SURABAYAPAGI.COM, Sidoarjo - Tak ingin KPK masuk angin dalam mengusut dugaan korupsi pemotongan insentif pajak daerah, gerakan masyarakat Sidoarjo Bersatu anti korupsi mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Sidoarjo menuntaskan penyidikan perkara pemotongan insentif pajak dan retribusi di BPPD Sidoarjo. KPK sudah menetapkan seorang tersangka yakni Siska Wati, pejabat BPPD Pemkab Sidoarjo.
Aksi puluhan orang dari Gerakan Masyarakat Sidoarjo Bersatu Anti Korupsi (GMSBAK) itu berunjuk rasa di depan Monumen Jayandaru, Jumat (2/2/2024). Sisi timur Alun-Alun Sidoarjo. Mereka terdiri atas aktivis beragam organisasi dan forum komunikasi.
Baca Juga: Kemenkumham Jatim Siap Dukung Upaya Penegakan KPK Terhadap PTS
Diantaranya, Java Corruption Watch (JCW) dan Institute Research Public Development (IRPD). Ada pula mantan akvitis Forum Gerakan Reformasi Sidoarjo (Forgress) dan Parlemen Watch Sidoarjo (Parwasid) Hariadi, aktivis LSM. Masing-masing membentangkan spanduk dan poster seruan antikorupsi.
Para aktivis berorasi secara bergantian. Intinya mereka mendesak KPK benar-benar menuntaskan penyidikan hasil operasi tangkap tangan (OTT) di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo. Tersangkanya adalah Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo Siska Wati dan ditahan KPK.
Oleh karena itu KPK diminta bersikap tegas. Jika ada unsur korupsi, segera diputuskan siapa saja tersangkanya. Tapi, kalau memang tidak ada bukti, segera diberikan kepastian agar tidak menimbulkan keraguan di masyarakat Sidoarjo.
Baca Juga: Sebelas Kali Berturut-turut, LKPD Kabupaten Sidoarjo Peroleh Opini WTP
”Kami Gerakan Masyarakat Sidoarjo Bersatu Anti Korupsi mendukung KPK untuk mengusut tuntas korupsi di Sidoarjo," tegas Nanang Haromain salah satu pengurus GMSBAK.
Nanang menyatakan, gerakan Masyarakat Sidoarjo Bersatu ini bertujuan mendorong KPK agar terus maju dalam menangani kasus korupsi di Sidoarjo. Diharapkan, masyarakat Sidoarjo tahu yang sebenar-benarnya perkara tersebut.
Baca Juga: Gerakan Buruh, Jaringan dan Aspirasi Politiknya
KPK diminta bersikap tegas. Jika ada unsur korupsi, segera diputuskan siapa saja tersangkanya. Tapi, kalau memang tidak ada bukti, segera diberikan kepastian agar tidak menimbulkan keraguan di masyarakat Sidoarjo.
”Apabila tidak ada unsur, KPK juga segera memberikan waktu untuk Gus Muhdlor memulihkan nama baiknya agar bupati segera menjalankan tugas dengan baik,” imbuh Nanang Haromain. Setelah dari depan Monumen Jayandaru, pengunjuk rasa bergeser ke depan Pendapa Delta Wibawa di Jalan Cokronegoro. Sg
Editor : Moch Ilham
