SURABAYA PAGI.COM, Mojokerto - Pj Wali Kota Mojokerto Moh. Ali Kuncoro menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Menuju Birokrasi Berkelas Dunia, di Legian Bali, Selasa (6/2/2024).
Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian yang diadakan oleh Badan Kepegawaian Negara RI tersebut bertemakan Menuju Birokrasi Berkelas Dunia: Mewujudkan Netralitas ASN dalam Bingkai Meritokrasi.
Hadir secara daring Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, Pj. Gubernur Bali, S. M. Mahendra Jaya, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI Haryomo Dwi Putranto dan Pemerintah Kabupaten Kota Se – Indonesia serta para tamu undangan.
Pemerintah Kota Mojokerto akan terus berupaya memperkuat netralitas ASN dalam bingkai meritokrasi bersama sama menuju birokrasi berkelas dunia.
"Implementasi sistem meritokrasi, tidak hanya sebuah upaya mengubah sistem administrasi, melainkan menjadi langkah strategis dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, serta selaras dengan upaya Reformasi Birokrasi Berkelas Dunia," ungkap Pj Wali Kota Mojokerto, Ali Kuncoro usai mengikuti Rakor.
Mas Pj juga mengatakan, menjelang pelaksanaan pesta demokrasi, ASN dituntut bersikap netral, tidak tendensius memihak pada salah satu calon ataupun pasangan dalam Pemilu 2024 mendatang.
"Ketika ASN netral Insyallah penyelenggaraan Pemilu akan berlangsung secara jujur, adil, demokratis, dan kita berharap Pemilu nanti bisa berlangsung dengan baik, dan tidak ada intervensi dari pihak manapun lebih-lebih dari ASN sendiri," ungkap Ali Kuncoro.
Ia meminta seluruh ASN Kota Mojokerto bisa menjadi sebuah agen di masyarakat untuk membawa Pemilu kali ini lebih bagus, lebih baik dari Pemilu-Pemilu sebelumnya.
"Saya berharap partisipasi dari masyarakat juga akan naik dengan cukup baik sehingga pemimpin yang dilahirkan adalah pemimpin yang legitimate," pungkasnya.
Sementara itu, dalam sambutan virtualnya, Abdullah Azwar Anas menegaskan, reformasi birokrasi berjalan dengan baik dan harus menjadi komitmen semua pihak dari pusat hingga daerah.
“Saya harap reformasi birokrasi berjalan dengan baik. Harapan saya, semua Pemimpin Daerah disini lihat kembali manajemen kinerja, pembagian kewenangan, pengawasan, peningkatan SDM. Cita-cita kami yaitu mendorong SDM berkelas dunia, salah satunya dengan sistem seleksi terbuka”, katanya.
Abdullah Azwar Anas juga mengharapkan birokrasi harus netral karena birokrasi adalah pelayan publik, pelayan masyarakat yang harus adil. Netralitas diharapkan ditegakkan dengan baik di daerah, baik dalam Pilpres, Pemilu Legislatif maupun Pilkada.
“Core value berAKHLAK wajib dibacakan setiap upacara, dan ditayangkan sebelum rapat di setiap daerah. Visi layanan digital, harus berisi semua inovasi dan dalam satu portal pelayanan publik di setiap Provinsi, Kabupaten/Kota”, ujar Abdullah Azwar Anas.
Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Haryono Dwi Putranto mengatakan ASN harus memegang teguh asas netralitas.
“ASN harus memegang teguh asas netralitas. ASN yang tidak netral maka akan merugikan negara dan masyarakat dan menjadikan ASN tidak profesional,” kata Haryono. Dwi
Editor : Redaksi
