SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, meminta relawan Ganjar untuk bersikap santai dalam menghadapi hasil pemilu.
"Saran saya biasa sajalah menghadapi kemungkinan kalah. Namanya kompetisi ada yang menang pasti ada yang kalah," kata Habiburokhman saat dihubungi Senin (19/2/2024).
Forum Komunikasi Antar Relawan Ganjar-Mahfud telah mengeluarkan 'Petisi Brawijaya'. Salah satu isi petisi itu berisi protes momen selebrasi yang dilakukan Prabowo-Gibran di tengah proses penghitungan resmi yang masih berjalan di KPU.
Para relawan ini juga mengaku akan melakukan unjuk rasa. Mereka menggelar demo di Patung Kuda hingga Bawaslu pada hari Senin ini (19/2).
"Jadi besok itu jam 10.00 WIB akan turun ke Patung Kuda kemudian longmarch ke Bawaslu. Jadi semua organ relawan silakan turun, tidak perlu mendaftar silakan datang bawa pasukan anda kita geruduk Bawaslu," kata Ketua Umum Kombas GP Burhan Saidi saat konferensi pers di Jalan Brawijaya VIII, Jaksel, Minggu (18/2).
Salah satu poin yang dibahas dalam Petisi Brawijaya adalah mengenai sikap kubu Prabowo-Gibran yang telah melakukan selebrasi meski hasil akhir pemilu belum diumumkan KPU. Habiburokhman menilai poin protes tersebut tergolong aneh.
Respon Orang Kalah
"Respon orang yang merasa kalah memang macam-macam. Yang ini sih agak aneh tapi biar rakyat yang menilai," kata Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu.
"Masa selebrasi hasil quick count kok dipersoalkan ya. Kalau mereka mau klaim menang dan selebrasi juga kan nggak ada yang larang," sambung Habiburokhman.
Menurut Habiburokhman, protes itu bisa jadi sinyal buruk untuk demokrasi. Dia mengatakan tidak ada aturan yang dilaranggar dari selebrasi yang dilakukan Prabowo-Gibran dalam menyikapi keunggulan perolehan suara berdasarkan hasil quick count.
"Saya khawatir lama-lama orang dilarang tertawa atau bahkan tersenyum. Yang nggak boleh itu menuduh curang tanpa alasan karena dapat disebut sebagai fitnah," ujarnya.
Aksi Relawan Ganjar
Aksi relawan Ganjar-Mahfud itu dilakukan Senin (19/2/2024) siang di kantor Bawaslu dan KPU RI. Aksi long march ini pun di kawal oleh pihak kepolisian.
Pantauan Surabaya Pagi, massa Gerakan Keadilan Rakyat jumlahnya sekitar 100 orang. Dominasi massa, emak emak usia muda berhijab dan masker.
Ada juga perempuan muda berbaju serba hitam. Meski membawa puluhan poster dan bendera merah putih, tampilannya kayak karnawal. Tak menunjukan aksi demo yang biasa dilakukan mahasiswa yang longmarch.
Sampai tiba di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), tak ada aksi dorong dorongan. Meski petugas menurunkan petugas lebih 1900 personil, petugas tak dibikin kuwalahan.
Banyak Kejanggalan Kecurangan
Mereka membawa bendera Merah Putih serta poster bernada kritikan atas Pemilu 2024
Akibat long march yang dilakukan massa aksi, kemacetan pun terjadi di Jalan MH Thamrin mulai dari Patung Kuda. Pengendara harus memperlambat laju kendaraannya. Sesekali suara Klakson juga terdengar dari beberapa kendaraan.
"Kami meminta Bawaslu harus bekerja keras, profesional, harus tegas, harus bisa tidak ada tebang pilih, bersikap netral. Dia harus tau fungsi dan tupoksinya. Ini adalah masukan yang positif bagi Bawaslu untuk ke depannya agar bisa lebih baik," kata Noviana kepada wartawan di pintu silang barat Monas, Senin (19/2/2024).
Dia mengungkapkan mengambil langkah untuk menggelar aksi lantaran menganggap masih banyak kecurangan yang terjadi dalam Pemilu 2024. Dia pun meminta Bawaslu dapat bersikap tegas bisa mendiskualifikasi pasangan calon yang paling banyak melakukan kecurangan.
"Dari awal mula pemilu sudah banyak kejanggalan kecurangan yang dilakukan dan saat ini kami melihat bahwa kecurangan dilakukan secara sistematis terstruktur dan masif. Kami meminta kepada bawaslu yaitu dimana kami meminta pada ending diskualifikasi paslon yang melakukan kecurangan," pungkasnya.
Mereka juga membuat lima poin dalam petisi yang diserukan dalam aksi Senin siang kemarin. Isi 'Petisi Brawijaya' tersebut yakni:
1. Menolak hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan pada tanggal 14 Pebruari 2024 yang diwarnai dengan kecurangan
2. Meminta kepada KPU yang dibentuk kemudian oleh Pemerintah Pusat untuk melaksanakan pemilihan ulang secara Jurdi, khususnya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024-2029 dengan mengganti Komisioner KPU dan Bawaslu yang ada saat ini
3. Memprotes keras Deklarasi Kemenangan Paslon 02 yang dilakukan secara selebrasi berdasarkan Quick Count sedangkan KPU belum menetapkan pemenang Pilpres berdasarkan perolehan suara terbayak. Hal ini secara nyata nyata telah menggiring opini masyarakat luas yang dapat menimbulkan perpecahan dalam masyarakat
4. Meminta Bawaslu untuk memproses secara hukum paslon 02 atas deklarasi kemenangan dimaksud
5. Meminta kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi paslon 02 pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. n erc/jk/rmc
Editor : Moch Ilham
