MK Akui Putusan yang Muluskan Gibran Maju Cawapres, Keliru

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Hakim Konstitusi Suhartoyo bersama Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh saat memimpin sidang panel Perkara Nomor 141/PUU-XXI/2023 di Gedung MK, Jakarta, Rabu (8/11/2023).
Hakim Konstitusi Suhartoyo bersama Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh saat memimpin sidang panel Perkara Nomor 141/PUU-XXI/2023 di Gedung MK, Jakarta, Rabu (8/11/2023).

i

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Advokat Viktor Santoso Tandiasa, kuasa hukum pemohon perkara 141 di Mahkamah Konstitusi (MK), mengatakan bahwa MK sebenarnya sudah mengakui bahwa putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, keliru.

Mengingat untuk tingkat wali kota jenjangnya masih sangat jauh dari Presiden. Namun dia menyayangkan karena MK justru melempar hal tersebut pada pembentuk undang-undang.

Ia khawatir, putusan atas gugatan batas usia capres-cawapres dapat menimbulkan beberapa persoalan ke depannya.

"Saya khawatir pertimbangan hukum ini malah semakin meyakinkan masyarakat bahwa putusan No 90 hanya untuk calon yang berkepentingan. Karena akhirnya terbukti bahwa dalam putusan 141, MK mengaku bahwa seharusnya yang tepat adalah gubernur, karena jenjangnya tidak terlalu jauh dengan presiden," kata Viktor pada wartawan usai mendengarkan putusan gugatan Nomor 141/PUU-XXI/2023 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).

 

Diajukan Mahasiswa Nahdlatul Ulama

Perkara ini diajukan oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Brahma Aryana.

Dalam petitumnya, Brahma ingin MK menyatakan syarat usia capres-cawapres bisa di bawah 40 tahun asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah di tingkat provinsi, yakni gubernur atau wakil gubernur.

 

Keputusan Permudah Gibran

Putusan syarat tersebut menuai banyak sorotan lantaran dianggap untuk mempermudah Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang juga anak Presiden Joko Widodo sekaligus keponakan Hakim Konstitusi Anwar Usman (saat itu menjabat sebagai Ketua MK) ikut serta di Pilpres di 2024 meski usianya belum 40 tahun.

Putusan 90 itu mengundang pro dan kontra di masyarakat. Sejumlah pihak bahkan mengajukan protes dan laporan dugaan pelanggaran kode etik kepada Majelis Kehormatan MK (MKMK) terkait putusan itu. Imbasnya, Anwar dinilai terbukti melanggar kode etik perilaku hakim dan akhirnya dicopot dari jabatan Ketua MK.

 

Gugatan Ulang Syarat Usia

Sementara, Rabu (29/11/2023) kemarin, MK tak menerima gugatan nomor 141/PUU-XXI/2023 pada sidang pembacaan putusan. Perkara tersebut berkaitan dengan gugatan ulang terhadap syarat usia capres-cawapres di dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang sebelumnya berubah oleh Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Dalam pertimbangannya, MK pada pokoknya menegaskan putusan itu secara hukum telah berlaku sejak dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, sehingga bersifat final dan mengikat, sebagaimana putusan MK lainnya.

 

Anwar Usman tak Hadir

Hakim Konstitusi Anwar Usman, tak terlihat dalam ruang sidang saat pembacaan putusan gugatan soal Batas usia capres-cawapres itu.

Pada Rabu (29/11/2023), pukul 13.39 WIB sidang diskors dan mulai kembali sidang pada pukul 14.50 WIB. Setelah diskors, Hakim MK terlihat memasuki ruang sidang kembali.

Namun, tak terlihat Anwar Usman di situ. Sehingga, selama putusan gugatan nomor 142, 98, 128, dan 141 tak dihadiri oleh Anwar Usman.

Saat dimintai konfirmasi, Plt Karo Humas dan Protokol MK Budi Wijayanto membenarkan soal ketidakhadiran Anwar Usman. Ia mengatakan bahwa hal itu karena amanah putusan MKMK sebelumnya yang mengatakan bahwa Anwar tak diperbolehkan untuk mengikuti dan memutus soal gugatan batas usia capres-cawapres.

 

Putusan Beri Karpet Merah

"Tapi nanti untuk Pemilu 2029. Nah ini semakin menguatkan putusan No 90 terkait Gibran, diputuskan hanya untuk memberikan karpet kepada calon yang berkepentingan, yang punya konflik kepentingan kepada ketua MK yang terdahulu," lanjutnya

Meski begitu, pihaknya akan tetap menghargai putusan MK soal batas usia capres-cawapres tersebut.

"Kami tetap menghargai putusannya, tapi ya kami lagi-lagi menyayangkan beberapa catatan tadi. Sehingga bagi kami ini belum menyelesaikan persoalan pemilu. Karena sebenarnya putusan ini bisa menjadi penyelesaian yang bisa menguatkan legitimasi pemilu ke depan," pungkasnya.

Viktor mencatat, konflik kepentingan dan intervensi dari luar itu terjadi sebelum putusan. Ketika sudah diputus, putusan dinyatakan final dan mengikat, lalu kemudian tidak bisa dikoreksi. Itu akan menjadi berbahaya, karena artinya kedepan bisa saja semua putusan MK itu diputus dengan adanya pelanggaran etik terus," sambungnya.n jk/erc/rmc

Berita Terbaru

Samsung Laundry, Solusi Praktis untuk Beragam Kebutuhan Rumah Tangga

Samsung Laundry, Solusi Praktis untuk Beragam Kebutuhan Rumah Tangga

Minggu, 22 Nov 2026 21:19 WIB

Minggu, 22 Nov 2026 21:19 WIB

SurabayaPagi, Jakarta - Memilih mesin cuci sering kali melibatkan banyak pertimbangan, mulai dari kapasitas, durasi pencucian, pilihan siklus, jenis instalasi,…

DPO Curanmor yang Sempat Buron di Lumajang Ditangkap saat Bekerja sebagai Tukang Bangunan di Bali

DPO Curanmor yang Sempat Buron di Lumajang Ditangkap saat Bekerja sebagai Tukang Bangunan di Bali

Minggu, 22 Nov 2026 19:14 WIB

Minggu, 22 Nov 2026 19:14 WIB

  LUMAJANG – Pelarian IR (37), tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang masuk daftar pencarian orang (DPO) Polres Lumajang, akhirnya be…

Rajut Kebersamaan Lintas Generasi melalui Program Samsung Share the Moments

Rajut Kebersamaan Lintas Generasi melalui Program Samsung Share the Moments

Minggu, 22 Nov 2026 16:15 WIB

Minggu, 22 Nov 2026 16:15 WIB

SurabayaPagi, Jakarta – Di tengah kehidupan yang semakin dinamis, meluangkan waktu untuk berbincang, berbagi cerita, dan melakukan aktivitas bersama dapat m…

Genjot Kualitas UMKM Kriya Tembus Pasar Global, Pemkab Madiun Gencarkan Pelatihan

Genjot Kualitas UMKM Kriya Tembus Pasar Global, Pemkab Madiun Gencarkan Pelatihan

Minggu, 22 Nov 2026 15:03 WIB

Minggu, 22 Nov 2026 15:03 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun, terus berupaya meningkatkan kualitas pelaku UMKM di sektor kriya agar mampu menembus pasar…

Perluas Akses Layanan Hukum Masyarakat, Pemkab Bangkalan Bentuk Posbakum

Perluas Akses Layanan Hukum Masyarakat, Pemkab Bangkalan Bentuk Posbakum

Minggu, 22 Nov 2026 14:27 WIB

Minggu, 22 Nov 2026 14:27 WIB

SURABAYAPAGI.com, Bangkalan - Guna memperluas pendidikan dan akses layanan hukum kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan membentuk Posbakum…

Cegah Resistensi Antimikroba, Pemkot Masifkan Kampanye Bijak Antibiotik di 1.360 RW

Cegah Resistensi Antimikroba, Pemkot Masifkan Kampanye Bijak Antibiotik di 1.360 RW

Minggu, 22 Nov 2026 13:55 WIB

Minggu, 22 Nov 2026 13:55 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Guna meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai penggunaan antibiotik secara tepat dan rasional sekaligus mencegah resistensi…