SURABAYAPAGI.COM, Sumenep - Para aktivis duduk bersama membahas perihal aduan masyarakat perihal banyaknya kelompok tani fiktif di beberapa kecamatan di Kab. Sumenep.
Baca Juga: Pelapor Tanah Kas Desa di Sumenep, Janji Ungkap Kasus Lebih Besar dengan Pelaku Sama
Lembaga kontrol Sosial, LSM Super, Ahmad Zaini dan perlindungan hukum LPH RI Jatim, Drs. ec. Moh. Anwar, SH didampingi, Ardi di belakang SPBU Pamolokan kab. Sumenep,
Para aktivis itu membahas tentang, aduan masyarakat di Kab. Sumenep tentang maraknya kelompok tani yang dibuat oleh sekelompok untuk mendapatkan bantuan pupuk bersubsidi dari pemerintah.
Oleh karenanya, Zaini meminta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kab. Sumenep, untuk bersama-sama melakukan kajian perihal banyaknya dugaan kelompok tani fiktif, hanya untuk mendapatkan bantuan.
Kata Zaini, setelah dirinya mendapat pengaduan dari masyarakat di Kecamatan Pasongsongan dan Rubaru, pihaknya meminta tim investigasi untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut. Tegasnya
" Saya hanya mendengar mereka mengeluh, tidak mendapatkan pupuk padahal dia bergabung dalam satu kelompok tani, ada juga yang bilang, dulu KTP saya diminta, tak tahunya saya menjadi sekretaris dalam kelompok tani, padahal saya tidak tahu"
Menurut Zaini, aduan masyarakat itu menjadi dasar untuk pengembangan data kelompok fiktif di kecamatan, jadi kita akan terus melakukan sosialisasi untuk dapat mengungkap kebenaran fakta terkait delik aduan masyarakat tersebut. Jelasnya
" Saya sudah menyuruh tim investigasi untuk menyebar di tiga kecamatan, Yakni, Pasingsongan, Rubaru dan Saronggi, karena di tiga kecamatan ini memiliki lahan areal pesawahan yang luas dan masyarakatnya mayoritas petani "
Baca Juga: Pemkab Sumenep Gelar Festival Led Lebaran Hari Ketupat 2024 di Pantai Lombang Sumenep
Di kecamatan pasongsongan, sudah kita lakukan klarifikasi bersama Korluhnya, yakni Bahtiar, dan Korluh Kecamatan Rubaru, Syaiful Hidayat, namun kata Zaini, pihaknya tidak akan membuka ke publik terkait temuan anak buahnya.
" Kita lihat saja nanti, saya, hanya meminta agar Kepala Dinas DKPP dan Kabid Prasarana pertanian yang mengetahui hasil dari temuan dan klarifikasi terkait kelompok"
Jadi kata Zaini, semua temuan itu bersifat privasi, makanya kita menggelar materi bersama dulu, untuk bisa melakukan pengkajian dari berbagai temuan dari hasil investigasi tim. Tegasnya
Sementara, Ketua LPH RI Jatim, Drs. ec. Moh. Anwar, SH, mengkaji persoalan dugaan adanya kelompok fiktif itu dapat merugikan negara dan kelompok, hanya sebagian orang yang merasakan nikmatnya dari kelompok, padahal itu tidak boleh, tetap bermasalah.
" Jika secara hukum bermasalah, maka secara kewarganegaraan sudah pasti bermasalah, karena berkaitan dengan kelompok menyangkut kesejahteraan bersama tapi hanya dinikmati oleh ketua kelompoknya saja"
Baca Juga: Pertengahan Ramadhan, Harga Sembako di Pasar Tradisional Mulai Berangsur Landai
Makanya temuan seperti itu harus dijadikan dasar untuk membuktikan, bahwa merugikan sebagian kelompok itu adalah pelanggaran hukum dan mendapat sanksi hukum, makanya kita laporkan, bahwa pelaku kejahatan itu adalah tindakan kriminal. Pungkasnya
Sementara Ardi, mengaku akan terus melakukan sosialisasi ke bawah untuk bisa mengungkap pelaku yang telah membohongi publik dengan mengatasnamakan kelompok tani, namun nyatanya fiktif.
" Saya akan terus mencari informasi terkait laporan dan aduan masyarakat tani, perihal adanya kelompok tani fiktif, dan saya sudah melakukan klarifikasi di tiga kecamatan, Yakni di Kecamatan Pasongsongan, Rubaru dan Saronggi"
Makanya, tugas kita untuk mengawasi dan menyelamatkan uang negara, agar disalurkan kepada masyarakat atau kelompok yang benar-benar membutuhkan adanya bantuan dari pemerintah. Pungkasnya. AR
Editor : Moch Ilham
