_1.jpg)
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Penilaian Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang memberikan nilai 11 dari 100 untuk kinerja Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang dipimpin Prabowo Subianto, sampai Senin (8/1/2024) ramai dan ribut jadi pembicaraan elite termasuk Presiden Jokowi.
Penilaian Anies diberikan atas dasar kesejahteraan prajurit TNI tidak dipikirkan oleh Kemhan.
Pada saat sesi tanya jawab debat capres ketiga di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024) Anies memberikan pertanyaan kepada capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Anies bertanya skor kinerja Kemhan kepada Ganjar.
"Berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo, silakan Pak Ganjar," tanya Anies.
Ganjar menjawab lima. Dia mengaku memiliki data terkait kinerja Kemhan. "Lima juga, saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Di meja saya sudah saya siapkan satu per satu," jawab Ganjar. Setelah itu, Ganjar berbicara soal sistem pertahanan.
Reaksi Nusron Wahid
Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid berpendapat calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan calon presiden nomor 3, Ganjar Pranowo tidak mempunyai kapabilitas untuk menilai kinerja Kementerian Pertahanan (Kemhan).
Hal itu disampaikan Nusron merespons penilaian Ganjar dan Anies terkait kinerja Kemhan yang dipimpin Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto.
"Silakan Pak Anies ngasih nilai 11 dari 100, Mas Ganjar beri nilai lima dari sepuluh, karena memang dalam pandangan kami baik Mas Anies maupun Mas Ganjar tidak mempunyai credential maupun mempunyai kapasitas untuk menilai tentang konsep pertahanan," kata Nusron di Istora Senayan, Minggu (7/1/2024) malam.
Ia mengibaratkan Anies dan Ganjar seperti guru yang memberi nilai pada mata pelajaran yang tidak diajarnya, sehingga, akan memberi nilai yang tidak sesuai.
"Guru yang tidak fakultasnya, bukan guru matematika, biasanya guru bahasa Indonesia, tiba-tiba jadi guru matematika, itu disuruh menilai matematika pasti tidak paham sehingga ngasih nilai suka-suka," katanya.
Tak ada Nilai Buruk
Wakil Ketua TKN yang juga Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid mengatakan selama menjalankan fungsi pengawasan, tidak ada fraksi di DPR yang memberi nilai buruk terkait sektor pertahanan.
"Belum pernah dengar bahwa ada satu pun fraksi yang tidak setuju dengan program dan fungsi pertahanan. Jadi enggak ada yang bilang nilainya 5, semua bilang bagus, semua setuju bahwa anggaran harus naik, tiba-tiba hari ini menjelang debat, memberi nilai 5," katanya
11 dari Angka 100
Malam itu, Ganjar berbicara soal sistem pertahanan. Anies kemudian membandingkan tunjangan TNI-Polri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Anies mengatakan era SBY tunjangan TNI-Polri mengalami kenaikan sembilan kali. Namun jauh berbeda dengan era Jokowi, yang hanya naik tiga kali.
"Kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius, tukin (tunjangan kinerja) hanya 80 persen. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR, menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu risikonya keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu, menurut saya, skornya justru di bawah 5 Pak Ganjar, kalau 5 itu ketinggian," ujar Anies.
Ganjar kemudian mempertegas lagi penilaian Anies. Ganjar minta Anies menyebut secara jelas angkanya. "Mas Anies nggak usah takut, disebut aja angkanya berapa gitu loh, kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa," ucap Ganjar.
"11 dari 100," kata Anies.
Meski Bukan Kalangan Militer
Terpisah, Kapten Timnas AMIN Syaugi Alaydrus memberikan nilai 100 ke capres nomor urut 1, Anies Baswedan, usai debat Pilpres ketiga. Syaugi menyebut Anies menguasai tema meski bukan dari kalangan militer.
"Walaupun bukan seorang militer, tapi mampu menterjemahkan apa itu persoalan keamanan, baik itu hubungan internasional maupun diplomasi ya, geopolitik, semua Pak Anies menguasai," ujar Syaugi di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu malan (7/1/2024).
Syaugi menyebut jawaban yang disampaikan Anies detail dan cerdas. Ia mengatakan begitulah sosok Anies sebagai seorang pemimpin.
Reaksi Airlangga Hartarto
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyindir soal etika capres nomor urut 1 Anies Baswedan usai memberi nilai kerja kementerian Pertahanan era Prabowo Subianto 11 dari 100. Menurut Airlangga tidak etis untuk menilai orang seperti yang dilakukan Anies.
"Etika tidak menilai orang lain, kita tidak pernah menilai orang lain. Terakhir kita dinilai pada saat kuliah nilainya tidak 1 sampai 5, tetapi ada variasi-variasi tertentu," ucap Airlangga kepada wartawan di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).
Airlangga menyebut Prabowo adalah seorang patriot dan sudah terbukti lewat sejarah. Hal itu juga terlihat saat Prabowo memimpin partai politik.
Reaksi Sekjen PDIP
Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto berbicara dalam debat capres terkait target minimum essential force (MEF) Indonesia yang mengalami penurunan lantaran anggaran tidak disetujui Kementerian Keuangan pada masa pandemi COVID-19. PDI Perjuangan (PDIP) menilai pernyataan Prabowo tidak bijak karena menuding pihak lain.
"Pak Prabowo cenderung menyalahkan pihak lain yang tadi disalahkan adalah Menteri Keuangan. Sehingga di sini menunjukkan bahwa Pak Prabowo sebagai Menhan seharusnya mampu memberikan penjelasan lebih baik seluruh aspek pertahanan. Tetapi ternyata malah melemparkan kesalahan kepada kementerian keuangan. Ini gambaran pemimpin yang tidak bijak," kata Hasto di Rumah Aspirasi Relawan Pemenangan, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (7/1/2024).
Hasto juga menyoroti soal kritik Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan terkait belanja alutsista bekas yang dilakukan Prabowo. Hasto menuding ada kepentingan pemburu rente di balik hal tersebut.
"Sebenarnya pak Anies dan pak Ganjar sependapat, karena pak Prabowo dengan anggaran pertahanan yang begitu besar sangat disayangkan lebih memilih pembelian pesawat bekas. Konon dari analisis diduga ini ada kepentingan kepentingan di dalamnya, kepentingan pemburu rente, sehingga ini harus diusut tuntas," ujarnya.
Hasto menekankan, dengan anggaran yang besar, Kementerian Pertahanan seharusnya bisa belanja Alutsista yang mumpuni. Hal tersebut dilakukan demi keselamatan prajurit.
"Maka kita harus melihat para prajurit kita untuk memerlukan kebanggaan. Jangan sampai, keselamatan mereka dikorbankan karena pesawat bekas yang kemudian berpotensi terhadap risiko yang sangat besar mendidik pilot itu tidak mudah, memerlukan investasi yang sangat tinggi," jelasnya.
Hasto juga menyebut Prabowo Subianto gagal dalam membangun pertahanan negara Indonesia. Dia kembali menyinggung program food estate. "Kepemimpinan pak Prabowo di dalam membangun pertahanan kita juga menunjukkan banyak kegagalan. Kita lihat misalnya terkait food estate yang seharusnya dipakai untuk memperkuat logistik kita," kata Hasto.
"Kemudian terkait dengan pembelian Alutsista yang begitu besar, Pak Prabowo hanya membentuk PT Teknologi Militer yang syarat dengan kepentingan KKN. Ini yang tidak boleh ternyata, maka Pak Anies dan Pak Ganjar di sini bisa bersatu untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan pertahanan dari Pak Prabowo yang tidak membumi tetapi tidak visioner," imbuhnya. n jk/erc/cr5/rmc
Editor : Moch Ilham
