Honor PKD Pemilu 2024 di Jombang, Diduga Dipotong

author Syaiful Arif Koresponden Jombang

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Anggota Bawaslu mengawasi proses perhitungan suara Pemilu 2024
Anggota Bawaslu mengawasi proses perhitungan suara Pemilu 2024

i

SURABAYAPAGI, Jombang - Anggaran surat perintah perjalanan dinas (SPPD) Pengawas Kelurahan dan Desa (PKD) Pemilu 2024 di Kabupaten Jombang diduga dipotong oknum koordinator sekretariat atau Korsek Bawaslu. 

Dugaan pemotongan hingga pemalsuan tanda tangan SPPD PKD Pemilu 2024 itu terjadi di Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang. 

Menurut salah satu PKD berinisial Y menjelaskan, semua PKD di Kecamatan Megaluh dua bulan lalu menerima SPPD tapi anehnya mereka tidak pernah dimintai tanda tangan untuk pencairan anggaran SPPD. 

"Tidak pernah tanda tangan, bahkan mendekati hari H pencoblosan atau di dua bulan terakhir, PKD tidak dikasih tanda tangan untuk SPJ pencairan SPPD," kata Y menjelaskan, Senin (19/2/2024).

Indikasi dugaan penyelewengan anggaran SPPD tersebut nampak dari jomplangnya besaran honor yang diterima PKD di Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang dibandingkan dengan kecamatan lainnya. 

"Saya bandingkan dengan Kecamatan lain lebih banyak, tapi kita beda, di akhir bulan Desember kita menerima uang Rp 325 itu untuk SPPD November, kemudian di akhir Januari akhir kita menerima Rp 350 untuk SPPD bulan Desember," jelas Y. 

Sesuai surat Menkeu Nomor 5/5715/MK.302/2022, disebutkan panitia PKD untuk pemilu tahun 2024 mendapatkan honor bulanan sebesar Rp 1,1 juta selama masa kerjanya berlangsung.

Hal senada juga diungkapkan PKD Kecamatan Megaluh, berinisial K. Dia mengatakan jika honor SPPD bulan Januari hingga saat ini belum dicairkan. 

"Sekarang sudah Februari, sementara SPPD Januari belum diberikan. PKD ketika pemilu juga hanya mendapatkan Rp 100 ribu, sampai sekarang pun tidak ada kejelasan," kata K menambahkan. 

Terpisah, Ketua Bawaslu Jombang David Budiyanto, menjelaskan semua anggaran sudah diserahkan kepada pihak Bawaslu tingkat Kecamatan, rata-rata besaran honor yang diterima PKD itu sama. 

"Mekanismenya, anggaran RAB diberikan ke Bawaslu tingkat Kecamatan untuk dipelajari. Kemudian Bawaslu Kabupaten mencairkan setiap bulan, selain itu Bawaslu Kecamatan juga harus membuat SPJ untuk kegiatan," kata David. 

Meski demikian, PKD yang telah menerima honor seharusnya diminta tanda terima sebagai kelengkapan SPJ. "Kalau angka honor yang diterima PKD Kecamatan Megaluh berbeda saya tidak tahu kebijakan Bawaslu Kecamatan Megaluh seperti apa yang disepakati. Tetapi seharusnya ada TTD nya sebagai tanda terima," pungkasnya. Sarep

Berita Terbaru

Satres Narkoba Polres Blitar Ringkus Pengedar Sabu BB 4.97 Gram

Satres Narkoba Polres Blitar Ringkus Pengedar Sabu BB 4.97 Gram

Sabtu, 21 Nov 2026 13:36 WIB

Sabtu, 21 Nov 2026 13:36 WIB

SURABAYAPAGI.com, Blitar - Satresnarkoba Polres Blitar kembali berhasil mengungkap kasus dugaan peredaran narkotika golongan I jenis sabu di wilayah Desa/Kec.…

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim: Anggaran Trans Laut Rp15 Miliar Tak Sebanding dengan 538 Pulau

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim: Anggaran Trans Laut Rp15 Miliar Tak Sebanding dengan 538 Pulau

Sabtu, 21 Nov 2026 10:18 WIB

Sabtu, 21 Nov 2026 10:18 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Alokasi anggaran program Trans Laut Jawa Timur 2027 sebesar Rp15 miliar menuai sorotan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim. Anggaran…

Jerry Christy Yakin Kepemimpinan Ade Jona di BPP HIPMI Sangat Solid

Jerry Christy Yakin Kepemimpinan Ade Jona di BPP HIPMI Sangat Solid

Jumat, 20 Nov 2026 19:02 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 19:02 WIB

SURABAYA PAGI, Jakarta-Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) menggelar pelantikan kepengurusan masa bakti 2026-2029 di Assembly…

Pramuka Saka POM MAN 2 Kota Bima Edukasi Obat dan Makanan Aman di Festival Literasi

Pramuka Saka POM MAN 2 Kota Bima Edukasi Obat dan Makanan Aman di Festival Literasi

Jumat, 20 Nov 2026 16:36 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 16:36 WIB

SURABAYAPAGI.com, Bima - Semangat mengabdi dan berbagi pengetahuan ditunjukkan anggota Satuan Karya Pramuka Pengawasan Obat dan Makanan (Saka POM) MAN 2 Kota…

Kedok Warung, Perempuan di Driyorejo Diduga Jajakan Jasa Seks

Kedok Warung, Perempuan di Driyorejo Diduga Jajakan Jasa Seks

Jumat, 20 Nov 2026 13:11 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 13:11 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik – Praktik dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berkedok warung makanan dan minuman terbongkar di Kecamatan Driyorejo, K…

BKMS Mangkir dari Hearing DPRD Gresik, Nasib Saluran Tambak Mengare Tak Jelas

BKMS Mangkir dari Hearing DPRD Gresik, Nasib Saluran Tambak Mengare Tak Jelas

Jumat, 20 Nov 2026 12:59 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 12:59 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik – Ketidakhadiran PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) dalam audiensi atau rapat dengar pendapat (hearing) di DPRD Gresik, Kamis (…