meminta izin kepada pengurus partai terkait pemindahan atribut.

Hal ini diungkap Jokowi merespons pencopotan baliho Ganjar-Mahfud Md dan atribut PDIP saat dirinya kunjungan kerja ke Gianyar, Bali. Jokowi menekankan perlunya komunikasi agar jangan sampai ada kesalahpahaman.

"Dan ini, saya tadi memperoleh informasi dari gubernur provinsi Bali mengenai kemarin ada pemindahan atribut partai dari lokasi di mana saya datang. Ini perlu saya sampaikan, bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemkot, pemerintah pusat, semua harus netral," kata Jokowi kepada wartawan, Rabu (1/11/2023).

"ASN semua harus netral, TNI semua harus netral. Polri semua harus netral. Oleh sebab itu, pemindahan beberapa atribut partai partai itu mestinya pemerintah kabupaten, kota serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah. Berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Jangan sampai nanti, apa, terjadi miskomunikasi dan menjadikan semua tidak baik," lanjut Jokowi.

 

Pertanyakan Dasar Pencopotan

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mempertanyakan dasar aturan pencopotan baliho tersebut.

"Kami menyayangkan kejadian tersebut. Dan mempertanyakan apa dasar aturannya bahwa baliho, bendera dan alat peraga sosialisasi tersebut harus diturunkan," kata Jubir TPN Ganjar-Mahfud, Chicco Hakim, saat dihubungi, Selasa (31/10/2023).

 

Akan Ada Keberpihakan Aparat

Chicco khawatir hal tersebut memunculkan dugaan negatif. Selain itu, menurutnya, tindakan itu juga memunculkan persepsi adanya keberpihakan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.

"Hal-hal seperti ini justru akan mengkonfirmasi dugaan masyarakat bahwa akan ada keberpihakan aparat pada salah satu pasang calon presiden dan calon wakil presiden dalam kontestasi Pilpres 2024 nanti," ujarnya

 

Konsekuensi Gibran Maju

Charles menilai adanya tindakan tersebut juga jadi konsekuensi dari Gibran Rakabuming Raka yang maju dalam kontestasi pilpres. Selain itu, pencopotan baliho juga bisa dilakukan oleh pendukung presiden yang ingin mencari perhatian.

"Pencopotan baliho ini bisa saja dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan presiden. Namun ada kecenderungan para pembantu presiden dan para pejabat di bawahnya ingin 'cari muka' kepada atasannya," tuturnya.

"Saya tidak heran kalau dalam bulan-bulan ke depan menjelang pemungutan suara pileg dan pilpres kita akan mendengar laporan-laporan tentang adanya aparat pemerintah yang berpihak kepada pasangan calon tertentu," tambahnya.

Charles menilai Gibran yang maju dalam pilpres merupakan pengalaman pertama bagi Indonesia. Untuk itu, kata dia, perlu komitmen pemerintah untuk menjaga netralitas dalam pemilu.

Karenanya, komitmen pemerintah untuk menjaga netralitas dalam pemilu kali ini harus paling tinggi dalam sejarah. Jika tidak, kemunduran demokrasi kita telanjang di depan mata, dan nama baik Jokowi yang akan dipertaruhkan," ungkapnya. n jk/erc/ba/rmc

Berita Terbaru

MilkLife Kickers Runner-up Singa Cup 2026, Misi Cetak Talenta Timnas Jadi Target Berikutnya

MilkLife Kickers Runner-up Singa Cup 2026, Misi Cetak Talenta Timnas Jadi Target Berikutnya

Sabtu, 07 Nov 2026 17:09 WIB

Sabtu, 07 Nov 2026 17:09 WIB

SurabayaPagi, Singapura – MilkLife Kickers harus mengubur ambisi meraih gelar juara Singa Cup 2026 kategori Girls U14. Meski mengoleksi sembilan poin dari tiga …

Disbudpar Jatim Gelar Business Matching Penguatan Desa Wisata di Sidoarjo

Disbudpar Jatim Gelar Business Matching Penguatan Desa Wisata di Sidoarjo

Sabtu, 07 Nov 2026 16:09 WIB

Sabtu, 07 Nov 2026 16:09 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim mendorong serta memperkuat pengembangan desa wisata di wilayah Kabupaten Sidoarjo dengan…

Akses KUR Dipermudah, DPR RI Dorong Pelaku Ekonomi Kreatif Surabaya Naik Kelas

Akses KUR Dipermudah, DPR RI Dorong Pelaku Ekonomi Kreatif Surabaya Naik Kelas

Sabtu, 07 Nov 2026 14:39 WIB

Sabtu, 07 Nov 2026 14:39 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Akses permodalan menjadi salah satu tantangan yang harus dijawab untuk mempercepat pertumbuhan usaha ekonomi kreatif, terutama bagi p…

Fraksi PDI perjuangan DPRD Jatim Singgung Majadigi, Aduan Rakyat Harus Tuntas

Fraksi PDI perjuangan DPRD Jatim Singgung Majadigi, Aduan Rakyat Harus Tuntas

Sabtu, 07 Nov 2026 10:20 WIB

Sabtu, 07 Nov 2026 10:20 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Aplikasi Majapahit Digital (Majadigi) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur didorong naik kelas menjadi platform…

Bupati Yuhronur Efendi Berangkatkan Peserta Ziarah Wali Songo Penerima Voucher Jalan Sehat HSN PCNU Lamongan

Bupati Yuhronur Efendi Berangkatkan Peserta Ziarah Wali Songo Penerima Voucher Jalan Sehat HSN PCNU Lamongan

Jumat, 06 Nov 2026 22:38 WIB

Jumat, 06 Nov 2026 22:38 WIB

SURABAYAPAGI COM, Lamongan – Bupati Lamongan Yuhronur Efendi memberangkatkan peserta ziarah Wali Songo, penerima voucher dalam rangkaian kegiatan Jalan Sehat H…

Waduk Karangkates Disulap Jadi Pembangkit Energi Surya 133 MWp, PLN Kawal Percepatan Proyek

Waduk Karangkates Disulap Jadi Pembangkit Energi Surya 133 MWp, PLN Kawal Percepatan Proyek

Jumat, 06 Nov 2026 19:04 WIB

Jumat, 06 Nov 2026 19:04 WIB

SurabayaPagi, Malang – Permukaan Waduk Karangkates di Kabupaten Malang, Jawa Timur, disiapkan menjadi sumber energi listrik bersih melalui pembangunan P…