Belakangan ini, Jokowi getol turun tangan membagikan sendiri bansos-bansos pemerintah, termasuk bansos beras.
Selasa lalu (30/1), Jokowi turun langsung membagikan bansos beras 10 kg kepada masyarakat penerima manfaat di Gudang Bulog Pajangan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Ia mengatakan beras bantuan tersebut berkualitas premium. Bansos beras yang dibagikan Jokowi berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP).
Sehari sebelumnya (29/1), Jokowi juga membagikan bansos di Pasar Mungkid, Magelang, Jawa Tengah. Agenda Jokowi adalah mengecek harga-harga sembako dan pangan di pasar. Namun, dalam kesempatan itu, ia juga membagikan bansos kepada para pedagang.
Saya prihatin! Saran saya
agar penyaluran bantuan sosial (bansos) dilakukan oleh menteri terkait, bukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau individu lainnya.
Menurut saya, pembagian bansos harus menyertakan logo jelas anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Hal itu perlu dilakukan agar tidak menimbulkan prasangka adanya politisasi bansos.
Menurut saya, kazimnya yang menyalurkan bansos adalah kuasa pengguna anggaran. Ini karena, presiden sebagai pengguna anggaran telah memberikan kuasanya kepada menteri terkait sebagai pelaksana pengguna anggaran. Itu prinsip. Jadi hindari penyaluran (bansos) oleh 1-2 orang tertentu.
Saat ini secara prinsip, penyaluran bansos banyak menimbulkan pertanyaan, seperti duplikasi rumah tangga penerima dan kemungkinan ada rumah tangga miskin yang justru tidak menerima bantuan ini karena tidak terdata.
Jadi, sekali lagi, ingin saya sampaikan prinsip dalam penyaluran bansos yang tepat sasaran.
*) Disampaikan Anggito Abimanyu dalam Keterangan resmi, Rabu (31/1)
Editor : Moch Ilham
