SURABAYAPAGI, Surabaya - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Jawa Timur.
Komitmen ini diperkuat dengan dikukuhkannya TPAKD Kabupaten/Kota dan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TPAKD se-Jawa Timur Tahun 2023 yang diselenggarakan di Surabaya, beberapa waktu lalu.
Secara resmi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah mengukuhkan 8 TPAKD tingkat kabupaten/kota, kini di Jawa Timur telah terbentuk dan dikukuhkan sebanyak 39 TPAKD.
Khofifah menyampaikan bahwa pasca pandemi covid-19, banyak masyarakat yang mendapatkan tawaran dari rentenir. Atas hal tersebut, ia berharap program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) yang dilaksanakan oleh TPAKD dapat dilaksanakan secara merata di seluruh daerah Jawa Timur.
"K/PMR ini merupakan program pembiayaan berbiaya murah dan/atau proses cepat yang diharapkan dapat membantu masyarakat untuk menghindari jeratan rentenir," kata Khofifah, Surabaya, Minggu, (17/12/2023).
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah (Pemda), serta seluruh pemangku kepentingan di Jawa Timur, yang mana tingkat literasi dan inklusi keuangan Provinsi Jawa Timur berada di atas level nasional secara konsisten sejak tahun 2019 sampai dengan 2022.
“Semoga kerja sama ini dapat terus ditingkatkan demi mewujudkan industri jasa keuangan yang stabil, inklusif dan mampu berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Timur,” kata Friderica.
Menurutnya, hal itu juga sejalan dengan perkembangan kinerja Sektor Jasa Keuangan Provinsi Jawa Timur yang berjalan dengan baik.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Jawa Timur Giri Tribroto turut melaporkan beberapa kegiatan yang telah dilakukan TPAKD Se-Jawa Timur untuk membantu keuangan masyarakat dan melawan rentenir yang masih ada disekitar mereka.
Diantaranya, dengan optimalisasi Agen Laku Pandai sebanyak 211 ribu agen dengan total transaksi sebesar Rp549,91 Miliar.
Selanjutnya, optimalisasi produk simpanan melalui tabungan Simpanan Pelajar (Simpel) dan produk tabungan anak lainnya yang tercatat sebanyak 8,12 juta rekening dengan nominal simpanan sebesar Rp4,1 Triliun.
Kemudian, ada juga penyediaan akses permodalan berbiaya murah dan/atau proses cepat melalui program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) yang telah dimanfaatkan oleh 86 ribu Debitur dengan total penyaluran sebesar Rp3,1 Triliun.
Serta, penyediaan dan pemanfaatan akses digital terhadap transaksi keuangan baik melalui platform e-commerce maupun scan QR Code.
Tak hanya itu, digelar pula Sosialisasi, Edukasi serta Asistensi atau Pendampingan kepada masyarakat dan pelaku usaha di berbagai kalangan mulai dari Pelajar/Santri, Perempuan & Ibu Rumah Tangga, petani/nelayan serta kaum disabilitas.
Tentu langkah tersebut juga bertujuan mempercepat pengembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan program kerja yang mendukung penyediaan akses keuangan, peningkatan pemahaman keuangan, dan optimalisasi penggunaan produk keuangan, yang telah dilaksanakan melalui Program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di wilayah Perdesaan.
Selain itu, OJK berharap Pimpinan Daerah dari masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Timur dapat memberikan dukungan yang maksimal.
Terlebih, di tahun 2024 seluruh TPAKD yang telah terbentuk dan dikukuhkan bisa bersama-sama mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di Jawa Timur.Ain
Editor : Mariana Setiawati
