SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Keluarga Jokowi, saat Gibran, maju cawapres 2024, kompak. Wali Kota Medan Bobby Nasution, yang adalah menantunya, masuk dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Padahal, Bobby kader PDIP. Sama dengan Gibran, bisa jadi Wali Kota Medan, naik tunggangan banteng moncong putih.
Di TKN Prabowo-Gibran, Bobby, memimpin tim kampanye daerah (TKD) untuk daerah Sumatera Barat. Bobby secara terang-terangan mendukung Prabowo-Gibran, meski PDI-P, partai yang membawanya duduk sebagai walikota Medan, sudah memiliki pasangan Capres-Cawapres, Ganjar-Mahfud. Juga Kaesang, anak bungsu Jokowi. Ketua Umum (Ketum) PSI Kaesang Pangarep, juga berkampanye untuk kemenangan Gibran, kakaknya.
Baca Juga: "Memeras" Uang Rakyat
Kaesang, mengatakan tugas kampanye sudah dibagi kepada setiap pengurus partai. Kaesang pun mengungkapkan bahwa tugasnya mengarahkan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka agar tersenyum lebih lebar saat kampanye.
Ternyata, meski baru berpolitik, Kaesang masuk dalam salah satu wakil ketua dewan pengarah dalam struktur Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Kaesang Pangarep, mengatakan capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, berpeluang besar menang di Pilpres 2024. Ini dilihat dari beberapa hasil survei.
***
Publik belum tahu, apakah anak mantu Jokowi, turun semua berkampanye untuk Gibran, digerakkan Jokowi?
Akal sehat saya tidak meragukan. Alasan saya, terkait cita-cita Jokowi, yang belum terealisasi saat jabatannya berakhir November 2024 nanti.
Salah satu cita-cita Jokowi, lanjutkan IKN. cita-cita ini seolah merepresentasikan impian Presiden Joko Widodo. Makanya sebelum Gibran digandeng Prabowo, Jokowi sejak tahun 2018, ingin berkuasa 3 periode. Ada benturan antara wujudkan keinginan pribadi dan ikuti aturan konstitusi.
Ambisi Jokowi, direspon oleh para pembantunya. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan sampai melontarkan wacana Joko Widodo (Jokowi) agar menjadi presiden 3 periode.
Sebagai mitra bisnis Jokowi, mantan Dubes Indonesia di Singapura ini mengklaim bahwa wacana penambahan masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang jadi 3 periode berasal dari suara rakyat, bukan dari Jokowi sendiri. Luar biasa suport Luhut pada ambisi Jokowi.
Luhut mengaku ide tersebut berasal suara pengguna media sosial Indonesia yang sebesar 110 juta. Mereka, kata Luhut mengeluhkan biaya Pemilu 2024 mencapai Rp100 triliun lebih.
“Kita kan punya big data. Dari big data itu meng-grab 110 juta Facebook, Twitter 10 juta lah kira-kira. Kalo menengah ke bawah itu pengen tenang, pengen bicaranya ekonomi. Tidak pengenlah denger kampret-lah, cebong-lah,” ujar Luhut yang diungkapkan saat mengisi Podcast Deddy Corbuzier pada Sabtu (12/3/2022).
Menurutnya, masyarakat merasa keberatan, karena banyaknya biaya yang dihabiskan untuk menggelar Pemilu dan Pilpres di tengah pandemi Covid-19.
Meskipun begitu, menurut Luhut terkait masa jabatan presiden 3 periode, tidak akan mudah prosesnya. Ia akui harus disetujui oleh DPR-MPR.
“Konstitusinya jelas sekarang 2 periode ya beliu taat. Tapi Ketika rakyat minta ini itu, kan DPR berproses, MPR berproses segala macam, terus sampai ke MPR karena situasi seperti tadi. Yaudah kita tunda dulu deh sehari,” ungkap Luhut.
Lemparan bola (Proof ballon) , Luhut itu memantik reaksi publik.
Baca Juga: Pilgub 2024, Khofifah Tanpa "Lawan Tanding" Sebanding
***
Misal soal big data terkait isu penundaan Pemilu 2024. Luhut mengklaim 110 juta percakapan di media sosial masuk big data yang dipegangnya. big data ini untuk mendukung penundaan Pemilu 2024. Siapa sebenarnya yang minta penundaan Pemilu 2024?.
Luhut lihai. Sampai saat ini masih menolak untuk mengungkapkan big data yang dimaksudnya.
Klaim Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi ini panen kritik.
PKS menilai hal itu hanya klaim sepihak. PKS menanyakan big data yang dimaksud Luhut. Bagi PKS, urusan negara tak bisa klaim sepihak dari data Luhut.
Juru bicara PKS Muhammad Kholid kepada wartawan, Jumat (11/3), menilai klaim Luhut tidak jelas sumbernya. Berbeda dengan hasil survei yang menyatakan mayoritas publik tidak setuju dengan wacana penundaan pemilu ataupun presiden tiga periode.
PKS bahkan menganggap klaim Luhut hanya untuk menjustifikasi penundaan pemilu.
"Sumbernya juga tidak jelas. Metodologinya tidak jelas. Seperti apa. Yang jelas hasil survei dari beberapa lembaga survei menyatakan mayoritas rakyat tidak setuju dengan penundaan pemilu atau perpanjangan jabatan presiden. Jadi klaim big data itu hanya cara pemerintah menjustifikasi penundaan pemilu saja," ujarnya. Partai Demokrat, juga mengkritik Luhut. Kamhar Lakumani, elite Demokrat menilai pengguliran wacana penundaan pemilu adalah wacana yang menjerumuskan Presiden Jokowi ke dalam sudut inkonstitusional.
Baca Juga: Pak Jokowi, Ngono Yo Ngono, Ning Ojo Ngono
Akhirnya Proof ballon, Luhut terdampar. Strategi memancing reaksi publik terhadap kampanye Luhut, menggoalkan penundaan pemilu 2024, diubah. Jokowi, tidak didorong dorong melanggar konstitusi. Opsinya ganti memunculkan "Jokowi Junior"
***
Entah siapa yang merancang pengalihan isu Jokowi, tiga periode ke isu memunculkan Gibran, maju cawapres 2024.?
Dari jejak digital, saya mencatat ada beberapa godaan yang membuat Gibran, melompat pagar PDIP bergandengan dengan Prabowo. Pertama, Prabowo, sering nyambangi Gibran, dengan banyak dalih. Kedua, rancangan internal keluarga Jokowi.
Rancangan ini sempat dibocorkan Gibran. Saya tak paham bocoran itu karena ia wali kota yang polos atau kesleo lidah.
Ucapan slip of the tongue terkait jawaban Gibran ditanya wartawan. Gibran, mengatakan Jokowi, sudah punya pilihan capres. Sontak Jokowi, mencak mencak membantah. Ini karena saat itu, hubungan politik Jokowi-Mega, masih mesra. Jokowi, belum terang terang memilih Prabowo, yang gesit uber Jokowi Jr.
Ketiga, gugatan Almas Tsaqibbirru. Mahasiswa Universitas Surakarta (Unsa) inilah yang mengajukan uji materi UU Pemilu terkait batas usia capres-cawapres. Almas juga merupakan putra Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti-korupsi Indonesia (MAKI). Keempat, peran paman Gibran, Anwar Usman, yang saat itu menjabat Ketua MK. Anwar Usman, mengabulkan sebagian satu gugatan yang diajukan Almas Tsaqibbirru Re A, dengan nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan ini membuat Gibran Rakabuming Raka memiliki kualifikasi sebagai cawapres meski belum berusia 40 tahun. Kelima, nyali Jokowi, sebagai presiden yang usai putusan Anwar Usman, dikritik sana-sini, tetap tegar. Dari lima variable ini mana yang paling berkontribusi menggoalkan Gibran, cawapres Prabowo? Menurut akal sehat saya, kelima variable itu saling kait mengkait.
Peran Jokowi, cenderung lebih dominan. Kata hati saya, "pak Lurah" ini yang punya kepentingan. Wajar, saat ini anak menantunya nurut diajak menggoalkan Gibran, bisa jadi capres. Ini terkait cita-cita Jokowi, yang belum terwujud. Apa? Ikuti catatan politik saya besok. (bersambung/[email protected])
Editor : Moch Ilham
