Menkopolhukam Mahfud MD, Ingatkan Tanggal 14 Februari adalah Hari Peradilan Rakyat
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Kabar panasnya situasi Kabinet Indonesia Maju (KIM) Presiden Joko Widodo, sampai Rabu (23/1) mulai terkuak. Terkuat ada kekisruhan. Sejumlah elit bereaksi pro-kontra. Presiden Jokowi, malah menghargai sebagai hak pribadi Mahfud MD.
"Ya itu hak dan saya sangat menghargai," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1).
Mahfud Berikan Contoh
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, merespons "Ya kalau itu kan kembali terpulang pada Pak Mahfud MD," kata Airlangga kepada wartawan di Indramayu, Jawa Barat (Jabar), Rabu (24/1/2024).
Airlangga mengatakan jabatan menteri adalah hak prerogatif presiden.
Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3 Mahfud MD siap mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Menurut Mahfud, ia berupaya memberikan contoh agar pejabat negara tidak menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Namun, upaya percontohan itu tidak membuahkan hasil.
Menutup Pernyataannya Debat
Mahfud mengingatkan saat membuat pernyataan penutup pernyataannya,mengatakan, "saya kira percontohan saya tinggal menunggu momentum karena ada tugas negara yang harus saya jaga dalam rangka transisi."
"Saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya empat setengah tahun yang lalu dengan ketulusan. Dan berdasar ketulusan itu pula saya akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo," kata Mahfud.
"Karena itu mari kita jadikan tanggal 14 Februari sebagai pengadilan rakyat, pilihlah pemimpin yang tidak menyalahgunakan kekuasaan, dan tidak juga menyebut fasilitas negara itu sebagai pemberian personal, karena itu adalah milik negara," pungkasnya.
Sindiran Mahfud Md
Cawapres nomor urut 3, Mahfud Md, menyindir ada menteri yang tidak berkaitan dengan politik tapi ikut menjadi tim sukses di Pilpres 2024
Cawapres Mahfud MD, mantap undur dari jabatan Menko Polhukam karena jadi peserta Pilpres 2024, Selasa (23/1) semalam. Putra Madura ini sedang mencari waktu tepat ketemu presiden Jokowi.
Niat Mahfud ini disampaikan saat berbicara dalam kegiatan 'Tabrak Prof' yang digelar di Semarang, Jawa Tengah, malam tadi.
Berdasarkan pantauan secara daring lewat tayangan langsung (live) saluran Youtube Mahfud MD Official, dia mengatakan, "Apa yang disampaikan Pak Ganjar [Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo] ke publik adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal
"Bahwa, saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan dengan Pak Ganjar," tambah eks hakim konstitusi itu.
Kandidat Lain Salahgunakan Fasilitas
"Tolong dengarkan baik baik. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik itu kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya pada saat yang tepat nanti akan mengajukan pengunduran diri baik-baik," kata Mahfud.
Mahfud menyatakan, ia sejak awal tak mundur sebagai Menko Polhukam karena tak ada larangan yang mengharuskan hal itu.
Ia juga menegaskan tak pernah menggunakan fasilitas negara dan kewenangan sebagai Menko Polhukam untuk kampanye.
Namun, belakangan ia melihat kandidat lain yang juga duduk di pemerintahan justru menyalahgunakan fasilitas dan kewenangannya.
Oleh karena itu, ia memutuskan akan segera mundur dari kabinet untuk memberikan contoh.
"Tinggal tunggu momentum, karena masih ada tugas negara yang harus saya jaga," kata Mahfud.
Dia pun menyinggung soal pernyataannya pascadebat keempat Pilpres 2024 yang digelar akhir pekan lalu.
"Kalau saudara semua cermat, pada saat penutupan debat, saya kan membacakan sebuah pernyataan, saya berterima kasih ke Pak Jokowi yang telah mengangkat saya empat setengah tahun lalu sebagai menko polhukam," kata Mahfud
Ganjar Sarankan Mahfud Mundur
Sebelumnya, saat kampanye di Kendal, Jawa Tengah, Selasa siang, Ganjar menyarankan Mahfud mundur dari posisi Menko Polhukam untuk menghindari konflik kepentingan (conflict of interest) di kontestasi Pilpres 2024.
Menurut Ganjar konflik kepentingan berpotensi muncul saat pejabat publik juga terlibat kontestasi politik seperti Pemilu 2024.
"Itulah yang sejak awal kita bicara, apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik, apalagi di level menteri itu mundur atau tidak. Gubernur, bupati, wali kota mundur atau tidak. Semua di jabatan publik. Ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan maka ada potensi conflict of interest," kata Ganjar Pranowo di Ponpes Manbaul Hikmah, Kaliwungu, Kendal.
Ganjar berkata sudah ada beberapa kasus pejabat publik memanfaatkan fasilitas negara untuk kampanye. Namun pejabat itu menutupi dengan dalih kunjungan kerja.
Ia tak menyebut nama pejabat yang memanfaatkan fasilitas negara untuk kampanye.
Usulan Pejabat Publik Mundur
Ganjar hanya mengingatkan bahwa pemanfaatan fasilitas negara itu berisiko karena disaksikan oleh rakyat.
"Dengan beberapa kejadian, orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungannya kunker tapi ternyata kampanye. Kan, rakyat bisa nilai itu. Maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundur. Ubahlah aturan, termasuk Pak Mahfud," ujar Ganjar.
Ganjar mengaku banyak mendiskusikan bersama Mahfud dan tim soal usulan pejabat publik mundur. Selain itu, Ganjar juga mendorong agar aturan mengenai pejabat sekelas menteri maupun wali kota tak harus mundur jika maju pilpres diubah.
"Jadi kita diskusi beliau soal ini agar fair lebih baik mundur lah. Kalau aturan mau dibuat lebih bagus, pasti rakyat lebih senang. Karena tidak ada mengklaim apakah ini bansos milik kementerian, apakah berasnya milik kementerian. Itu enggak bisa lagi, semua orang akan merasa fair," ujar eks Gubernur dua periode Jawa Tengah tersebut.
Sebagai informasi, dari tiga paslon peserta Pilpres 2024, terdapat calon yang masih menduduki jabatan sebagai menteri dan kepala daerah.
Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang maju sebagai capres nomor urut 2. Prabowo didampingi Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Gibran masih menjabat sebagai Wali Kota Solo.
Lalu, Mahfud MD, cawapres nomor urut 3 yang menjabat sebagai Menko Polhukam. Selain itu di timses pun terdapat pula sejumlah menteri hingga kepala daerah. n jk/erc/rmc
Editor : Moch Ilham
