SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan dukungan penuh dalam percepatan transformasi digital pemerintahan yang bisa menjadi pondasi dalam mempercepat pembangunan di jangka pendek, menengah dan panjang.
Hal itu diungkapnya saat dirinya menyambangi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas untuk mengkoordinasikan percepatan transformasi digital pemerintahan.
"Kalau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ini berjalan maka akan membuat perubahan mendasar dalam meningkatkan kemajuan Indonesia menjadi lebih cepat," ujar Luhut, Minggu (14/01/2024).
Presiden juga telah menekankan sejumlah langkah penting yang menjadi panduan transformasi digital layanan pemerintah. Pertama, Indonesia harus segera berproses memiliki layanan digital terpadu atau tidak terpisah-pisah seperti selama ini. Layanan terpadu tersebut harus berbasis kebutuhan pengguna (user centric), bukan dengan pendekatan per instansi pemerintah.
Kedua, akselerasi transformasi digital layanan pemerintah melalui transformasi struktural BUMN Peruri menjadi GovTech alias tim pengelola digital pemerintah. Ketiga, Jokowi menekankan perlunya kerja kolaboratif di semua lini demi memastikan Indonesia siap menjadi negara terdepan dalam transformasi digital .
Kerja kolaboratif juga diperlukan dalam memperkuat tiga fondasi transformasi digital, yaitu Digital ID (Identitas Kependudukan Digital), digital payment, dan pertukaran data untuk interoperabilitas layanan. Sedangkan yang keempat, perlindungan data pribadi.
"Perintah bapak Presiden yang juga jadi concern utama adalah keamanan data. Kematangan keamanan data harus dijamin atau dijaga dengan merujuk standar internasional sesuai best practice yang telah digunakan di berbagai negara,” lanjut Menpan RB, Anas.
"Langkah berikutnya, koordinasi penerapan sembilan layanan prioritas yang akan dikonsolidasikan, diantaranya layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, kepolisian, digital ID, digital payment, dan layanan aparatur negara," pungkas Anas.
Diketahui, sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan jajarannya untuk mempercepat upaya transformasi layanan digital secara menyeluruh. Pesan ini disampaikan Presiden saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Selasa 9 Januari 2024.
Jokowi juga telah menyetujui transformasi BUMN Peruri menjadi GovTech atau tim pengelola digital pemerintah. Kehadiran GovTech telah diatur dalam Perpres Nomor 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional yang diteken Presiden pada Desember 2023.
Rencana tersebut dibahas bersama instansi terkait, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan untuk membahas Digital ID dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta dengan Kementerian BUMN terkait juga dengan transformasi BUMN Peruri menjadi GovTech Indonesia. jk-03/dsy
Editor : Desy Ayu
