AMIN: Keberpihakan Jokowi, Makin Tampak Kekuasaan Berpihak untuk Langgengkan Kekuasaannya
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - "Itu yang mau saya tanya, memihak ndak hehehe," kata Jokowi ketawa. Jawaban Jokowi, atas pertanyaan wartawan boleh tidaknya presiden memihak salah satu paslon dalam pilpres 2024.
Jokowi malah bertanya balik saat ditanya apakah memihak dalam pemilu kali ini. Presiden Joko Widodo menegaskan dirinya selaku kepala negara boleh berkampanye dan berpihak dalam Pemilihan Umum 2024. Penegasan itu disampaikan Jokowi kepada wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Presiden Joko Widodo menegaskan presiden dan menteri boleh berkampanye.
Atas pernyataan Jokowi, Juru bicara Timnas AMIN, Mardani Ali Sera, mengatakan ada pihak yang sedang panik. Ia menuding pihak yang panik ingin pilpres berjalan satu putaran.
Memihak Langgengkan Kekuasaan
Timnas AMIN yang lain menilai pernyataan itu sebagai bentuk kepanikan.
"Panik! itu tanda kepanikan. Kami pasangan AMIN berpihak dan berkolaborasi dengan rakyat saja, ayo kita bersama sama pukul kentongan untuk membangun kesadaran menyelamatkan demokrasi, menyelamatkan pemilu dari kecurangan," kata Asisten Coach Timnas AMIN, Jazilul Fawaid, kepada wartawan, Rabu (24/1/2024).
Jazilul menilai kini semakin terlihat keberpihakan demi melanggengkan kekuasaan. Oleh karena itu, Jazilul mengatakan AMIN akan membawa semangat kembalinya reformasi dan anti KKN.
"Hemat saya, kita gerakkan perubahan Indonesia adil makmur untuk semua. Sebab makin tampak kekuasaan yang berpihak untuk melanggengkan kekuasaannya," ujarnya.
Masyarakat tak Perlu Cemas
Secara terpisah, Waketum PAN Viva Yoga Mauladi setuju dengan pernyataan Presiden RI Joko Widodo yang menyebut seorang presiden boleh berkampanye dan memihak dalam kontestasi pemilu.
Viva meminta masyarakat tidak perlu cemas jika presiden memihak pasangan calon tertentu.
"Masyarakat tidak perlu khawatir, cemas, was-was terhadap sikap Presiden Jokowi. Pak Jokowi akan tetap menjaga iklim demokrasi menjadi lebih berkualitas, pemilu dapat berjalan aman, nyaman, damai, dan menggembirakan," kata Viva Yoga kepada wartawan, Rabu (24/1/2024).
Sedangkan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai pernyataan Jokowi tersebut.
"Ya itu biar masyarakat yang menilai aja ya," kata Gibran seusai acara dialog bersama kiai Nahdlatul Ulama (NU) di Ponpes Al Kahfi, Kebumen, Jawa Tengah, Rabu (24/1/2024).
Aturan Presiden Boleh Kampanye
Ketentuan presiden boleh kampanye sudah diatur dalam Pasal 281 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Meski diperbolehkan ikut kampanye, presiden dan wapres yang masih menjabat harus memenuhi pelbagai persyaratan. Di antaranya harus cuti di luar tanggungan negara serta tak menggunakan fasilitas dalam jabatannya.
Persyaratan yang sama juga harus dilakukan oleh para menteri dan para kepala daerah tingkat provinsi hingga kabupaten/kota bila ingin terlibat dalam mengampanyekan kandidat peserta pemilu
"Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota harus memenuhi ketentuan: a. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara, dan b. menjalani cuti di luar tanggungan negara," bunyi pasal 281 ayat (1).
Jadwal Cuti Bagi Presiden
UU Pemilu juga mengatur secara spesifik soal jadwal cuti bagi presiden/wapres dan pejabat negara yang hendak berkampanye bagi kandidat. Jika ingin memutuskan cuti, maka harus memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
"Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU," bunyi pasal 281 ayat (3).
Tidak Boleh Gunakan Fasilitas
Jokowi menjawab pertanyaan wartawan yang mempertanyakan menteri bisa menjadi tim sukses salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden."Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak," katanya.
"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, boleh menteri juga boleh," lanjutnya.
Lalu, wartawan lantas bertanya bagaimana memastikan tidak ada konflik kepentingan?"Itu saja yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara," ujar Jokowi, bertanya balik saat ditanya apakah memihak dalam pemilu.
Anies Dengar Jokowi Netral
Capres nomor urut 01 Anies Baswedan menyerahkan kepada masyarakat untuk mencerna dan menilai pernyataan Jokowi bahwa presiden boleh kampanye dan memihak ke paslon tertentu. "Menurut saya, masyarakat bisa mencerna dan nanti menakar atau menimbang pandangan tersebut, karena sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua. Jadi kami serahkan saja kepada masyarakat Indonesia untuk mencerna dan menilai," ujar Anies.
Sinyal Kampanyekan Prabowo-Gibran
Sementara Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan, pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut seorang presiden boleh memihak dan boleh berkampanye merupakan sinyal akan turun gunung ikut mengampanyekan pasangan Prabowo-Gibran. Menurut Ujang, memang tidak ada aturan yang melarang presiden berpihak dan ikut berkampanye. Tapi sebenarnya seorang presiden memilik jiwa kenegarawanan yang lebih memikirkan nasib bangsa ketimbang politik praktis.
Sulit Netral ada Gibran
"Secara psikologis di situlah kepentingan personal dengan kepentingan sebagai presiden berkecamuk. Di satu sisi harus memenangkan anaknya. Di satu sisi publik ingin presiden menunjukkan jiwa negarawan. Saya melihat presiden akan turun gunung untuk menaikkan elektabilitas Prabowo-Gibran," kata Ujang, Rabu (23/1).
Sejak awal, menurut Ujang, sulit bagi Presiden Jokowi untuk netral di Pemilu 2024 ini. Karena yang ikut kontestasi salah satunya adalah putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka. erc/jk/erc
Editor : Moch Ilham
