Home / Ekonomi dan Bisnis : Ugal-ugalannya Eksplorasi Nikel

Hilirisasi Nikel itu Makmurkan Segelintir Orang

author surabayapagi.com

- Pewarta

Senin, 22 Jan 2024 21:13 WIB

Hilirisasi Nikel itu Makmurkan Segelintir Orang

i

Ekspresi cawapres nomor urut 1 Cak Imin mendengar penjelasan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres keempat yang digelar pada Minggu (21/1/2024).

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Ternyata sorotan hilirisasi nikel cawapres Cak Imin dalam debat dengan anak Presiden Jokowi, masih dibicarakan oleh sejumlah elite politik di DPR-RI, Senin (22/1/2024).

Elite itu menyebut pandangan anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto. Anggota fraksi PKS ini mengatakan upaya Presiden Jokowi melarang ekspor bijih nikel untuk menguntungkan Indonesia, kenyataannya menguntungkan Cina sebagai salah satu konsumen utama impor nikel dari Indonesia.

Baca Juga: Mimik Bibir Gibran dan Emil Dardak Mirip saat Debat, Netizen Tuding Pakai Bone Conduction Earphone

Klaim Jokowi yang mengatakan keuntungan hilirisasi nikel yang awalnya sekitar 15 triliun menjadi US$20,9 miliar atau Rp360 triliun, Rofik mengatakan sebenarnya hal tersebut merupakan dampak dari harga komoditas yang naik saat ini serta jumlah penambangan nikel yang meningkat, sehingga keuntungan yang dibanggakan tersebut menjadi tidak bermakna.

 

Soroti Kemakmuran Segelintir Orang

Di sesi doorstop usai debat Minggu malam (21/1/2024), Cak Imin malah menjelaskan soal pendapatnya mengenai tambang nikel. Dia menegaskan pihaknya bukan antinikel seperti yang dituduhkan Gibran.

"Kita bukan antinikel atau antitambang. Tapi kita tidak ingin gegabah merusak lingkungan. Itu intinya. Sehingga nikel atau tambang kita harus berdampak pada kemakmuran semuanya, bukan segelintir orang. Yang kaya boleh terus kaya, tapi yang lain jangan menikmati limbahnya. Sama-sama kaya, sama-sama nikmat, itulah yang kita inginkan," ucap Cak Imin

 

Eksplorasi Nikel Ugal-ugalan

"Tetapi harap dicatat. Gara-gara kita mengeksplorasi nikel ugal-ugalan, lalu hilirisasi tanpa mempertimbangkan ekologi, mempertimbangkan sosialnya, buruh kita diabaikan, malah banyak tenaga kerja asing, dan juga yang terjadi korban kecelakaan, di sisi yang lain pemasukan dari nikel kita juga sangat kecil. Ini menjadi pertimbangan. Dan yang lebih parah, nikel kita berlebih produknya, sehingga bukan harga tawar kita naik malah kemudian kita menjadi korban dari policy kita sendiri. Sementara kita masa depannya menjadi tidak jelas, di sisi lain kita mengorbankan lingkungan dan sosial kita sekaligus keuntungan yang sangat terbatas bagi negara. Oleh karena itu, bukan gegabah, ini soal keberanian," jelas Cak Imin.

 

Berbeda Pandangan

Pandangan Cak Imin soal penggunaan material ini berbeda dengan pandangan Gibran Cawapres pasangan Anies Baswedan ini setuju bahwa potensi sumber daya alam Indonesia harus dipromosikan

Beda dengan Gibran, yang mengatakan Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia sehingga bisa menjadi kekuatan. Bila terus membahas LFP, kata dia, sama saja dengan mempromosikan produk China.

"Kita itu Indonesia sekarang adalah negara dengan cadangan nikel terbesar sedunia, ini kekuatan kita, bargaining kita, jangan malah bahas LFP itu sama aja promosikan produk China," jelasnya.

"Saya jelaskan sekali lagi, lithium ferro-phosphate itu adalah alternatif dari nikel. Intinya ada negara yang nggak mau pakai nikel. Itu lho yang saya maksud. Apakah Gus Muhaimin juga anti-nikel?" sebut Gibran

 

Di Wilayah Pulau Sulawesi

Data United States Geological Survey (USGS) menyebut, Indonesia merupakan negara penghasil nikel terbesar di dunia. Sebagian besar tersebar di wilayah Pulau Sulawesi. Kabarnya, produksi nikel Indonesia mencapai 1 juta metrik ton, atau 37,04% dari total produksi nikel dunia.

Tak hanya itu, cadangan nikel Indonesia juga yang terbesar di dunia, sekitar 4,3 juta metrik ton. Sebagian besar cadangan nikel Indonesia tersebar di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

Indonesia tentu saja diuntungkan dengan keberadaan nikel yang melimpah ini. Nikel merupakan salah satu komoditas strategis yang dapat meningkatkan nilai ekspor dan devisa negara.

 

Pengembangan Industri Hilirisasi

Nikel juga dapat mendorong pengembangan industri hilirisasi, yaitu pengolahan bijih nikel menjadi produk bernilai tambah, seperti feronikel, stainless steel, dan baterai.

Indonesia telah menerapkan kebijakan larangan ekspor bijih nikel mentah sejak Januari 2020 untuk mendorong hilirisasi.

Baca Juga: Singgungan Gibran Sebut "Profesor", Dibahas TPN

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) Bahlil Lahadalia menyebut bahwa Indonesia memiliki 25 persen cadangan nikel dunia. Ketersediaan sumber daya alam (SDA) ini memberikan peluang untuk mengembangkan baterai kendaraan listrik.

 

Hilirisasi Nikel Untungkan China

Sedangkan, Ekonom Senior INDEF, Faisal Basri mengungkapkan sederet bukti betapa hilirisasi nikel hanya menguntungkan China. Faisal menyebutkan smelter China yang mendominasi saat ini membawa hasil produknya ke China tanpa dikenai pajak ekspor hanya membayar pungutan yang nilainya sangat kecil yakni 2-5% saja. Hal ini berbeda jauh dengan pungutan ekspor sawit yang dimiliki pengusaha Indonesia namun dikenai pajak 30%.

Faisal mengatakan 90% hasil hilirisasi tambang utamanya nikel lari ke China. Dimana data keuntungan hilirisasi hingga Rp 510 Triliun dilakukan perusahaan China dan hasilnya tidak dibawa pulang ke Indonesia.

Selain itu pengembangan smelter nikel yang dilakukan perusahaan China mendapatkan pembiayaan dari perbankan China sehingga otomatis menguntungkan perbankan China. Selain itu gelontoran tax holiday hingga 20 tahun juga tidak memberikan keuntungan ke pemerintah Indonesia hingga lonjakan tenaga asing yang tidak menggunakan visa kerja sehingga merugikan negara. (CNBC Indonesia TV, 14 August 2023 )

Berdasarkan laporan Climate Rights International (CRI) yang dirilis 17 Januari, salah satu industri nikel terbesar yang saat ini dioperasikan oleh PT Indonesia Nikel Weda Bay Industrial Park (IWIP).

 

Pelanggaran HAM

Operasional ini telah menyebabkan deforestasi, pelanggaran HAM dan pencemaran lingkungan.

“Laporan kami menemukan bahwa ada dampak yang serius yakni diantaranya ada pelanggaran HAM terhadap masyarakat lokal. Selain itu, aktivitas industri ini juga telah merusak lingkungan yang mana itu berkontribusi pada krisis iklim,” ungkap peneliti CRI Krista Shennum, di Jakarta, Rabu (17/1/2024), dalam acara hasil pemaparan riset CRI yang berjudul “Nikel Dikeduk: Dampak Industri Nikel Indonesia terhadap Manusia dan Perubahan Iklim”.

 

Perusahaan dari China

Baca Juga: Gibran, bak Orang Superior

IWIP merupakan gabungan dari tiga perusahaan yang berasal dari China yakni Tsingshan Holding Group, Huayou Cobalt dan Zhenshi Holding group. Selain ketiga pemegang saham ini, kini semakin banyak perusahaan yang mengumumkan rencana mereka untuk membangun fasilitasi industri di kawasan IWIP untuk memproduksi bahan nikel yang dibutuhkan untuk baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

Krista menjelaskan, selama kurang lebih satu tahun pihaknya telah mewawancarai 45 narasumber yang tinggalnya berdekatan dengan kegiatan peleburan (smelting) di IWIP dan pertambangan nikel di Halmahera. Berdasarkan kesaksian mereka, kata Krista, perusahaan-perusahaan yang berkepentingan kerap mengintimidasi warga untuk menjual lahan mereka dengan harga jauh di bawah rata-rata pasar. Jika menolak, perusahaan pun tidak segan menggunakan oknum kepolisian atau militer untuk menakuti-nakuti masyarakat.

 

Rampas lahan Warga

“Terdapat pelanggaran HAM yang dilakukan baik oleh IWIP maupun perusahaan tambang dalam proses akuisisi lahan masyarakat. Warga lokal bilang kepada kami bahwa lahan mereka telah dirampas, mereka hanya diberikan kompensasi yang kecil atas lahan yang mereka miliki karena tidak bisa melakukan negosiasi harga yang layak. Mereka diintimidasi oleh polisi dan militer agar mereka mau menjual tanahnya,” jelasnya.

Kegiatan penambangan nikel di daerah tersebut, lanjut Krista, juga telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang cukup serius. Hutan tropis seluas 5.331 hektare, katanya, telah Krista menjelaskan, selama kurang lebih satu tahun pihaknya telah mewawancarai 45 narasumber yang tinggalnya berdekatan dengan kegiatan peleburan (smelting) di IWIP dan pertambangan nikel di Halmahera.

 

Kerap Intimidasi Warga

Berdasarkan kesaksian mereka, kata Krista, perusahaan-perusahaan yang berkepentingan kerap mengintimidasi warga untuk menjual lahan mereka dengan harga jauh di bawah rata-rata pasar. Jika menolak, perusahaan pun tidak segan menggunakan oknum kepolisian atau militer untuk menakuti-nakuti masyarakat. (Voaindonesia, 18/01/2024)

Cak Imin mengkritisi eksploitasi nikel secara berlebihan yang terus terjadi di berbagai daerah tanah air khususnya di Pulau Sulawesi. Eksploitasi alam karena ambisi dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik, justru mempercepat kerusakan lingkungan.

"Tetapi harus dicatat, gara-gara kita mengeksplorasi nikel ugal-ugalan lalu hilirisasi tanpa mempertimbangkan ekologi, mempertimbangkan sosialnya. Justru kita diabaikan, malah hanya tenaga asing dan terakhir terjadi korban kecelakaan," kata Cak Imin menanggapi pertanyaan Gibran soal pertambangan nikel.

Lebih lanjut, Cak Imin menyampaikan, bahwa pemasukan ekonomi dari nikel tidak signifikan. Apalagi saat ini produk nikel dalam negeri telah berlebih. "Sehingga bukan harga tawar kita yang naik. Malah kemudian kita jadi korban kebijakan kita sendiri. Sementara kita masa depannya jadi tidak jelas," ungkap Cak Imin. n erc/jk/bbc/cnbc/ark/rmc

Editor : Moch Ilham

BERITA TERBARU