SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2003-2019 ikut menyerukan pesan moral dan etika kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan seluruh penyelenggara negara.
Kami pimpinan KPK periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2019, mengimbau agar Presiden dan seluruh penyelenggara negara untuk kembali berpegang teguh pada standar moral dan etika dalam menjalankan amanah yang diembannya," ujar Basaria di Gedung KPK lama, Jakarta Selatan, Senin (5/2).
Mantan Wakil Ketua KPK periode 2015-19 Basaria Pandjaitan menilai belakangan ini, kehidupan berbangsa dan bernegara telah kehilangan kompas moral dan etika.
Sejumlah jajaran pimpinan KPK periode 2003-2019 yang ikut bikin pernyataan, yakni Taufiequrachman Ruki, Erry Riyana Hardjapamekas, Amien Sunaryadi, M Busyro Muqodas, Abraham Samad, Chandra M Hamzah, Waluyo, Bibit Samad Rianto, Mas Achmad Santosa, Basaria Panjaitan, Laode M Syarif, Adnan Pandu Praja, Mohammad Jassin, Zulkarnain, dan Haryono Umar.
Sikap Kenegarawan Presiden
Basaria mengatakan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan penegakan hukum seharusnya sudah terinternalisasi dalam setiap langkah dan gerak penyelenggara negara. Namun, kata dia, hal itu makin sering ditinggalkan.
"Sifat kenegarawanan dan keteladanan seharusnya juga dapat ditunjukkan oleh seorang presiden/kepala negara, terlebih dalam masa-masa kontestasi pemilihan umum tahun 2024 ini," kata dia.
Para eks pimpinan KPK itu menilai bukti dari hilangnya kompas moral, etika, dan hukum dalam berbangsa dan bernegara, terlihat nyata dalam berbagai parameter dan penilaian yang diterbitkan lembaga-lembaga internasional.
Basaria menyinggung turunnya skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia dalam empat tahun terakhir, yang di 2019 skornya mencapai 40 dan menurun drastis menjadi 34 di tahun 2022 dan 2023 .
ITB Khawatir Pemilu Saat ini Akal-akalan
Sedangkan, Deklarasi civitas academica ITB di Gedung Sabuga dibacakan Profesor Yasraf Amir Piliang, Selasa (6/2). Yasraf Amir Piliang mengingatkan, Deklarasi Komunitas Guru Besar dan Dosen Institut Teknologi Bandung (ITB) Peduli Demokrasi Berintegritas menyatakan sikap dan kritik terhadap pemerintahan Jokowi, Senin (5/2)
Deklarasi Guru Besar ITB dilakukan, kata Piliang, karena khawatir pemilu 2024 ini menjadi pemilu yang berkebalikan dengan pemilu yang berkeadaban. Dan menjadi pemilu yang tidak berkeadaban, pemilu yang curang, pemilu yang tidak didasari dengan keterbukaan pemilu. "Pemilu kali ini didasari oleh akal akalan. Itu adalah kekhawatiran kita," kata dia.
Yasraf mengatakan, demokrasi seharusnya melekat dari nilai-nilai kejujuran, integritas, penghargaan kepada yang lain, dan nilai kesantunan. Namun menurutnya, saat ini hal tersebut, terlihat terabaikan.
Pemilu yang Tidak Beradab
"Itu adalah nilai-nilai budaya demokrasi kita yang asli. Sekarang ini mulai menghilang satu per satu," kata pengajar di FSRD ITB tersebut.
Ada sembilan poin dalam petisi yang disampaikan kalangan akademisi ITB itu. Salah satunya, meminta pilpres diselenggarakan secara jujur, adil, dan damai, serta menjunjung hak asasi setiap pemilih.
Yusraf menyebut, salah satu bentuk pemilu yang tidak beradab, yakni terjadinya kecurangan, kelicikan, tidak jujur dan menipu serta yang lainnya.
Yasraf menyebut, mereka yang hadir saat deklarasi saat ini, khawatir hal tersebut bakal terjadi pada pemilu saat ini.
Sampai Selasa (6/2) civitas academica kampus yang menyampaikan seruan kritik ke pemerintahan Jokowi yakni Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII)
Universitas Indonesia (UI), Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Mulawarman Samarinda, Universitas Padjadjaran (Unpad), Institut Teknologi Bandung (ITB), Sekolah Tinggi Filsafat (STF) dan Teologi dari seluruh Indonesia, Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Universitas Airlangga, Universitas Bung Karno (UBK) Jakarta, Universitas Malikussaleh (Unimal) Aceh, Universitas Sumatera Utara (USU) serta Universitas Negeri Jakarta (UNJ). n erc, jk, rmc
Editor : Moch Ilham
